Jakarta-Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyayangkan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Indo Beras Unggul (IBU), anak perusahaan dari PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk, yang diduga memalsukan kualitas beras dari jenis IR 64 menjadi beras premium. Padahal beras IR 64 merupakan beras yang seharusnya dijual dengan harga terjangkau.

NERACA

Menurut Amran, pemerintah telah memberikan subsidi kepada para petani yang menanam padi hingga menghasilkan beras dengan jenis IR 64 dan sejenisnya. Subsidi tersebut diberikan dalam bentuk pupuk, benih, alat mesin pertanian (alsintan) dan lain-lain.

"Beras di tingkat petani setara dengan IR 64. Kemudian pemerintah mensubsidi input, yang disubsidi adalah pupuk kurang lebih Rp 30 triliun, kemudian kita subsidi benih, lalu alsintan. Sehingga hasil per hektare atau per ton itu di dalamnya ada subsidi negara karena kita subsidi input. Jadi tolong penjelasan ini disampaikan ke publik," ujarnya di Jakarta, Senin (24/7).

Yang menjadi persoalan selanjutnya, menurut dia, yaitu, beras IR 64 dan sejenisnya tersebut semestinya dijual pada kisaran Rp 7.000-Rp 9.000 per kg. Namun PT IBU malah menjual dengan harga di atas Rp 20.400 lantaran dikemas sebagai beras premium merek “Ayam Jago” dan “Maknyuss”.

"Kemudian, rata-rata harga beras di seluruh Indonesia kurang lebih Rp 7.000 per kg. Kemudian di beberapa supermarket, sudah ada yang kita cek, itu ada yang sampai Rp 25 ribu per kg. Dari Rp 7.000 jadi Rp 25.000. Itu kenaikannya berapa, 200 persen. Ada yang Rp 25 ribu ada yang Rp 20.400, dan seterusnya," ujar Mentan seperti dikutip laman Liputan6.com.  

Padahal, lanjut Amran, tujuan pemerintah memberikan subsidi kepada petani beras yaitu agar harga beras yang dijual tingkat konsumen bisa lebih terjangkau. Selain itu, pemberian subsidi ini juga agar petani dan pedagang bisa mendapatkan keuntungan yang wajar dan tidak berlebihan.

"Sedangkan tujuan subsidi pemerintah untuk sektor pertanian, bagaimana petani ini kesejahteraannya meningkat. Tapi konsumen untuk pangan, karena ini untuk hajat hidup orang banyak, ini harga komoditas strategis, bagaimana konsumen membeli dengan murah, membeli dengan nilai yang murah, dan bukan hanya beras," jelas dia.

Oleh sebab itu, menurut Mentan, pemerintah akan berupaya untuk memperpendek rantai pasokan pangan seperti beras. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi aksi curang yang dilakukan oleh pengusaha beras. "Solusinya ke depan kita memperpendek rantai pasok nanti bersama satgas pangan, kemendag, bersama BUMN. Agar petani untung, kemudian pengusaha untung, konsumen tersenyum," tandas dia.

Untuk itu, pemerintah berencana memangkas rantai pasokan komoditas beras guna menghindari manipulasi harga yang terjadi di tingkat perantara maupun distributor. Dengan penyederhanaan rantai pasokan tersebut, harga beras diharapkan menjadi lebih stabil. "Agar petani untung, pengusaha untung, konsumen tersenyum," ujarnya.

Amran menjelaskan, beras merupakan komoditas pangan strategis yang menyangkut hidup orang banyak. Bisnis suplai beras ke masyarakat pun menurut dia, kerap dimanfaatkan para pelaku usaha untuk meraup keuntungan secara tidak wajar.

Kecurangan dilakukan oleh penjual beras premium hingga mampu meraup untung hingga lebih dari dua kali lipat. Pasalnya, beras yang seharusnya dijual Rp7.000 dijual dengan harga Rp20.500. "Ada sekitaran Rp 12.000 lebih keuntungan perusahaan. Itu yang perlu kami benahi di distribusi serta produksi. Karenanya kami mengajak beberapa entrepreneur supaya melindungi harga pangan serta distribusi ini, ” ujarnya.

Jadi, menurut Amran, pemangkasan rantai distribusi beras akan melibatkan sejumlah stakeholder seperti Kementerian Perdagangan dan perusahaan BUMN. Saat ini telah terdapat unit pekerjaan (satuan petugas/satgas) yang mengawasi sistem produksi serta distribusi pangan supaya masalah sama tidak terulang.

” Mudah-mudahan tak ada sekali lagi oknum yang bermain di masalah ini sekali lagi. Kami ingin membenahi distribus, janganlah ambil keuntungan yang besar. Pedagang kecil juga mengeluh, 90 persen (mengeluh) di lapangan, ” ujarnya.

Proses Hukum

Sebelumnya Menko Perekonomian Darmin Nasution mengaku tidak ingin ikut campur terlalu jauh mengenai kasus pengoplos beras premium dan subsidi yang saat ini tengah diselidiki Kepolisian. Kasus tersebut sudah masuk ranah hukum. "Biar saja proses hukum berjalan, jadi lebih baik jangan mengomentari terlalu banyak, masa kita mau menghakiminya. Kita lihat nanti mereka melakukan pelanggaran apa, bagaimana pembelaan diri perusahaan karena harus dengan bukti-bukti yang jelas," ujarnya di Jakarta, Minggu (23/7).

Darmin menuturkan, tidak ada larangan bagi seseorang atau perusahaan untuk menjual beras yang sudah disortir menggunakan merek tertentu dan dibanderol dengan harga umum. "Dia jual beras yang sudah disortir pakai merek dan harga umum, ya tidak ada larangannya. Jadi lebih baik tunggu proses hukumnya bagaimana," ujanya.

Untuk diketahui, Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto mengungkapkan, dari hasil penggerebekan itu, diketahui PT IBU dan PT SAKTI menjual beras subsidi yang sudah dioplos atau dipalsukan menjadi beras premium dengan harga lebih tinggi dari seharusnya. Lantas apa dampak pengoplosan beras itu?

Kementerian Pertanian menegaskan, jika kerugian negara terkait dugaan pemalsuan dan pengoplosan beras subsidi di gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (IBU) benar mencapai Rp 10 triliun.

"Hitungan kerugiannya seperti ini, yaitu harga beras di petani sekitar Rp 7.000/kg dan harga premium di konsumen sampai Rp 20.000/kg. Jika diasumsikan selisih harga ini minimal Rp 10.000/kg dengan pengkalian beras premium yang beredar 1,0 juta ton atau 2,2% dari beras 45 juta ton setahun, maka kerugian keekonomian ditaksir Rp 10 triliun," ujar Kepala Subbidang Data Sosial-Ekonomi pada Pusat Data dan Sistem Informasi Kementan Anna Astrid.

Namun, Direktur Tiga Pilar Sejahtera Jo Tjong Seng(Asen) sekaligus membantah murahnya harga beras tersebut karena menjual ulang beras subsidi dari pemerintah. "Gabah yang kami beli punya spesifikasi tersendiri. Jadi tidak bisa dibandingkan langsung dan kemudian disimpulkan kami lebih murah," ujarnya.

Dia menegaskan beras yang dipasarkan perusahaan juga sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Proses uji laboratorium, pengecekan fisik juga dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Demikian pula gabah yang perusahaan dapatkan berasal dari para petani yang berlokasi di Bekasi dan sekitarnya. "Karena sesuai SNI, berdasarkan parameter fisik, tentu ada persyaratan-persyaratan gabah, dan ini sudah layak," tegas dia.

Maka dari itu, dia juga memastikan tidak ada upaya monopoli yang dilakukan perusahaan dengan melihat harga beras yang dijualnya. "Saya tegaskan kalau tidak ada unsur monopoli di sini. Petani punya hak tawar, kamu tidak bisa memaksa itu," ujarnya.

Sebelumnya, Tim Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan dan Operasi Penurunan Harga Beras Mabes Polri menggerebek sebuah gudang beras di Jalan Raya Rengas Bandung, Km 60, Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi pada Kamis 20 Juli malam.

Gudang itu milik PT IBU, di mana di lokasi ini terdapat dugaan praktik curang penjualan beras. Caranya, dengan mengganti kemasan beras bersubsidi untuk dikemas ulang menggunakan merek barang yang lebih berkualitas. Penggerebekan itu dipimpin langsung Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian dan Mentan Andi Amran Sulaiman. bari/mohar/fba