NERACA

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah menyusun acuan referensi harga lahan kawasan industri. Nantinya acuan tersebut akan mengatur harga lahan kawasan industri agar kompetitif. “Kajiannya sedang dibuat oleh tim referensi harga tanpa membentuk komite kerja baru,” ujar Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Kemenperin Imam Haryono di Jakarta, kemarin. 

Menurutnya, untuk referensi harga akan dibagi dua. Pertama, terkait kawasan industri yang dikembangkan BUMN yang status hak penggunaan lahan sebagian besar akan habis. “Kita prioritaskan dahulu karena memang permasalahannya sudah mulai menunggak. Draft sudah kita masukan dan kita koordinasikan dengan Kementerian BUMN. BUMN juga sedang menyusun kajian harganya,” kata dia.

Kedua, referensi harga untuk kawasan industri yang sifatnya pabrik atau swasta. "Kami akan berusaha menyelesaikan di mana referensi harga ditargetkan 2017 selesai," tuturnya. Sebelumnnya, Imam mengatakan, Kawasan Industri di Indonesia (Jabodetabek, Karawang, dan Purwakarta) relatif kurang memiliki daya saing dibanding negara-negara pesaing terutama ditinjau dari harga lahan kawasan industri. Harga jual lahan kawasan industri cenderung meningkat.

Harga lahan kawasan industri di Indonesia lebih mahal dibandingkan Beijing, Shanghai, Guangzhou, Kuala Lumpur, Bangkok, dan Manila. Karena itu, harga lahan kawasan industri harus diatur agar tidak dinaikkan semaunya oleh pengembang. Di sisi lain, Investor asal China, Tsingshan Holding Group berencana berinvestasi di Kawasan Industri Tanah Kuning, Kalimantan Utara (Kaltara). Nilai investasi yang akan digelontorkan sebesar USD28 miliar.

Imam Haryono mengatakan, Tsingshan sangat berminat untuk membangun komplek smelter terintegrasi. “Tsingshan sudah di-declare oleh China sebagai industri yang paling baik di luar negeri. Dengan masuknya mereka, kita ingin memperkuat struktur industri kita baik struktur industri automotif, mesin, alat kesehatan, dan sebagainya,” ujarnya.

Imam memaparkan, Tsingshan akan memproduksi feronikel berkapasitas 1,5 juta ton per tahun, ferokrom 1,2 juta ton per tahun, stainless steel 2 juta ton per tahun, mangan 0,5 juta ton per tahun, ferosilikon 0,2 juta ton per tahun. “Paling besar carbon steel 10 juta ton per tahun dan alumina 1 juta ton. mereka juga mau membangun hydropower berkapasitas 7.200 megawatt,” jelas dia.

Luas lahan yang tersedia 11.000 hektare (7000 HGU berupa kebun, 4000 ha dialokasikan tahap 1 pengembangan, 400 ha dibebaskan PT Delman, 3.600 ha ditawarkan ke investor). Tennant yang ada PT Inalum (smelter), PT Delma (lahan), PT Pertamina (infrastruktur gas) dan PT Borneo Alumindo Prima (BAP). “Kuncinya di sana ada lima proyek besar, yaitu kawasan industri itu sendiri, komplek smelter hingga hilir, perlunya international port, adanya kota baru mandiri tapi itu di luar industri, dan ada hydropower," tutur Imam.

Kaltara merupakan wilayah pengembangan industri yang tertuang di dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035. Nantinya, pengembangan kawasan industri Tanah Kuning di Kaltara mencakup Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) lengkap dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pelabuhan laut, dan bandara.

Selain itu, kawasan yang ditargetkan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 60.000 orang ini rencananya dilengkapi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas 7080 mega watt di Kecamatan Long Peso, Kabupaten Bulungan dengan nilai investasi sekitar Rp170 triliun. Selanjutnya, ada industrial park seluas 4.000 ha pada tahap pertama. Kemudian zona smelter alumina dan industri aluminium seluas 100 ha, yang terakhir, kawasan perumahan terintegrasi seluas 200 ha.

Di samping itu, juga melihat latar belakang Tsingshan sebagai perusahaan iron and steel yang sudah berhasil membuka industri di Morowali, Sulawesi Tengah. Saat ini Tsingshan sudah berproduksi hingga 2 juta lebih stainless steel di Morowali.