Lebih ke Subsidi dan Kredit, Bukan Infrastruktur

Anggaran Pertanian Naik, Produktivitas Stagnan

Kamis, 12/01/2012

Jakarta - Wakil Presiden Boediono mengkritik produktivitas pertanian masih stagnan dan tidak berkembang. Padahal, dana yang dikeluarkan pemerintah sudah besar. Lihat saja, dari tahun 1970 awal hingga 1990-an, sektor pertanian naik 2,4 persen setiap tahun. Namun sejak pertengahan tahun 1990-an justru produktivitasnya terus turun 0,6 persen setiap tahun hingga 2001. "Setelah itu, saya bisa membayangkan, kalau pun tidak menurun itu stagnasi," ujar Boediono saat membuka rapat kerja nasional pembangunan pertanian 2012 di Jakarta, Rabu (11/1).

Sementara di sisi lain, anggaran pertanian meningkat sangat pesat. Tahun 2009, anggaran pertanian sebesar Rp8,2 triliun. Sementara itu, di tahun 2012 meningkat menjadi Rp17,8 triliun. Itu belum termasuk subsidi pupuk sebesar Rp1,6 triliun. "Jadi dari segi anggaran harusnya tidak ada keluhan untuk membalik tren tadi," kritik Boediono.

Boediono pun mempertanyakan, apakah anggaran tersebut sudah dikelola dengan baik. "Penyerapan seyogyanya bisa cepat dan tidak menumpuk di akhir masa anggaran. Kedua, apakah dana yang ada di anggaran itu terkait dengan sasaran yang ingin dicapai. Ada kemungkinan policy-nya yang perlu kita pikirkan kembali," tandas Boediono.

Menanggapi hal itu, pengamat pertanian Husein Sawit menilai, yang menjadi penyebab turunnya produktifitas pertanian karena anggaran yang diberikan negara untuk meningkatkan produktifitas justru lebih banyak jatuh ke berbagai subsidi dan kredit. Bukan untuk memperbaiki infrastruktur yang buruk. “Saya kira walaupun anggarannya terus dinaikkan, tidak akan banyak membantu. Subsidi pupuk saja Rp18 triliun, untuk raskin Rp15 triliun, sementara mana alokasi untuk infrastrukturnya?", kata Husein pada Neraca, Rabu (11/1).

Menurut Husein, kebijakan pemberian subsidi besar-besaran ini hanya untuk memberikan kesenangan sesaat untuk rakyat. Karena, seharusnya untuk peningkatan produktifitas pertanian ini tidak bisa dipikirkan untuk jangka pendek saja. “Setidaknya, harus dipikirkan untuk 10 tahun ke depan,” tukas Husein.

Sementara itu, di mata Guru Besar Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin, masalah sektor pertanian bukan pada besar kecilnya anggaran. Seberapa pun besar anggaran yang dialokasikan, tidak akan pernah mampu menghasilkan produk yang bagus, selama efektivitasnya rendah. “Anggaran pertanian sejauh ini hanya masalah administrasi birokrasi. Tapi, tidak menghasilkan. Hanya jadi prestasi di atas kertas. Orientasi anggaran hanya memenuhi administrasi, bukan untuk tujuan ekonomi," papar Bustanul kepada Neraca, Rabu.

Bustanul menambahkan, besar kecilnya anggaran tidak berpengaruh jika Kementerian Pertanian tidak bekerja. “Selama ini anggaran yang besar belum menghasilkan kerja di lapangan secara nyata. Kualitas pekerjaan yang masih jelek membuat produktivitas pertanian kita menurun. Anggaran besar kalau hanya untuk honor, show, dan perjalanan dinas, tidak akan menghasilkan produk yang meningkat," tegas dia.

Bagi Bustanul, dalam paradigma managemen, input, proses, dan output sudah kuno. Kalau yang dikejar output, maka dengan adanya laporan alokasi anggaran sudah cukup. Adapun bagaimana hasilnya, itu urusan lain. “Yang penting laporannya tebal-tebal, hasilnya bagaimana tidak jadi masalah," semprot Bustanul.

Kementerian Pertanian, lanjut Bustanul, harus menerapkan sistem managemen yang tidak hanya mengejar output di atas kertas, tapi outcome. “Kalau outcome yang jadi ukuran, anggaran yang tersalur harus bisa menghasilkan produk yang meningkat," imbuh dia.

Sedangkan menurut Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof DR Ir Hermanto Siregar, itu terkait dengan efektifitas angggaran. “Diharapkan anggaran pertanian jangan hanya berpusat kepada kebijakan nasional saja tetapi disalurkan langsung kepada level petani yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat petani," tandas dia kepada Neraca, Rabu.

Selain itu, kata Hermanto, dalam menaikkan produksi pertanian diperlukan pembangunan dalam sektor infrastruktur yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh petani. Seperti perbaikan infrastuktur yang memadai, irigasi, jalan untuk akses transportasi, dan pusat-pusat informasi yang diperluas sehingga petani mendapatkan informasi yang baik dalam penerapan kegiatan pertaniannya.

Sementara Menteri Pertanian Suswono mengklaim penggunaan anggaran di kementeriannya sudah sesuai. "Penggunaan anggaran kita sudah tepat," ujar Suswono di sela-sela rapat kerja nasional pembangunan pertanian 2012 di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (11/1).

Suswono menjelaskan bahwa hasil pembangunan di bidang pertanian tidak bisa dirasakan. Ia mencontohkan mencetak sawah yang membutuhkan biaya miliaran rupiah, tentunya tidak bisa langsung dirasakan hasilnya dalam satu atau dua tahun. Selain itu, program untuk memperbaiki kualitas tanah juga baru bisa dirasakan manfaatnya setelah bertahun-tahun.