Perjanjian Tax Reaty Direnegosiasi

NERACA

Jakarta--- Pemerintah segera melakukan renegosiasi perjanjian pajak (tax treaty) dengan negara-negara besar. Alasanya Indonesia merasa terus dirugikan dengan perjanjian pajak selama ini. "Sama Belanda sudah renegosiasi, misalkan pajak terhadap bunga pinjaman dulu nol persen kalau tenornya di atas 2 tahun, sekarang kita naikkan 5%," kata Dirjen Pajak , Fuad Rahmany kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/1)

Lebih jauh kata Fuad, pihaknya telah berhasil melakukan renegosiasi tax treaty dengan Belanda. Dalam hasil renegosiasi tersebut disepakati pajak atas bunga pinjaman dengan tenor 2 tahun yang sebelumnya 0 persen, sekarang disepakati 5%.

Kemudian dengan Belanda juga, lanjut Fuad, disepakati standard beneficial ownership (pihak yang sebenarnya menikmati secara langsung manfaat penghasilan yang diterima dari negara sumber) menggunakan standard dari OECD. Dengan demikian, penyalahgunaan tax treaty bisa dihindari. "Beneficial ownership-nya dulu aturannya tidak jelas, sekarang kita standard OECD, jadi treaty abuse, penyalahgunaan treaty bisa kita hindari sekarang," jelasnya.

Selain dengan Belanda, Fuad menyatakan pihaknya tengah melakukan renegosiasi dengan pihak Jerman. Ke depannya masih ada negara-negara besar seperti Ingrris, Malaysia, Singapura, Jepang, dan Korea untuk melakukan renegosiasi tax treaty. "Kita mulai dengan Inggris, Malaysia, singapura, tapi jangan dibayangi cepat prosesnya. Dengan Belanda saja 4 tahun dengan bertemu 6 kali, Jerman juga sudah mulai. Kita perbaharui negara-negara besar saja, kita dulu tax treaty dengan banyak negara, tapi yang penting Jepang, Korea, Belanda, Inggris, dalam proses Jerman," tandasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Tax Holiday Jadi Daya Tarik Investasi

    NERACA   Jakarta - Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), A. Tony Prasetiantono, menilai penerapan "tax holiday" dan perluasannya…

Langkah Progresif Perluasan "Tax Holiday"

Oleh: Calvin Basuki Pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI memutuskan untuk memperluas penerima fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan atau…

DPR Perlu Respon Putusan MK Tentang Perjanjian Internasional

NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti menyatakan bahwa putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) per…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII : Skema KPBU Mulai Banyak Diminati Investor - Resmikan SPAM Semarang Barat

        NERACA   Semarang - Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)…

Wapres Ingatkan Berhati-hati Investasikan Dana Haji

    NERACA   Jakarta - Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla mengingatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar berhati-hati…

Gandeng BUMDes, Pertamina Bangun 77 Ribu SPBU Mini

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina (Persero) akan membangun 77.000 SPBU mini di seluruh pelosok daerah di Indonesia…