Bambang: SDGs Solusi Atasi Kemiskinan

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Prof Dr Bambang Brodjonegoro menegaskan, pentingnya pelaksanaan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai solusi pemerintah mengentaskan kemiskinan dilakukan melalui tiga strategi. Pasalnya, tingkat kemiskinan di Indonesia masih cukup memprihatinkan saat ini.

NERACA

Strategi mengentaskan kemiskinan menurut Bambang, pertama, perlindungan sosial yang komprehensif. Kedua, penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar, dan ketiga, mata pencaharian yang layak serta berkelanjutan.

"Tantangan dalam mengatasi kemiskinan multidimensional membutuhkan intervensi tidak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi, tapi juga konsistensi kita melaksanakan agenda SDGs. Ini menjadi jawaban relevan terhadap permasalahan pengentasan kemiskinan," ujarnya di Forum ECOSOC Thematic Discussion on the Main Theme of the Council “Indonesia’s Experience in Addressing Multidimensional Poverty”, di markas besar PBB, New York, Kamis (20/7).

Indonesia sejauh ini, menurut dia, telah berhasil mengurangi persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dari 17,75% pada 2006 menjadi 10,70% di 2016. Kendati jumlah orang miskin, tingkat keparahan dan indeks kedalaman kemiskinan menurun, namun jumlah absolutnya masih cukup signifikan, sekitar 22,8 juta orang.

Bambang menuturkan, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh melalui implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di bidang kesehatan. Jumlah penerima manfaat yang dicakup oleh skema ini pada 2016 mencapai sekitar 172 juta orang atau 66,4% dari populasi.

"Program ini telah menjadikannya sebagai salah satu skema terbesar di dunia. Sistem Jaminan Sosial Nasional juga telah diterapkan di sektor pendidikan, kesejahteraan sosial, dan ketenagakerjaan," ujarnya seperti dikutip laman Liputan6.com.

Bambang mengatakan, pemerintah akan memperkuat tiga pilar, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan peluang ekonomi dan mata pencaharian yang layak serta berkelanjutan, dan ekosistem yang mendukung.

Pilar pertama akan diwujudkan melalui indikator kehidupan sehat dan sejahtera (kesehatan). Ketahanan pangan dan ekosistem pertanian yang berkelanjutan, pendidikan berkualitas dan ekosistem laut (perikanan).

Pilar kedua, diwujudkan melalui industri, inovasi dan infrastruktur serta manajemen kelautan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah akan menciptakan ekosistem pendukung berupa kesetaraan gender, kemitraan, pembiayaan, kebijakan dan ketersediaan data untuk mendukung pilar ketiga.

Kemitraan Lintas Sektor

Bambang menekankan pentingnya kemitraan di semua sektor, termasuk faktor pemerintah dan non-pemerintah di tingkat nasional dan daerah guna mendukung terwujudnya agenda SDGs. Salah satu contohnya adalah penggunaan mekanisme cashless di Kartu Indonesia Sehat, Kartu
Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sejahtera dan Transfer Tunai Bersyarat melalui Program Keluarga Harapan.

"Kebijakan ini memerlukan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan sektor ritel dan perbankan. Mekanisme ini dapat meningkatkan akurasi target, mengurangi kecurangan, dan mendorong keterbukaan terhadap akses keuangan," tutur dia.

Bambang menjelaskan, untuk membiayai pelaksanaan SDGs, Indonesia terus meningkatkan kualitas belanja pemerintah. Pada saat bersamaan, untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, UU Pengampunan Pajak telah diimplementasikan.

Pembiayaan alternatif lainnya dimobilisasi dari dana filantropi dan bisnis serta dana sosial keagamaan. Selanjutnya, untuk mendukung program pembiayaan berkelanjutan, Indonesia juga telah menyiapkan panduan untuk green banking dan green financing.

Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengakui, pemerintah semakin kesulitan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ke level satu digit atau di bawah 10%. Per Maret 2017, jumlah orang miskin bertambah 6.900 orang menjadi 27,77 juta dengan tingkat kemiskinan 10,64%.

"Penurunan kemiskinan di bawah 10% membutuhkan upaya ekstra karena itu bicara kemiskinan inti yang makin dalam,"ujarnya di Gedung DPR, Selasa (18/7).

Oleh karena itu, menurut Sri Mulyani, pemerintah harus mampu mengombinasikan kebijakan investasi sumber daya manusia dengan bantuan langsung atau perlindungan sosial terhadap rumah tangga miskin.

"Kebijakan-kebijakan pemerintah harus kombinasi penguatan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar dengan bantuan langsung untuk membantu masyarakat miskin, melalui Program Keluarga Harapan (PKH), infrastruktur desa, peningkatan pendapatan petani sangat penting memerangi kemiskinan," ujarnya.

Sri Mulyani lebih menuturkan, walaupun belanja pemerintah mengalami kenaikan, bukan berarti aset negara ikut menanjak. Alasannya, pemerintah menggelontorkan uang tidak hanya untuk membangun infrastruktur, tapi mengalir untuk program perlindungan rakyat miskin. "Itulah yang disebut belanja modal manusia, yang tak kalah penting dari belanja modal nonmanusia, seperti infrastruktur. Tapi pemerintah terus meningkatkan atau memperluas program perlindungan sosial," ujarnya.

Supaya distribusi program perlindungan sosial tepat sasaran, pemerintah harus mengidentifikasi rumah tangga sasaran atau keluarga miskin yang berhak memperoleh bantuan sosial. Hal ini dilakukan supaya program perlindungan sosial memberi dampak terhadap penurunan angka kemiskinan.

"Kita tidak ingin hanya membelanjakan, tapi tidak ada dampaknya. Makanya ada Menteri Sosial, Menteri Desa yang tugasnya memastikan bahwa belanja-belanja sosial ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan di level akar rumput," ujarnya.

Selain itu, kajian tengah tahunan Institute Development of Economics and Finance (Indef) di Jakarta, pekan ini,  mempertanyakan, kinerja kabinet ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang masih belum mampu mengurangi jumlah orang miskin di Indonesia. Pasalnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun secara persentase menurun, jumlah orang miskin di Indonesia menunjukkan peningkatan.

Menurut peneliti senior Indef Prof Dr Didiek J. Rachbini, angka yang dikeluarkan BPS tersebut menunjukkan bahwa program kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah belum berdampak secara signifikan untuk mengurangi kemiskinan. Padahal, program yang dikeluarkan pemerintah untuk mengentaskan kesenjangan dan kemiskinan sudah banyak.

"Sebenarnya program pengurangan kemiskinan sudah banyak. Pemerintah mengeluarkan ekspansi APBN, diberikan pekerjaan di desa itu namanya cash forward, kemudian swasta seperti Gojek, Grab dan pekerjaan ritel yang tradisional harus dibuka sebanyak mungkin. Sehingga pengurangan kemiskinan signifikan. Sekarang tidak signifikan itu. Indikasi bahwa kabinetnya tidak melakukan satu target yang signifikan dan bagus. Ini berarti gagal mengurangi kemiskinan," ujarnya di Jakarta, Rabu (19/7).

Didiek mengatakan, pemerintah sejatinya telah menggelontorkan anggaran yang sangat besar untuk daerah. Sayangnya, anggaran yang tiap tahunnya naik berkali-kali lipat tersebut tidak diimbangi dengan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik dan mampu mengentaskan kemiskinan di daerahnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…