Jakarta-Kebijakan pangan di era Jokowi-JK yang tertuang dalam Nawacita menjadi landasan program kerja pemerintah yaitu mencapai swasembada pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional.

Terkait kebijakan pangan, Jokowi menegaskan ada tiga hal yang harus digarisbawahi yaitu pangan yang cukup untuk masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan mensejahterakan petani. Ketiga tujuan ini sebagai landasan dalam menjalankan kebijakan pangan pemerintahannya.

Kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan Kementerian Pertanian melalui berbagai program terobosan kebijakan pembangunan pertanian melalui optimalisasi lahan dan penambahan luas tanam, perbaikan infrastruktur dan penyediaan bantuan sarana usaha tani, serta penataan sumber daya manusia (SDM).

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menuturkan program prioritas dengan target swasembada padi, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging dan gula. Implementasi dari program swasembada tersebut, Kementerian Pertanian mencanangkan Upaya Khusus (Upsus) melalui peningkatan produksi dengan tiga komoditi pangan utama yang dijadikan target awal yaitu  padi, jagung dan kedelai (Pajale), diikuti bawang merah dan cabai serta program sapi indukan wajib bunting (SIWAB) untuk swasembada daging sapi. Sementara untuk gula Kementerian Pertanian mendorong investasi swasta untuk membangun pabrik baru, disamping melakukan revitalisasi pabrik gula yang sudah ada. “Untuk mewujudkan itu semua butuh sinergitas lintas sektoral dan semua elemen,” kata Mentan, dalam keterangannya, akhir pekan kemarin.

Menurutnya, selama pemerintahan Jokowi-JK berjalan, program terobosan tersebut telah diimplementasikan melalui program dan tindakan kongkret. Pertama, Kementerian Pertanian telah merevisi regulasi Perpres Nomor 172 tahun 2014 tentang pengadaan pengadaan benih dan pupuk dari Lelang menjadi Penunjukan Langsung. Kedua, refocusing anggaran tahun 2015 hingga 2017 sebanyak Rp 12,3 triliun. Ketiga, bantuan benih 7 juta ha untuk petani harus diluar lokasi eksisting. Hal ini dimaksudkan agar terjadi pemerataan petani yang mendapatkan bantuan dan terjadi peningkatan luas tambah tanam, sehingga terwujud peningkatan produksi atau stok pangan nasional. Keempat, pengawalan program Upaya Khusus (UPSUS) dan evaluasi harian dengan melibatkan pihak TNI. Kelima, deregulasi perizinan dan investasi serta asuransi usaha pertanian. Keenam, pengendalian harga, distribusi, impor dan mendorong ekspor.

Penerapan dari program dan kebijakan tersebut di atas, dampaknya dalam dua tahun terakhir terlihat bahwa produksi 13 komoditas strategis meningkat (pra ARAM 2016). Produksi padi 2014 sebanyak 70,85 juta ton, 2015 sebanyak 75,39 juta ton atau naik 6,64 persen dan 2016 sebanyak 79,14 atau naik 4,96 persen. Produksi padi dua tahun terakhir (2015-2016) naik 8,4  juta ton, setara Rp 38,5 trlliun. Selanjutnya produksi jagung (2015-2016) naik 4,2 juta ton, senilai Rp 15,9 triliun. Besarnya capaian ini tentu dinikmati langsung oleh petani. Begitu pun produksi cabai 2014 mencapai 1,88 juta ton dan 2016 menjadi 2,1 juta ton atau naik 3 persen. Produksi bawang merah 2014 mencapai 1,23 juta ton dan 2016 naik menjadi 1,29 juta ton, atau naik 11,3 persen.

Pencapaian produksi pangan strategis juga diikuti dengan peningkatan produksi protein hewani. Pada tahun 2016 produksi daging sapi sebesar 0,52 Juta ton, naik 5,31 % persen dibandingkan tahun 2014 yaitu 0,49 Juta ton. Begitupula pada telur tahun 2016 produksi mencapai 1,6 Juta Ton terjadi peningkatan 13,6 % dibandingkan tahun 2014 sebesar 1,4 Juta ton.  Sementara untuk daging ayam juga mengalami peningkatan produksi tahun 2016 sebesar 3,1 Juta ton juga dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 1,9 juta ton.

Pencapaian peningkatan produksi juga diikuti dengan meningkatnya kesejahateraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) yaitu NTP tahun 2016 mencapai 101,65 meningkat 0,06% dibandingkan NTP 2015 yang sebesar 101,59. NTUP rata-rata nasional tahun 2016 juga berada di posisi tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Tahun 2016 NTUP mencapai 109,86 atau naik 2,3% dibandingkan tahun 2015.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron, mengatakan, Keberhasilan pembangunan sektor pertanian ini tidak terlepas dari upaya panjang menuju kedaulatan. Kesuksesan itu, lanjut Herman, pun tak lepas dari kerja sama dari seluruh instansi terkait, baik di pemerintahan, DPR, pemerintah daerah (pemda), serta petani.