Pembatasan BBM Butuh Biaya Rp40 T

Kamis, 12/01/2012

NERACA

Jakarta---Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi membutuhkan biaya sebesar Rp40 triliun. Namun dana subsidi yang bisa dihemat mencapai sekitar Rp120 triliun. “Kalau sampai 2014 atau selama tiga tahun maka subsidi yang bisa dihemat mencapai Rp120 triliun," kata Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo kepada wartawan di Jakarta,11/1

Lebih jauh kata Guru Besar ITB ini, nilai penghematan tersebut besar menfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. “Katanya Indonesia butuh dana, mau meningkatkan kemampuan nasional. Kalau begitu maka sebaiknya subsidi BBM dihapuskan dan nanti duit subsidinya digunakan meningkatkan kemampuan nasional," tambahnya

Menurut Widjajono, UU APBN 2011 sebenarnya mengamanatkan penghapusan subsidi BBM melalui kenaikan harga. Namun, opsi tersebut tidak diambil pemerintah dan juga DPR sampai batas waktunya habis pada 31 Desember 2011. Kemudian, opsi penghapusan BBM subsidi digeser menjadi pembatasan BBM, dan memberikan subsidi kepada yang berhak. "Jadi, tahun ini nantinya kendaraan roda empat pribadi khususnya tidak boleh lagi menggunakan BBM yang disubsidi, tetapi didorong menggunankan BBG atau BBM nonsubsidi," ucapnya.

Widjajono menambahkan, sudah meminta Wakil Menteri Perhubungan memperbaiki sistem angkutan umum agar lebih nyaman dan aman. "Supaya penggunaan bahan bakar pada kendaraan pribadi dapat ditekan, karena akan banyak yang beralih ke kendaraan umum," katanya.

Diakui Widjajono, dirinya baru memasang alat konversi (conventer kit) di mobilnya dengan biaya pemasangan Rp2 juta yang dikerjakan pegawai PT Dirgantara Indonesia. Pemerintah akan menjalankan pembatasan BBM bersubsidi yang dimulai dari premium per 1 April 2012. Rencananya, pada 2012 akan mencakup pembatasan premium bersubsidi di wilayah Jawa-Bali. Program pembatasan sudah diamanatkan UU No 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012.

Sementara itu, kata Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo mengatakan program pembatasan BBM subsidi akan diperluas hingga ke Surabaya pada Juni 2012. "Setelah Jabodetabek dari April sampai Mei-Juni, maka pembatasan akan berlanjut di Kota Surabaya mulai Juni 2012," terangnya

Menurut Eviat, pilihan di Surabaya dikarenakan kota tersebut sudah memiliki infrastruktur bahan bakar gas seperti halnya Jabodetabek. Alasanya, pemerintah menargetkan program pembatasan akan menghemat pemakaian premium sebesar 5,5 juta kiloliter. Perkiraan tersebut, lanjut Evita, dihitung dari selisih antara prognosa konsumsi tahun 2012 yang mencapai 43 juta kiloliter dan kuota APBN 2012 sebesar 37,5 juta kiloliter. "Kami optimis mencapai target 37,5 juta kiloliter sesuai ketetapan UU APBN 2012," jelasnya

Evita juga mengatakan, saat ini, kesiapan SPBU yang menjual pertamax di Jawa-Bali sudah mencapai 97%. "Tadinya 96% dan sambil jalan sudah meningkat 97%," katanya.

Hal yang sama dikatakan Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Djamal, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan simulasi terkait rencana pemerintah membatasi BBM subsidi terhadap dampak inflasi. Namun dipastikan golongan PNS dan pejabat tak akan terpengaruh kebijakan tersebut. "Yang pasti kelompok masyarakat menegah kebawah (terpengaruh), kalau PNS atau pejabat mungkin tidak berpengaruh, kalau pak menteri misalnya atau saya misalnya, sudah diberikan kendaraan dinas sudah dikasih Pertamax, untuk operasional saya dapet dari kantor saya nggak terpengaruh, untuk transportasi," kata Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Djamal ketika ditemui di Gedung Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/1/2012).

Djamal menambahkan pembatasan itu secara langsung akan berdampak pada ongkos kenaikan transportasi barang seperti kebutuhan pokok. "Tapi kalau pindah ke gas itu. Pasti lebih murah, tapi untuk pindah itu kan butuh duit," katanya. **cahyo