NERACA

Jakarta--- Pemerintah segera melakukan renegosiasi perjanjian pajak (tax treaty) dengan negara-negara besar.  Alasanya Indonesia merasa terus dirugikan dengan perjanjian pajak selama ini. "Sama Belanda sudah renegosiasi, misalkan pajak terhadap bunga pinjaman dulu nol persen kalau tenornya di atas 2 tahun, sekarang kita naikkan 5%," kata Dirjen Pajak , Fuad Rahmany kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/1)

Lebih jauh kata Fuad, pihaknya telah berhasil melakukan renegosiasi tax treaty dengan Belanda. Dalam hasil renegosiasi tersebut disepakati pajak atas bunga pinjaman dengan tenor 2 tahun yang sebelumnya 0 persen, sekarang disepakati 5%.

Kemudian dengan Belanda juga, lanjut Fuad, disepakati standard beneficial ownership (pihak yang sebenarnya menikmati secara langsung manfaat penghasilan yang diterima dari negara sumber) menggunakan standard dari OECD. Dengan demikian, penyalahgunaan tax treaty bisa dihindari.  "Beneficial ownership-nya dulu aturannya tidak jelas, sekarang kita standard OECD, jadi treaty abuse, penyalahgunaan treaty bisa kita hindari sekarang," jelasnya.

Selain dengan Belanda, Fuad menyatakan pihaknya tengah melakukan renegosiasi dengan pihak Jerman. Ke depannya masih ada negara-negara besar seperti Ingrris, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Korea untuk melakukan renegosiasi tax treaty. "Kita mulai dengan Inggris, Malaysia, singapura, tapi jangan dibayangi cepat prosesnya. Dengan Belanda saja 4 tahun dengan bertemu 6 kali, Jerman juga sudah mulai. Kita perbaharui negara-negara besar saja, kita dulu tax treaty dengan banyak negara, tapi yang penting Jepang, Korea, Belanda, Inggris, dalam proses Jerman," tandasnya. **cahyo