NERACA

Jakarta - Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Winarno Tohir menyatakan para petani di Indonesia akan sulit sejahtera jika tidak ada model untuk menyejahterakan petani dengan dukungan awal permodalan dan teknologi. "Model untuk menyejahterakan petani ini bisa dilakukan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Petani," katanya, akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan, melalui instrumen apa saja, maka petani akan sulit sejahtera. Seperti melalui upaya memperbesar subsidi atau menaikkan harga pembelian gabah, jika cara tersebut menjadi instrumen menyejahterakan petani, itu akan sulit. Menurut dia, Badan Usaha Milik Petani sebenarnya bisa menjadi instrumen untuk menyejahterakan petani dengan dukungan awal berupa permodalan dan teknologi.

Melalui model Badan Usaha Milik Petani itu, setiap 50-100 ribu hektare perlu adanya kawasan industri perberasan yang dilengkapi dengan dukungan mesin industri. Mesin industri itu bisa mesin turbin pembangkit listrik berbahan bakar sekam, mesin press jerami, mesin tepung untuk mengolah menir menjadi tepung beras, dan lain-lain. Ia menjelaskan, investor Badan Usaha Milik Petani yang dalam hal ini pemerintah bisa memberikan modal awal 99 persen. Sedangkan petani memberikan modal 1 persen.

Tetapi setiap tahunnya, saham petani akan terus bertambah, dan saham investor (pemerintah) terus berkurang sehingga pada akhirnya saham petani 99 persen dan investor menjadi 1 persen "Saya yakin, itu bisa terealisasi. Teknisnya sudah ada, dan konsepnya juga sudah sangat jelas," kata Winarno.

Institue for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kesejahteraan petani kini mengalami penurunan. Hal ini dilihat berdasarkan upah buruh tani yang tergerus oleh inflasi dan Nilai Tukar Petani yang ikut menurun sepanjang 2017. “Meskipun alokasi anggaran kedaulatan pangan di tahun 2017 mencapai Rp 103,1 triliun, namun nyatanya kesejahteraan petani menurun karena inflasi dan juga NTP yang tidak menguntungkan petani," ujar Direktur Utama INDEF, Enny Sri Hartati.

Menurut Enny, kondisi Inflasi sangat mempengaruhi upah buruh petani. Pada Mei 2017 inflasi mencapai 4,33 persen, sedangkan kenaikan upah nominal buruh hanya sekitar 4,16 persen secara year on year (yoy). Lebih lanjut Enny menjelaskan, Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2017 menurun daripada tahun 2016. Menurutnya, penurunan NTP tersebut terlihat pada bulan Juni 2017 sebesar 0,94 persen. "Hingga Bulan Juni 2017 total NTP 100,53 persen, sedangkan hingga Bulan Juli kan sebesar 101,47 persen," jelas Enny.

Selain itu, menurut Enny, kepemilikan lahan petani yang sangat kecil, hanya sekitar 0,8 hektare juga memperparah kondisi kesejahteraan petani. Jumlah tersebut jauh dari kepemilikan lahan di negara Thailand yang mencapai 3,2 hektare dan Filipina sebesar 2 hektare. Idealnya luas lahan milik petani untuk lahan padi, jagung, dan kedelai agar mampu memenuhi skala ekonominya minimal 1 hektare. Jika terus mengalami ketimpangan lahan produktivitas dan usaha tani akan menurun dan tidak memenuhi skala ekonomi "Kalau dibiarkan (ketimpangan lahan) mengakibatkan kesejahteraan petani akan semakin turun," pungkas Enny.

Namun demikian, Menurut Kepala Bidang Data Sosial Ekonomi Pusdatin Kementan,Lutful Hakim, program peningkatan produksi seperti perbaikan jaringan irigasi 3 juta hektar, bantuan alat mesin pertanian 80 ribu unit pertahun, bantuan benih unggul, subsidi pupuk, perluasan areal tanam, pola tanam jajar legowo, dan lainnya telah berdampak pada produksi.

"Capaian produksi pangan naik signifikan. Produksi padi 2014-2016 naik 8,3 juta ton GKG atau 11,7 persen. Peningkatan produksi padi ini senilai Rp 38,2 triliun. Produksi jagung naik 4,2 juta ton atau 21,9 persen, peningkatan produksi jagung ini setara Rp 13,2 triliun," paparnya.

Sementara program-program yang terkait dengan menyejahterakan petani antara lain program pemberdayaan petani melalui pelatihan dan pendampingan, pengembangan kawasan rumah pangan lestari, perlindungan harga petani dengan kebijakan harga atas dan harga bawah, serap gabah petani dan produk pangan strategis lain, kemitraan petani jagung dengan GPMT, kemudahan petani akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), asuransi usahatani padi dan sapi, memperpendek rantai pasok tata niaga pangan, membangun Toko Tani Indonesia, membentuk Satgas Pangan dan lainnya