Sungguh ironis, momentum Lebaran lalu ternyata belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia semester II-2017 menjadi lebih baik. Fakta ini terlihat adanya penurunan omzet di sejumlah industri maupun perdagangan. Sektor ritel yang semula diharapkan mampu mendorong ekonomi rakyat, ternyata stagnan.

Paling tidak, ini terlihat dari kinerja Hypermart yang bernaung di PT Matahari Putra Prima Tbk yang merugi dalam 2 tahun terakhir sebesar Rp177 miliar (2017) dan dari tahun sebelumnya Rp103 miliar (2016). Padahal tahun 2015 masih mencatat laba Rp 81 miliar dan tahun 2014 sebesar Rp.51 miliar. Di sisi lain, asumsi makro ekonomi juga terkait dengan penyusunan APBN-P 2017 dan RAPBN 2018, dimana RAPBN 2018 mentargetkan pertumbuhann 5,2- 5,6%, inflasi 3,5% dan nilai tukar Rp13.300-13.500 per US$, tampaknya berpengaruh terhadap kondisi riil makro ekonomi.

Fakta ini juga menjadi kendala merealisasikan target pertumbuhan 2017 yaitu 5,1%. Artinya, asumsi sejumlah indikator makro ekonomi harus juga melihat perkembangan ekonomi global, termasuk juga kebijakan ekonomi AS di bawah kepemimpinan Trump yang cenderung protektif secara tidak langsung berpengaruh terhadap perdagangan dan devisa negara.

Urgensi terhadap asumsi makro dari anggaran negara juga berpengaruh pada besaran pajak yang dapat memicu sentimen terhadap daya beli dan daya saing. Artinya, tekanan terhadap pajak sebagai upaya mereduksi jumlah utang luar negeri sebagai komitmen kemandirian maka tentu langkah eksplorasi dan eksplorasi perpajakan memicu sentimen negatif. Argumentasi yang mendasari karena pemerintah memacu target perolehan pajak. Penerimaan pajak kuartal I-2017 naik 18% dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu Rp 222,2 triliun. Faktor utama dari hal ini adalah dampak tax amnesty sehingga wajib pajak orang pribadi yang sebelumnya kurang patuh melapor PPh pasal 25 dan 29 menjadi lebih patuh sehingga perolehan mencapai Rp 2 triliun. Target pajak di APBN 2017 sebesar Rp 1.307,3 triliun atau naik 18% dibanding APBN-P2016.

Tidak hanya itu. Di balik lesunya ekonomi makro juga berdampak serius terhadap ancaman PHK. Hal ini terlihat dari sejumlah kasus seperti penutupan gerai Seven Eleven (Sevel) sejak Juni 2017, merupakan bukti konkret lesunya sektor ritel.

Imbas dari kasus tersebut adalah terjadi PHK sekitar 2.000 karyawan dan juga mata rantai keluarganya. Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi Indomart – Alfamart yang kini masih menjadi ikon bisnis ritel dan jejaring karena bukan tidak mungkin kondisi makro ekonomi terus memicu sentimen negatif, terutama karena faktor rendahnya daya beli.

Padahal, sebelum Sevel, ada juga kasus PHK dari Freeport yaitu pada 15 Mei 2017 merumahkan 3.000 pekerja sebagai dampak aksi pemogokan sebelumnya, sedangkan pada Pebruari 2017 juga telah terjadi PHK sekitar 2.000 orang karena program efisiensi.

Fakta lain pada awal 2017 PT Smelting Gresik sebagai anak usaha Freeport mengakhiri kontrak 309 orang. Ancaman PHK tidak hanya di sektor pertambangan dan ritel, tetapi juga terjadi pada industri media. Berita PHK di MNC Group pada Juni 2017 yang “merumahkan” sekitar 300 karyawan, termasuk yang terjadi di cabang di sejumlah provinsi di negeri ini.

Sektor migas juga terjadi PHK, mengacu data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM bahwa 33.400 orang telah dirumahkan atau sekitar 3.040 perusahaan batu bara berskala kecil dan sedang di Sumatera dan Kalimantan berakhir bangkrut pada awal tahun 2017. Bahkan, PT Chevron Indonesia juga telah mem-PHK 740 pekerja pada awal tahun 2016 dengan alasan efisiensi. Dampaknya sudah pasti menambah jumlah pengangguran dan akhirnya berimbas terhadap ancaman kemiskinan yang semakin meningkat.

Untuk itu, kalangan menteri ekonomi termasuk Menkeu dan Gubernur BI agar lebih sadar menyiapkan kebijakan komprehensif untuk mengatasi kelesuan ekonomi yang dirasakan hingga akhir 2017, bukan memprioritaskan kebijakan redenominasi rupiah yang belum urgen untuk saat ini.