DJP Yakin Target Penerimaan Pajak Tercapai - Akhir Tahun 2017

NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meyakini dapat merealisasikan target penerimaan perpajakan dalam negeri pada satu semester terakhir tahun 2017. "Dalam sisa enam bulan ini kami optimistis dengan penerimaan, tentu tantangannya ada, tetapi kami harapkan bisa fokus dengan kepatuhan wajib pajak pascaamnesti pajak," kata Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak DJP, Yon Arsal di Jakartra, Sabtu, (15/7).

DJP mencatat realisasi penerimaan perpajakan non-PPh migas semester I-2017 (sampai dengan 30 Juni 2017) mencapai Rp482,6 triliun atau 37,9 persen dari target APBN 2017 Rp1.307,6 triliun. PPh nonmigas sebesar Rp286,76 triliun, PPN dan PPnBM sebesar Rp191,99 triliun, PBB sebesar Rp737,71 miliar, pajak lainnya sebesar Rp3,17 triliun dan PPh migas sebesar Rp27,58 triliun.

Yon mengatakan, penerimaan pajak semester I-2017 cukup menggembirakan dengan pertumbuhan 9,6 persen. "Tetapi kalau untuk DJP sendiri, sebenarnya untuk seluruh jenis pajak yang dikumpulkan DJP kita tumbuhnya 10,37 persen pada periode kemarin," ujarnya.

Dari pertumbuhan 10,37 persen tersebut, lanjut Yon, untuk non-PPh migas masih tumbuh 8,2 persen. Yon menambahkan DJP memperoleh Rp87 triliun pada Juni 2017. Sementara pada Juni 2016 memperoleh Rp96 triliun, yang di dalamnya termasuk dengan penerimaan bersifat 'extraordinary' terkait revaluasi aktiva di 2016 lalu yang berjumlah Rp16 triliun. "Sehingga basis pada Juni 2016 mestinya hanya Rp80 triliun. Kalau Juni 2017 Rp87 triliun, maka sesungguhnya masih tumbuh 5-6 persen. Mudah-mudahan Juli 2017 kembali 'catch-up'," tambahnya.

Sementara untuk penerimaan pajak sektoral di tiga sektor unggulan tercatat pertumbuhan pajak pertambangan mencapai 50 persen, pengolahan 15 persen, dan perdagangan 14 persen. "Kalau sektoral, relatif baik untuk semua sektor," tuturnya.

Pengamat ekonomi dari Economic Action Indonesia Ronny P Sasmita memperkirakan pemerintah akan sulit merealisasikan target itu bila melihat pencapaian setoran pajak pada kuartal I 2017. "‎Saya perkirakan, kinerja DJP untuk mengejar target pajak tahun ini akan sulit. Mengapa? Pertama, target pajak memang terlalu tinggi," kata Ronny.

Kedua, kondisi ekonomi, baik nasional maupun global juga belum mendukung. Apalagi menurut Ronny pemerintah baru selesai menjalankan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Artinya, DJP tidak bisa lagi memeriksa dan memaksa wajib pajak yang selama ini nakal untuk membayar pajak.

Di sisi lain, berkaca dari program tax amnesty , Ronny menjelaskan, penerimaan pajak memang belum bisa didongkrak dalam jangka pendek. Ini karena program tax amnesty memang membutuhkan jangka waktu menengah dan jangka panjang agar bisa berefek produktif pada penerimaan negara. "Nah, tugas atau solusi yang paling mungkin untuk DJP adalah fokus pada objek pajak yang selama ini tidak terkena atau yang tidak ikut program tax amnesty," ujar dia.

Ronny menambahkan, dari datanya, kinerja perpajakan pada kuartal I 2017 mencatatkan setoran Rp 222 triliun. Jumlah tersebut mencapai 16,98 persen dari target APBN 2017 yang dipatok sebesar Rp 1.307,6 triliun. Memang, jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2016 yang hanya mendapatkan setoran pajak sebesar Rp 188 triliun, realisasi penerimaan pajak kuartal I-2017 tercatat tumbuh 18 persen.

Dia menuturkan, konon, pertumbuhan 18 persen year on year (yoy) tersebut termasuk pajak penghasilan (PPh) migas. Sementara itu, pertumbuhan non PPh migas tercatat sebesar 15,92 persen (yoy).

Rinciannya, realisasi penerimaan pajak non migas hingga 31 Maret 2017 mencapai Rp 122,52 triliun, pajak penghasilan (PPN) dan pajak penghasilan barang mewah (PPnBM) sebesar Rp 85,74 triliun. Adapun pajak bumi dan bangunan (PBB) tercatat sebesar Rp 530,16 miliar, pajak lainnya sebesar Rp 1,65 miliar, dan pajak migas sebesar Rp 11,82 triliun.‎ (Yas)

Seperti diketahui, pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 menargetkan setoran pajak mencapai Rp 1.498,9 triliun atau meningkat 18,4 persen dari realisasi setoran pajak sepanjang 2016.

BERITA TERKAIT

Retribusi Pajak Perizinan DPMPTSP Sukabumi Capai Rp2 Miliar - Sepanjang 2017

Retribusi Pajak Perizinan DPMPTSP Sukabumi Capai Rp2 Miliar Sepanjang 2017 NERACA  Sukabumi - Sepanjang tahun 2017, jumlah retribusi pajak perizinan…

Tahun 2018, Simalakama Pajak di Tahun Pilkada

Oleh: Anang Purnadi, Staf Direktorat Jenderal Pajak *) Selamat datang 2018, tahun baru, tahun politik. Sebanyak 171 daerah akan melaksanakan pemilihan…

Jasa Raharja Banten Bantu 53 UMKM Selama 2017

Jasa Raharja Banten Bantu 53 UMKM Selama 2017 NERACA Serang - PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Provinsi Banten selama tahun…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Pembiayaan Bank Syariah Tumbuh Hingga 15%

      NERACA   Jakarta – Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada November 2017, penyaluran pembiayaan perbankan…

Bank Banten targetkan Punya Kantor Cabang Di Setiap Kabupaten

      NERACA   Banten - PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) menargetkan tahun 2018 ini berdiri…

Kredit Konsumtif Dominasi Perolehan Laba Bank Sultra

    NERACA   Kendari - Secara umum kredit konsumtif masih mendominasi sumber laba Bank Sultra dengan kisaran 87 persen…