Pemerintah Diminta Tak Longgarkan Jumlah Penduduk

NERACA

Jakarta-Tim Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada meminta pemerintah tidak melonggarkan upaya pengendalian jumlah penduduk dengan tetap mempertahankan program Keluarga Berencana.

"Melonggarkan kebijakan pengendalian jumlah penduduk hanya akan menjauhkan Indonesia dari kesempatan untuk dapat menikmati bonus demografi lebih lama," ujar Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Hadna di Yogyakarta, pekan lalu.

Hadna menyampaikan hal itu untuk merespon pernyataan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro yang menyebutkan Presiden Jokowi meminta agar program Keluarga Berencana (KB) dipertimbangkan kembali karena khawatir jumlah penduduk produktif berkurang.

Menurut dia, kekhawatiran pemerintah akan tren penduduk yang menginginkan sedikit anak seperti yang terjadi di negara-negara maju sebenarnya tidak perlu terjadi karena kultur Indonesia berbasis komunal dan bukan individualisme sebagaimana di negara-negara maju dan di Barat.

"Pada kultur demikian tidak perlu dikhawatirkan bahwa keluarga akan memiliki sedikit anak atau bahkan tidak berniat memiliki anak karena pengasuhan anak dalam keluarga tidak hanya akan ditopang oleh keluarga inti tetapi juga oleh keluarga besar," ujarnya.

Oleh sebab itu, Hadna menuturkan tidak perlu ada kekhawatiran bahwa Indonesia akan seperti Jepang dengan jumlah penduduk lansia sangat tinggi, sedangkan jumlah penduduk usia produktifnya rendah.

Cakupan program KB, kata dia sebetulnya jauh lebih kompleks dan luas dari sekadar pengendalian pertumbuhan penduduk. KB memiliki pengaruh signifikan terhadap berbagai indikator kesehatan, terutama kesehatan reproduksi.

Dia menyebutkan berdasarkan survei penduduk pada 2015 tingkat kematian ibu di Indonesia mencapai 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran. Sebagian besar disebabkan faktor perdarahan akibat usia ibu yang masih terlalu muda, terlalu tua, jarak kehamilan yang terlalu rapat, atau karena terlalu banyak anak.

"Pemahaman tentang konsep KB bukan hanya soal kuantitas penduduk, tetapi isu kualitas penduduk harus dijadikan dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan kependudukan di Indonesia," ujarnya.

Hadna berharap pemerintah tidak tergesa-gesa menyimpulkan bahwa saat ini angka fertilitas di Indonesia sudah terlalu rendah sehingga membutuhkan redesain program KB dengan menambah jumlah anak.

Menurut dia, pemerintah dapat melakukan diversifikasi kebijakan kependudukan yang sesuai dengan kondisi pada masing-masing wilayah. Tidak lagi dengan menerapkan kebijakan tunggal yang berlaku sama mulai dari pusat hingga daerah seperti saat ini.

Kondisi angka kelahiran total (TFR) Indonesia dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu provinsi dengan TFR sangat rendah, provinsi dengan TFR rendah di bawah 2,1, provinsi dengan TFR sudah 2,1 serta provinsi dengan TFR masih tinggi.

Provinsi Nusa Tenggara Timur, misalnya pada 2035 diproyeksikan masih memiliki angka kelahiran paling tinggi (3,1) diikuti oleh Maluku (2,8) dan Sulawesi Barat (2,7), sedangkan terendah akan terjadi di DKI Jakarta (1,6) dan DI Yogyakarta (1,7).

"Dengan demikian, jika pemerintah ingin mengatur angka kelahiran dalam rangka menurunkan TFR, maka konsentrasilah pada provinsi-provinsi dengan TFR masih tinggi, sedangkan provinsi yang sudah mempunyai TFR rendah, kebijakan yang diterapkan di sana tentu harus berbeda," ujarnya.

PSKK UGM menekankan bahwa pemahaman tentang konsep keluarga berencana bukan hanya soal kuantitas penduduk, tetapi isu kualitas penduduk harus dijadikan dasar bagi pemerintah untuk menyusunan kebijakan kependudukan di Indonesia. PSKK UGM tidak sejalan dengan pendapat itu.

Hadna menilai bahwa secara alamiah sebetulnya jumlah penduduk lansia memang akan meningkat, mengingat semakin baiknya tingkat kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Ada peningkatan angka harapan hidup. Namun begitu, angka kelahiran harus tetap dikendalikan agar jumlahnya tidak meningkat lebih tinggi lagi. Melonggarkan kebijakan pengendalian jumlah penduduk hanya akan menjauhkan Indonesia dari kesempatan untuk dapat menikmati bonus demografi lebih lama. mohar

BERITA TERKAIT

Marak Korupsi Akibat Tidak Paham Konstitusi - PEMERINTAH DIMINTA BATASI PENERBITAN IUP

Jakarta-Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menilai pemahaman masyarakat Indonesia yang kurang terhadap konstitusi menjadi sebab praktik korupsi masih sering…

Mengukir Harapan Baru: Upaya Serius Pemerintah Membangun Papua

  Oleh : Indah Rahmawati Salam, Mahasiswi IAIN Kendari   Harapan masyarakat Papua untuk menjadi lebih baik, lebih bermartabat, dan…

Pemerintah Terbuka Dalam Revisi UU Ormas

  Oleh: Andrian Ottawa, Mahasiswa Pascasarjana di Universitas Padjajaran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

PEMERINTAH DIMINTA BATASI PENERBITAN IUP - Marak Korupsi Akibat Tidak Paham Konstitusi

Jakarta-Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menilai pemahaman masyarakat Indonesia yang kurang terhadap konstitusi menjadi sebab praktik korupsi masih sering…

YLKI: Penyederhanaan Listrik Bebani Konsumen

NERACA Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai rencana kebijakan Kementerian ESDM yang akan menyederhanakan sistem tarif listrik dengan…

Penggolongan Tarif Listrik Perlu Hati-hati

NERACA Jakarta – Kementerian ESDM menjelaskan rencana penyederhanaan golongan pelanggan listrik rumah tangga nonsubsidi, yang sampai saat ini masih dalam…