Pemerintah Butuh Dana Rp1900 triliun - Pertumbuhan Bisa 8% di 2014

Pertumbuhan Bisa 8% di 2014

Pemerintah Butuh Dana Rp1900 triliun

Jakarta,

Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya bisa melebihi 6,5%. Bahkan bisa mencapai 8% pada 2014. Hanya saja perbaikan infrastruktur harus menjadi prioritas utama dan memerlukan pendanaan yang mencapai Rp1923 triliun.

“Kita harus melakukan suatu terobosan kalau ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 7%, atau bahkan 8% di 2014. Perkiraan kasarnya, kita butuh Rp 1.923 triliun dalam waktu 5 tahun ke depan," kata Direktur pengembangan kerjasama pemerintah-swasta Bappenas Bastary Pandji Indra kepada wartawan di Jakarta,24/2.

Namun sayangnya, kata Bastary, saat ini pemerintah baru mampu memenuni Rp600 triliun. Makanya untuk meggenjot hal itu, BUMN diminta melakukan investasi. “Yang jelas, dari p 1.923 triliun ini, pemerintah hanya mampu memenuhi sepertiganya saja atau Rp 600 triliun. Pemerintah ingin BUMN tidak hanya jadi kontraktornya, tapi juga investasi," tambahnya.

Lebih jauh kata Bastary lagi, pemerintah sedang gencar mengundang investor dalam dan luar negeri lewat skema public private partnership (PPP). Langkah ini meniru apa yang telah dilakukan Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan. “Kita undang investor lewat PPP, seperti yang telah dilakukan Malaysia, Philipina dan Korea Selatan,”paparnya.

Diakuinya, masalah infrastruktur ini memang yang paling sering dikeluhkan oleh pengusaha dan investor di Indonesia. Infrastruktur yang lemah membuat biaya ekonomi semakin tinggi.

Banyak proyek infrastruktur saat ini yang sedang ditawarkan pemerintah ke swasta dengan skema PPP. Ternyata banyak investor asing yang tertarik dengan pola kerjasama ini. "Saya hampir setiap hari kedatangan tamu dari luar negeri, untuk mencari informasi soal kerjasama PPP yang diselenggarakan dan peluang-peluangnya. Kita akui kemampuan investasi perusahaan dalam negeri masih sangat terbatas," tandanya.

Bappenas tampaknya bersinergi dengan BKPM guna meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastuktur di Indonesia sebesar 20 % dari 2010 lalu yang bernilai Rp 208 triliun. Ada tiga proyek utama yang diidentifikasikan melalui kemitraan dengan swasta 16 proyek akan ditawarkan dalam ajang Indonesia International Infrastructure Conference & Exhibition (IIICE) 2011, tanggal 12-14 April 2011.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Gita Wiryawan mengatakan, tiga proyek utama tersebut yakni, PLTU Jawa Tengah, Umbulan Water Supply Jawa Timur, dan jalur kereta api Bandara Soekarno-Hatta ke Manggarai. “Bisa tiga aja yang laku sudah Alhamdulillah. Ini sangat penting karena kalau bisa terealisasi dapat memberikan sinyal positif,”kata Gita di kantor Bappenas..

Gita mengatakan, saat ini untuk proyek PLTU2X 1.000 MW Jateng sudah ada tujuh investor asing yang berminat, antara lain Shenghua China dan CNTIC dari Cina, Marubeni, Mitsui, Itochu dan J Power dari Jepang serta Korea Electric Power Corporation dari Korea.

Disisi lain, Gita mengeluhka persoalan pembebasan lahan merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pembangunan infrastruktur. ”Investasi sering kali gagal karena masalah pertanahan,” ucapnya.

Karena itu, menurut Gita, persoalan pertanahan ini harus diselesaikan tahun ini juga berhubung pada tahun ini akan diadakan konferensi dan pameran infrastruktur internasional Indonesia. ”Kita optimis pembebasan lahan yang selalu menjadi kendala akan selesai tahun ini sehingga bisa mendorong investasi,” ungkap Gita saat ditemui di kantor Bappenas, Jakarta, Rabu

Sementara itu, Deputi Bidang Sarana dan Prasana Bappenas Dedi S Priyatna menambahkan, proyek senilai US$3 miliar akan diketahui pemenang tendernya sebelum tanggal 12 April. “Sekarang ini sedang face to face dengan peserta tender dan 15 Maret pengajuan teknikal proposalnya,” ucapnya.

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), berikut ini perkiraan proyek-proyek PPP pada 2011, Southern Bali Water Treatment Facility dengan estimasi investasi US$59,1 juta. Purukachu-Bangkuang Coal Railway senilai US$2.100 juta, Maros Water Supply US$12,9 juta, Tanah Ampo Cruise Terminal senilai US$36 juta, Bandung Solid Waste Management senilai US$86 juta dan lain sebaginya.Total proyek tersebut diperkirakan mencapai US$32.367 juta.

Menyinggung soal masalah tanah, Dedi menambahkan persoalan pembebasan lahan kerap menjadi kendala dalam pembangunan infrastuktur di Indonesia. Karena itu, pemerintah berharap rancangan undang undang pertanahan selesai dalam enam bulan mendatang. “"Dulu tanah, sekarang masalah tanah, kita harus optimis masalah tanah harus beres dalam enam bulan," ujarnya.

Menurut Dedi, masalah pembebasan lahan ini memang menjadi kendala dalam pengembangan infrastruktur Indonesia selama ini dan dia juga optimis masalah pembebasan lahan ini akan selesai dalam waktu enam bulan.

Dikatakan Dedi, oleh karena itu masalah pertanahan akan segera diatasi dengan disahkannya RUU Tanah. ”Tadi pagi Bu Menteri (Armida Alisjahbana) membahas RUU Tanah dengan DPR. Paling lambat enam bulan sudah beres,” kata Dedi.

Lebih lanjut Dedi mengatakan, peraturan sekarang juga berbeda dengan sebelumnya dimana PP baru bisa disusun setelah RUU-nya selesai. ”Kalau sekarang tidak begitu, PP-nya bisa langsung disusun sehingga lebih cepat dan iklim investasi infrastruktur akan segera berkembang,” ucapnya. **cahyo

Related posts