NERACA

Jakarta – Kasus hukum yang menimpa PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (DGIK) membuat kekhawatiran para investor saham. Maka guna mengetahui lebih dalam, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta penjelasan manajemen DGIK menyusul adanya pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan pembangunan proyek rumah sakit Udayana di Bali.”Kami akan minta klarifikasi dari perusahaan untuk menilai kelangsungan usahanya," ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Samsul Hidayat di Jakarta, kemarin.

Samsul Hidayat mengatakan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan yang terjadi. Pada langkah awal, BEI selaku regulator di pasar modal hanya dapat meminta penjelasan dari manajemen dan belum dapat melakukan penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham perseroan, yakni DGIK.”Belum di suspensi. Kan harus dilihat dulu dampak atas kasusnya terhadap 'going concern' atau keberlangsungan bisnis perusahaan," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk Djoko Eko Suprastowo dalam keterangan resminya membenarkan bahwa saat ini perseroan sedang dalam pemeriksaan oleh KPK, hal itu terkait dengan pembangunan proyek rumah sakit Udayana yang dikerjakan oleh perseroan pada tahun anggaran 2009-2010.

Dirinya menyampaikan bahwa pekerjaaan gedung Rumah Sakit Udayana itu telah selesai dan diserahkan kepada pemberi kerja sesuai kontrak oleh perseroan, saat ini gedung itu telah digunakan oleh pihak Universitas Udayana sesuai kebutuhan dan keperluannya.

Djoko Eko Suprastowo selaku Direktur Utama perseroan yang diangkat pada tahun 2016 lalu juga mengatakan bahwa pihaknya akan bersikap kooperatif dan terbuka dalam memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh KPK terkait proses yang sedang berjalan saat ini. Dirinya menyatakan dukungan dan akan turut berpartisipasi bersama KPK dalam mewujudkan tata kelola bisnis yang baik (Good Corporate Governance) dan membuat dunia bisnis di Indonesia semakin baik dan terpercaya.

Terkait dengan kinerja bisnis perseroan, Djoko Eko Suprastowo menyatakan bahwa proses yang melibatkan perseroan saat ini diharapkan tidak menganggu jalannya bisnis, "Dengan adanya proses ini, kami harapkan bisnis perseroan akan tetap berjalan secara normal,”paparnya.

Perseroan tahun ini cukup agresif dalam menargetkan target kontrak baru. Perusahaan konstruksi ini memasang target kontrak anyar Rp 2,5 triliun atau meningkat 159% dibanding dengan pencapaian tahun 2016 yakni Rp 963 miliar.”Tahun ini akan fokus meningkatkan porsi pekerjaan infra daripada tahun lalu. Dari target kontrak baru 30% diincar dari pekerjaan proyek infrastruktur," kata Almanda Pohan, Public Relation Corporate DGIK.

Untuk mencapai target 30% atau sekitar Rp 750 miliar kontrak pekerjaaan proyek infrastruktur, Nusa Konstruksi Enjiniring akan terbuka terhadap proyek-proyek yang dikembangkan pemerintah maupun oleh pihak swasta. Hanya saja, Almanda tak menyebut proyek infrastuktur apa yang akan menjadi fokus mereka tahun ini.