NERACA

Jakarta - Pemerintah melakukan rapat koordinasi untuk membahas dan menggodok secara teknis pelaksanaan pembiayaan ultra mikro yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro dengan kebutuhan pembiayaan dibawah Rp10 juta.

Pelaksanaan program pembiayaan ini dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah, yaitu Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan yang bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) termasuk koperasi sebagai penyalur.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iwan Faidi menyebutkan pembiayaan ultra mikro ini merupakan program pemerintah untuk mendorong usaha masyarakat.

Pemerintah, tambah Iwan, telah mengalokasikan dana sebesar Rp1,5 triliun pada 2017 bagi program pembiayaan ultra mikro. "Pembiayaan ini diharapkan bukan hanya menjadi modal usaha, tetapi juga dapat menjadi modal dalam pembentukan karakter wirausaha di masyarakat," ujar iwan dalam keterangan tertulisnya, akhir pekan kemarin.

Sasaran pembiayaan adalah usaha mikro dengan kriteria tidak sedang dibiayai oleh lembaga keuangan atau koperasi, dimiliki oleh warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK elektronik serta memiliki izin usaha/keterangan usaha dari instansi pemerintah atau surat pernyataan usaha dari penyalur.

Kepala Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan Syahrir Ika mengatakan pembiayaan ultra mikro merupakan komplementer dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga sifatnya saling melengkapi.

Syahrir juga menjelaskan bahwa pihaknya bertindak sebagai coordinate fund dan menyalurkan pembiayaan ultra mikro kepada debitur melalui LKBB, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga linkage. "Pendampingan yang intens juga menjadi kunci keberhasilan model pembiayaan ini sehingga tingkat pembiayaan bermasalah menjadi sangat rendah," katanya.

Kepala Subdirektorat Kredit Program dan Investasi Lainnya Direktorat Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan Sugiarso mengatakan pembiayaan ultra mikro merupakan peluang bagi pelaku usaha mikro untuk mendapatkan kredit dengan syarat mudah. "Semoga setelah nanti diresmikan, program ini betul-betul dapat menyasar semua provinsi, khususnya daerah terpencil," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Simpan Pinjam Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Husein menambahkan koperasi memiliki peran besar dalam penyaluran kredit ini, karena sebagian besar UKM di Indonesia merupakan anggota koperasi. "Untuk itu, koperasi diharapkan dapat berperan aktif dalam menyalurkan pembiayaan ultra mikro," ujar Ahmad.

Secara keseluruhan, pemerintah berencana mempercepat realisasi program ini melalui sosialisasi dan publikasi agar pelaku usaha mikro memiliki akses keuangan dengan plafon dan bunga yang lebih rendah agar dapat meningkatkan modal kerja serta meningkatkan kapasitas produksi.

Program pembiayaan ultra mikro ini ditegaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 yang telah terbit pada 23 Februari 2017.