Mengefektifkan Implementasi Rencana Penghematan Anggaran untuk Pembangunan

Oleh: Muhammad Razi Rahman

Menteri Keuangan AS pada era Presiden Obama, Jacob Lew, pernah menyatakan bahwa "The budget is not just a collection of numbers, but an expression of our values and aspirations". Kata-kata di atas dapat dimaknai bahwa "anggaran bukanlah hanya sekumpulan angka-angka, tetapi merupakan ungkapan dari nilai-nilai dan aspirasi yang kita miliki".

Anggaran merupakan hal yang penting dari operasionalisasi apapun, baik dari hal yang terkecil seperti rumah tangga hingga tataran luas seperti negara. Karena itu, tidak heran bila Presiden Joko Widodo menginginkan para pejabat negara untuk merancang anggaran dengan benar-benar fokus.

Saat menutup Rakernas ke-12 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Malang, Kamis (20/7), Presiden menginginkan pemerintah kota berkonsentrasi kepada anggaran pembangunan. "Katakanlah Rp300 miliar di satu kota diarahkan 60-70 persen untuk anggaran pembangunan itu untuk yang kita inginkan," kata Presiden saat pidato dalam acara tersebut.

Presiden juga menegaskan bahwa untuk APBN, pemerintah pusat ingin fokus kepada sektor infrastruktur serta pembangunan sumber daya agar lebih mudah dalam mengontrolnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis (6/7), menyatakan, pemerintah menyiapkan postur RAPBNP 2017 yang di antaranya berisi proyeksi pencapaian defisit anggaran sebesar 2,92 persen terhadap PDB atau sekitar Rp397,2 triliun.

Meski target defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,92 persen terhadap PDB, Menko Perekonomian meyakini terdapat penghematan alamiah dari postur RAPBNP 2017 yang bisa menekan target defisit anggaran tersebut.

Penghematan alamiah itu berasal dari belanja Kementerian Lembaga, Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa, sehingga proyeksi pada akhir 2017 defisit anggaran berada pada kisaran 2,67 persen terhadap PDB.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo meyakini pemerintah dapat menahan pelebaran defisit anggaran maksimal ke 2,67 persen dari Produk Domestik Bruto sesuai salah satu skenario Rancangan APBN-Perubahan 2017, dan angka tersebut dianggap Bank Sentral masih dalam level yang aman.

Agus di kantornya, Jakarta, Jumat, juga mengingatkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 harus dilakukan secara disiplin dan hati-hati. Peringkat layak investasi yang diberikan Standard and Poors baru-baru ini juga harus dipertahankan dengan melanjutkan manajemen fiskal yang baik.

Tetap Semangat

Dengan adanya penghematan alamiah tersebut, sejumlah pihak seperti Anggota Komisi X DPR Popong Otje Djundjunan menyatakan hal tersebut jangan sampai mengurangi semangat dalam meningkatkan kinerja pemerintahan.

"Uang dan volume kegiatan boleh berkurang, tetapi semangat tidak boleh berkurang dan harus bertambah," kata Popong Otje Djundjunan.

Menurut politisi Partai Golkar itu, pengurangan anggaran bukanlah ditujukan kepada bidang tertentu, tetapi merata di semua bidang yang ada.

Untuk itu, ujar dia, kementerian diharapkan terus berlomba untuk menggunakan anggaran sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat karena dana itu adalah uang rakyat.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Jon Erizal menginginkan pemerintah dapat meninjau ulang penghematan anggaran yang dilakukan melalui pemangkasan untuk biaya perjalanan dinas karena hal itu dinilai positif untuk pertumbuhan ekonomi.

Jon Erizal yang berasal dari PAN itu mengemukakan bahwa hal tersebut merupakan harapan bagi para pelaku pasar agar industri perhotelan bisa lebih maju, antara lain karena kinerja sektor perhotelan juga menggerakkan ekonomi daerah.

Sedangkan PKS menginginkan pemerintah benar-benar dapat fokus guna mengatasi permasalahan tingkat defisit yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara.

"Pada RAPBN 2017, penerimaan negara turun sebesar Rp36,2 triliun, belanja negara naik sebesar Rp30,9 triliun, dan defisit anggaran naik sebesar Rp67 triliun," kata Ketua Bidang Ekonomi Keuangan DPP PKS Memed Sosiawan.

Dengan jumlah defisit anggaran yang meningkat tersebut, lanjutnya, juga menaikkan persentase defisit anggaran dari 2,41 persen menjadi 2,92 persen.

Menurut dia, jumlah defisit anggaran sebesar 2,92 persen itu sangat mencemaskan karena masih belum ditambah dengan defisit anggaran yang terjadi di daerah.

"Kalau ditambahkan, maka defisit anggaran secara total bisa melebihi tiga persen PDB (Produk Domestik Bruto)," katanya.

Ia menyatakan bahwa hal itu berpotensi terjadi meski pemerintah berjanji melakukan penghematan dalam belanja negara dan memaksimalkan penerimaan negara.

Memed juga menyoroti keseimbangan primer, yaitu selisih antara penerimaan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga dan cicilan utang, dalam RAPBN 2017 yang terus bergerak negatif.

Dia mengungkapkan bahwa keseimbangan primer APBN selalu negatif sejak tahun 2012 dan jumlahnya selalu meningkat. "Dengan kata lain APBN sejak 2012 sampai sekarang, menggunakan utang untuk membayar bunga, cicilan utang, dan pokok utang," paparnya.

Memed mengemukakan bahwa bila keseimbangan primer APBN positif, maka kelebihan penerimaan negara dapat digunakan untuk membayar bunga, cicilan, dan pokok utang.

Kenaikan Bantuan Parpol

Meski penuh dengan penghematan, tetapi tidak semuanya demikian adanya, seperti adanya wacana kenaikan dana bantuan partai politik, yang menurut Wakil Ketua DPR, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas bagi parpol penerimanya karena akan membuat parpol lebih leluasa guna meningkatkan tingkat elektabilitasnya.

Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Aziz Syamsuddin, wacana kenaikan dana bantuan parpol yang disampaikan pemerintah masih menunggu pandangan fraksi-fraksi pada pembahasan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2018.

"Soal wacana kenaikan dana bantuan parpol saya belum tahu, karena masih akan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi pada rapat pembahasan RAPBN 2018. Rapat tersebut masih sekitar dua pekan pendatang," kata Aziz Syamsuddin, di Jakarta, Sabtu (15/7).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah akan mengusahaan kenaikan dana bantuan parpol 2017 meningkat.

Adapun usulan kenaikan dana bantuan parpol, menurut Tjahjo, adalah menjadi Rp1.000 per suara dari sebelumnya Rp108 per suara pada pemilu.

Menurut Tjahjo, usulan kenaikan dana bantuan parpol yang sekitar satu dekade terakhir belum naik itu nantinya tetap berdasarkan perolehan suara parpol dalam pemilu.

Menanggapi rencana kenaikan bantuan parpol di tengah penghematan anggaran, peneliti ICW Donal Fariz dalam rilisnya menyatakan kenaikan itu harus dapat menjamin penerapan asas transparansi karena bila tidak kenaikan hingga berkali-kali lipat itu juga bakal sia-sia.

Menurut dia, hal tersebut juga harus disertai dengan perangkat regulasi yang menjamin diterapkannya prinsip-prinsip transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Menaikkan bantuan negara untuk parpol bukan wacana baru karena sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga telah melemparkan isu terkait hal tersebut sejak tahun 2015.

Namun, lanjutnya, wacana tersebut kemudian timbul tenggelam dengan pertimbangan kemampuan keuangan negara dan kuatnya penolakan publik.

Dia juga mengingatkan bahwa menaikkan anggaran negara untuk partai bukan solusi tunggal yang dapat menjawab persoalan keuangan partai.

Hal tersebut karena ada persoalan lain yaitu pengelolaan keuangan dan penetapan prioritas kerja partai, pencatatan dan pelaporan, audit, transparansi kepada publik, penerapan sanksi, dan pengawasan. Untuk itu, ICW menegaskan bahwa permasalahan tersebut juga membutuhkan perbaikan dari sisi regulasi, sepaket dengan pembenahan sumber keuangan partai.

"Menaikkan bantuan tanpa membenahi permasalahan mendasar partai lainnya hanya akan buang-buang uang negara. Kenaikan harusnya satu paket dengan perbaikan penganggaran partai di daerah, pengelolaan, pencatatan dan pelaporan, jenis dan mekanisme audit, serta kewajiban transparan dan akuntabel kepada publik," ucapnya. (Ant.)

BERITA TERKAIT

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…

BERITA LAINNYA DI Opini

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…