NERACA

Jakarta – Memasuki era digital, penggunaan smartphone meningkat signifikan. Dengan meningkatnya pengguna smartphone, maka industri ikut menyesuaikan salah satunya dengan mengembangkan digital banking. Namun begitu, masih ada tantangan yang harus dihadapi industri keuangan dalam mengembangan digital banking yaitu soal keamanan data dan kedaulatan data. 

“Perbankan kini masih hadapi tantangan digital bankning, yakni ada 2 utama tantangannya yakni data security (keamanan data) dan data sovereignity (kedaulatan data),” ungkap Direktur Grup Pengawas Spesialis Direktorat Pengawas Bank 3 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewi Astuti di Jakarta, Senin (24/7).

Disamping itu, industri perbankan dinilai harus menjaga 3 poin utama agar terciptanya transaksi digital banking yang aman. Poin pertama, jelas Dewi ialah confidence atau kepercayaaan, di mana bank harus menjaga keamanan nasabah agar terciptanya kepercayaan antara bank dan nasabah maupun antara bank dan regulator.

Selanjutnya poin kedua ialah integrtity, di mana integritas industri bank harus terus ditingkatkan. “Integritas Bank harus ditingkatkan dengan menjamin data nasabah agar dijaga dengan baik,” ungkap Dewi. Dan poin terakhir, lanjutnya, ialah availability di mana bank harus memastikan para penggunanya untuk ketersediaan layanan dan sistem yang baik bagi kemudahan nasabah.

Selanjutnya, Dewi menjelaskan, pada kedaulatan data (Data Sovereignity) perbakan juga harus meningkatkan akses dan kesiapan infrastruktur pada digital banking. Di mana bank harus siap tiga kedaulatan data yaitu pusat data, akses terhadap data, dan aspek legal. “Bank juga harus siapkan kedaulatan data dimana pusat data, akses terhadap data, dan aspek legal harus ditingkatkan dan disiapkan,” tutup Dewi.

Sementara itu, Senior Executive Vice President Digital Banking and Financial Inclusion PT Bank Mandiri‎ (Persero) Tbk, R‎ahmat B. Triaji mengatakan, saat ini perbankan harus melayani nasabahnya dengan efisien. Oleh sebab itu, bank-bank besar juga gencar melakukan transformasi digital banking guna melayani nasabahnya sebaik mungkin.

“Sampai dengan saat ini bank kita tengah melakukan digital banking terutama dari sisi liabilitasnya. Kalo kita lihat kantor cabang, mungkin hanya beberapa orang saja yang pergi ke bank. Karena masyarakat sudah terlalu sibuk, tidak ada waktu,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, saat ini budaya di masyarakat yang berkembang adalah kemajuan teknologi yang diiringi dengan pesatnya pertumbuhan penggunaan smartphone berbasis Iphone dan Android. Melihat hal ini, tentu perbankan harus bisa berinovasi dengan mengedepankan digital banking. “Banyak pemuda-pemudi yang kembangkan teknologi, sehingga muncullah digital banking. Karena dengan digital banking menjadi lebih murah dan efisiensi untuk transaksi. Saat ini perkembangan teknologi sangat pesat sekali,” ucap Rahmat.

Namun demikian, penerapan layanan digital banking masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti masih banyaknya masyarakat yang belum menggunakan teknologi secara optimal. Di samping itu, perbankan juga harus mengeluarkan nilai investasi teknologi informasi (TI) yang besar untuk menyediakan layanan digital banking. Di sisi lain, peningkatan pengamanan juga perlu dilakukan, karena penerapan digital banking menyebabkan pintu masuk bagi pelaku cybercrime atau kejahatan siber menjadi lebih terbuka. Salah satu solusi pengamanan adalah melalui digital certificate dari Certificate Authority, serta penerapan standar keamanan yang memadai terhadap mitra bank sesuai risk appetite bank.

Sejumlah bank besar juga memacu ekspansi pada perbankan digital. Aksi ini ditempuh sebagai upaya untuk mencegah digerogoti oleh perusahaan teknologi keuangan (fintech) yang terus menjamur. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, ada 160 perusahaan fintech di Indonesia.