Oleh: Ambara Purusottama

School of Business and Economic

Universitas Prasetiya Mulya

Pemerintahan Presiden Jokowi banyak mengambil langkah yang berbeda dibanding pendahulunya. Salah satunya adalah keberanian pemerintah mengambil opsi peningkatan hutang yang cukup signifikan. Langkah tersebut diambil yang bertujuan mengatasi ketertinggalan ekonomi bangsa ini dan mengejar pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan paling tidak 5%. Hutang menjadi pilihan logis bagi pemerintah karena minimnya opsi pendanaan yang memungkinkan saat ini. Dana tersebut diperuntukkan  bagi pembiayaan infrastruktur demi mendorong perekonomian.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyebutkan bahwa hutang masa pemerintahan yang kurang dari tiga tahun sudah lebih dari Rp1.000 triliun. Padahal peninggalan hutang pemerintahan sebelumnya sudah di atas Rp2.000 triliun. Artinya jika digabungkan total hutang pemerintah sudah di atas Rp3.000 triliun. Jika menggunakan hitung-hitungan sederhana maka beban hutang negara yang harus ditanggung masyarakat adalah Rp12 juta per kepala. Angka yang bagi sebagian besar masyarakat dianggap sangat besar. Namun faktanya angka tersebut merupakan salah satu yang terendah jika dibandingkan negara lain.

Hutang Indonesia pada dasarnya termasuk yang terendah. Indikator termudah untuk menentukan tinggi rendahnya hutang sebuah negara adalah rasio hutang terhadap GDP. Rasio tersebut menjelaskan rasio beban hutang dibandingkan dengan perekonomian suatu negara. Semakin tinggi rasio tersebut maka negara tersebut semakin berisiko. Bahkan beberapa negara berani berhutang lebih dari kemampuan ekonominya seperti Jepang dan Singapura yang memiliki rasio hutang terhadap GDP mencapai 250% dan 112%. Sebaliknya, rasio hutang Indonesia saat ini masih berada diangka 30%.

Pilihan pendanaan dengan menggunakan hutang memang menjadi pilihan yang paling logis untuk mendorong perekonomian saat ini. Kecepatan ketersediaan dana dalam jumlah besar menjadi faktor utamanya. Selain itu, minimnya kontribusi pajak dari masyarakat juga menjadi alasan mengapa pemerintah lebih memilih opsi hutang. Selama beberapa tahun terakhir proyeksi penerimaan pajak selalu meleset. Hampir semua negara memiliki permasalahan yang sama. Akan tetapi jurang antara proyeksi dan realisasi yang terus melebar menjadi tugas lain pemerintah.

Pemerintah menganggap sudah melakukan berbagai cara agar jurang antara proyeksi dan realisasi penerimaan pajak semakin kecil. Beberapa waktu yang lalu pemerintah menggenjot program pengampunan pajak yang sementara dapat menutupi celah yang terjadi. Meskipun antusiasme masyarakat sangat tinggi namun program tersebut hanya bersifat sementara. Karena posisi yang terjepit, pemerintah merencanakan program intip rekening di lembaga keuangan dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan negara.

Berbagai dinamika yang dihadapi pemerintah, hutang menjadi pilihan utama bagi pemerintah dalam menggenjot perekonomian nasional. Secara konsep hutang menjadi salah satu alternatif pendanaan yang positif dalam mengembangkan perekonomian asalkan mampu mengukur kapasitas yang dimiliki. Pemerintah harus mampu mengelola dan mengalokasikan dana tersebut dengan tujuan yang positif. Selama digunakan untuk aktivitas yang produktif dan bukan untuk membiayai kegiatan operasional, hutang menjadi solusi terdepan untuk memajukan perekonomian.