NERACA

Jakarta - Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XV yang dikeluarkan  pemerintah akan meningkatkan daya saing logistik Indonesia. Salah satu relaksasi tersebut ditujukan bagi industri perkapalan dan pelayaran, yang mendorong pertumbuhan industri galangan kapal nasional.

"Agar paket kebijakan XV berjalan optimal, pemerintah harus menciptakan permintaan yang berkesinambungan dengan membuat peta jalan kebutuhan kapal nasional. Dengan roadmap yang jelas maka order galangan kapal akan terjamin," kata Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai (IPERINDO), Eddy Kurniawan Logam pada acara halalbihalal di Jakarta, Rabu (19/7).

Eddy menilai, ketika galangan kapal berhenti karena sepi order, untuk membangkitkannya kembali dibutuhkan energi yang besar terutama dari sisi investasi. “Kunci pertumbuhan industri galangan kapal adalah order, harus ada roadmap kebutuhan kapal untuk jangka panjang, paling tidak untuk 10 tahun ke depan, misalnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) butuh 150 kapal, sebaiknya order tersebut dilakukan setiap tahun, dengan cara ini pihak swasta juga akan tergerak untuk order ke galangan domestik,” papar dia.

Pemerintah, lanjut Eddy, sebaiknya memberikan kepastian pemesanan kapal secara berkesinambungan kepada industri galangan kapal nasional. Saat ini, permintaan pesanan kapal dari swasta dalam kondisi sepi. "Beberapa waktu belakangan ini swasta sudah tidak lagi memesan karena kondisi kapal juga dalam keadaan oversupply. Sehingga pemesanan kapal dari pemerintah menjadi andalan untuk industri galangan nasional," ujar Eddy.

Eddy juga mengapresiasi kebijakan pembebasan bea masuk 115 komponen kapal yang baru dikeluarkan pemerintah belum lama ini. "Kami apresiasi kebijakan itu. Namun, masih sia-sia kalau pemesanan kapal tidak ada kepastian dari pemerintah," tuturnya.

Eddy menjelaskan bahwa kondisi industri galangan dalam keadaan sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut mengingat sejumlah pelaku industri sudah mengadakan investasi penambahan kapasitas guna melayani rencana pembangunan kapal-kapal pemerintah.

Eddy berharap Kemenhub seharusnya bisa konsisten terhadap program pengadaan kapalnya. Apalagi, dengan adanya kebijakan bea masuk 0% untuk komponen kapal, maka pemesanan kapal dari pemerintah dapat mendorong industri galangan kapal nasional bertumbuh di tengah lesunya industri tersebut secara global, baik itu di Tiongkok, Korea Selatan, maupun di Jepang.

“Saat ini adalah momentum yang baik untuk Indonesia bisa menguasai industri galangan kapal. Di dunia, industri ini sepi, kita bersyukur masih ada order pemerintah dan ini seharusnya bisa menjadi momentum untuk Indonesia menjadi produsen kapal," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan paket kebijakan ekonomi XV akan bermanfaat untuk menekan biaya logistik yang saat ini dirasakan masih terlalu tinggi, selain juga meningkatkan daya saing perusahaan logistik.

"Pemerintah ingin memperkuat sistem logistik dan meningkatkan daya saing perusahaan penyedia jasa logistik," kata Darmin saat memberikan penjelasan mengenai paket kebijakan ekonomi XV tentang pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional di Jakarta, belum lama ini.

Darmin mengatakan tingginya biaya logistik terjadi karena Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga kelangkaan stok barang serta disparitas harga barang antarwilayah dan antarpulau tidak terhindarkan. "Porsi biaya logistik menyumbang sekitar 40 persen dari harga ritel barang dan komponen terbesar dari logistik yaitu 72 persen adalah ongkos transportasi," ucapnya.

Untuk itu, Darmin menambahkan paket kebijakan ini akan memberikan peluang kepada perusahaan pemeliharaan kapal nasional, asuransi pelayaran dan pengusaha dalam bidang pelayaran agar dapat lebih berkembang.

"Paket kebijakan juga memberikan kesempatan adanya peningkatan peran dan skala usaha yang memberikan peluang bisnis bagi angkutan dan asuransi nasional dalam mengangkut barang ekspor impor serta meningkatkan usaha galangan kapal maupun pemeliharaan kapal di dalam negeri," tambahnya.

Darmin juga memastikan adanya kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya bagi usaha penyedia jasa logistik nasional melalui berbagai upaya seperti mengurangi biaya operasional jasa transportasi, menghilangkan perizinan angkutan barang dan meringankan biaya investasi usaha kepelabuhan.