Pemkot Tangerang Terima 30 Alat Perekam E-KTP

Tangerang - Pemerintah Kota Tangerang, Banten, menerima sebanyak 30 alat perekam data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

"Ke-30 alat tersebut merupakan alat tambahan dan telah digunakan di 13 kecamatan," kata Kepala Disdukcapil Kota Tangerang Raden Rina Hernaningsih di Tangerang, Rabu.

Ia mengatakan, dengan adanya alat tambahan tersebut, maka target penyelesaian perekaman data pada bulan April akan tercapai.

Apalagi, Kemendagri telah memberikan tambahan waktu kepada Pemkot Tangerang untuk melakukan percepatan pendataan e-KTP.

Dijelaskannya pula, bila pemberian alat tambahan oleh Kemendagri tersebut bersamaan dengan 197 Kabupaten/kota lainnya.

"Kita sudah berusaha maksimal dalam melakukan pendataan seperti membuka layanan tambahan pada akhir pekan dan malam hari," katanya.

Kepala Bagian Pengendalian Penduduk pada Disdukcapil Kota Tangerang Mulyanto menambahkan, sejak dioperasikan 30 alat perekam data e-KTP, pendataan penduduk mengalami peningkatan.

Adapun berdasarkan data di masing-masing kecamatan antara lain Kecamatan Pinang sudah tercatat hingga 32.386 warga, Kecamatan Tangerang 26.880 warga, Cipondoh 24.442 warga dan Batuceper 23.721 warga.

Kecamatan Jatiuwung sebanyak 21.894 warga, Karawaci 21.835, Larangan 19.855 warga, Kecamatan Periuk 19.230 warga, Kecamatan Karang Tengah 19.052 warga, Kecamatan Cibodas 19.028 warga, Kecamatan Benda 18.136 warga, Ciledug 16.819 warga dan Neglasari 16.216 warga.

"Jadi, total seluruhnya sudah mencapai 279.494 warga atau 25,85% dari total 1,7 juta jiwa yang berhak e-KTP," katanya

BERITA TERKAIT

Pemkot Tangerang Gandeng BPPT Selesaikan Masalah Kota

Pemkot Tangerang Gandeng BPPT Selesaikan Masalah Kota NERACA Tangerang - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi…

Sidang Korupsi KTP-E - Akom Akui Laporkan Soal Setnov ke Ical

Sidang Korupsi KTP-E Akom Akui Laporkan Soal Setnov ke Ical NERACA Jakarta - Mantan Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin…

BI: Bukan Alat Pembayaran Sah di RI - MASYARAKAT DIMINTA HATI-HATI BERTRANSAKSI BITCOIN

Jakarta-Bank Indonesia menegaskan Bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah untuk digunakan di Indonesia. Masyarakat diminta untuk tidak memakai Bitcoin…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Anggota DPRD Komisi X Berikan Mosam Ke Sukabumi

Anggota DPRD Komisi X Berikan Mosam Ke Sukabumi NERACA Sukabumi - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi X dari…

Anggota DPRD Komisi X Berikan Mosam Ke Sukabumi

Anggota DPRD Komisi X Berikan Mosam Ke Sukabumi NERACA Sukabumi - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi X dari…

2018, LPDB Siapkan Rp100 M Untuk Bisnis Start Up

2018, LPDB Siapkan Rp100 M Untuk Bisnis Start Up NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengungkapkan…