Jakarta-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sepakat untuk fokus pada pengawasan pelaksanaan kemitraan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Salah satu caranya segera membentuk satuan tugas (Satgas) yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 

NERACA

Pembentukan Satgas Koperasi tersebut tertuang dalam acara penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Ketua KPPU Syarkawi Rauf dan Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid di Jakarta, Kamis (13/7).

Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan, untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan implementasi kemitraan tersebut, maka KPPU harus bersinergi dengan semua elemen, salah satunya dengan Dekopin yang selama ini menjadi wadah tunggal gerakan koperasi Indonesia. "Sinergi KPPU dan Dekopin akan memberi dampak positif bagi upaya percepatan terciptanya kemitraan yang sehat," ujarnya.

Menurut dia, kerja sama ini didasarkan pada kesamaan cara pandang dari kedua belah pihak untuk melakukan upaya terbaik dalam menjamin keadilan dan pemerataan usaha, dalam rangka memperkuat dan kemandirian ekonomi nasional melalui kemitraan yang sehat antara pelaku usaha besar dengan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan pengawasan implementasi kemitraan sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Kemitraan, maka diperlukan optimalisasi fungsi pengawasan usaha yang dimiliki KPPU. Menurut catatan KPPU, struktur jumlah pelaku usaha Indonesia 99% adalah usaha kecil dan mikro, sedangkan 1% dalam kategori menengah dan besar.

Dari komposisi tersebut, jumlah pelaku usaha yang telah melakukan kemitraan berjumlah kurang dari 10%, sehingga tentunya berpotensi menimbulkan ketimpangan antara usaha kecil dan mikro dengan menengah dan besar.

Melalui jaringan kerja Dekopin yang tersebar luas di seluruh Indonesia serta kewenangan yang dimiliki KPPU, diyakini akan menjadi kolaborasi yang efektif untuk mereduksi ketimpangan ekonomi tersebut.

Syarkawi mengatakan, ketika KPPU dan Dekopin dapat bersama-sama mengawal implementasi kemitraan yang sehat, koperasi dan UMKM tidak lagi hanya dijadikan segmentasi pasar pelaku usaha besar, melainkan menjadi mitra usaha yang sesungguhnya bagi pelaku usaha besar untuk meningkatkan daya saing di pasar yang semakin terbuka lebar. Kemitraan usaha yang dibangun harus berkelanjutan, dengan prinsip tumbuh bersama.

Sebelumnya Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng Pusat Pengawasan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka pengawasan terhadap koperasi di berbagai daerah. Melalui kerja sama ini diharapkan koperasi di Indonesia akan lebih berkualitas.

Contoh Koperasi Besar

Secara terpisah, Presiden Jokowi menghadiri peringatan Hari Koperasi Nasional di Lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan. Jokowi berpesan, agar keberhasilan koperasi besar dapat menjadi contoh bagi koperasi kecil.

"Saya titip kepada Menteri Koperasi kepada Ketua Dekopin, contoh-contoh seperti yang harus kita replikasi, kita fotokopi, kita kopi kepada koperasi-koperasi yang lain bagaimana mereka bisa mencapai omzet yang tinggi seperti itu, mencapai perputaran uang yang tinggi seperti itu," ujarnya, kemarin.

Keberhasilan koperasi bukan hal mustahil. Hal ini dibuktikan oleh KUD Denbatas di Tabanan, Koperasi Kredit Credit Union Mandiri, Koperasi Kospin Jasa. Mereka berhasil memutarkan uang antara Rp 5-18 triliun.

"Ajak koperasi koperasi yang lain untuk melihat contoh-contoh yang sudah betul, contoh-contoh yang sudah besar, koperasi-koperasi dengan perputaran uang yang triliun," ujanya. Saat ini, peran koperasi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 3,9%. Meski angka ini cukup baik dibanding 2,5 tahun lalu, angka ini masih jauh di bawah negara tetangga.

Jika melihat koperasi di Prancis tercatat berperan menyumbang 18% terhadap ekonomi, Belanda 18%, Selandia Baru 20%, angka kontribusi negara-negara tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia saat ini. "Padahal kita setiap tahun selalu berteriak untuk menggerakkan koperasi sebagai soko guru perekonomian negara kita," ujar Jokowi.

Pemerintah sudah memberikan kesempatan bagi koperasi untuk menyalurkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dulu bunga KUR mencapai 22%, dengan subsidi pemerintah turun menjadi 9% dan diharapkan menjadi 7% pada tahun depan.

Jokowi percaya koperasi bisa menjalankan peran dengan baik. Koperasi tidak boleh kalah dengan korporasi dan perusahaan swasta dalam mengelola keuangan. "Oleh sebab itu, pada hari Koperasi ke-70 ini di tahun 2017, saya ingin mengajak kepada seluruh pelaku koperasi Indonesia untuk meneguhkan, untuk menggelorakan kembali semangat gerakan koperasi, semangat reformasi koperasi," ujarnya.

Di sisi lain, hambatan koperasi di Indonesia saat ini adalah beban pajak yang cukup tinggi. Padahal di negara lain, menurut Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, tidak ada yang menerapkan pajak sehingga koperasi mereka bisa maju pesat. Sementara itu, sekitar 43.000 koperasi akan dibubarkan karena manajemen tidak sehat.

“Saya akui, pajak koperasi masih terbilang tinggi. Lihat saja, SHU kena pajak, sebelum dibagi pun sudah kena pajak. Pajak ganda istilahnya. Kami sudah sampaikan mengenai hal ini sejak dua tahun lalu. Semoga bisa segera direalisasikan oleh Kementerian Keuangan sekarang ini,” ujar Puspayoga saat peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-70 tahun 2017 tingkat provinsi yang diselenggarakan di Semarang, pekan lalu.

Puspayoga mencontohkan di negara maju seperti Singapura, koperasinya tidak dikenakan beban pajak. “Di Singapura, koperasi tidak kena pajak. Makanya, koperasi di sana bisa maju pesat. Di Singapura, sekitar 62% usaha ritel mampu dikuasai koperasi,” ujarnya.

Karena itu, Puspayoga juga berharap agar komitmen para kepala daerah, dalam mengembangkan koperasi dan UKM dapat terus ditingkatkan. “Karena, saat ini kita akan lebih menonjolkan pengembangan kualitas koperasi ketimbang kuantitas. Dari 152 ribu koperasi, setengahnya tidak sehat dan akan terus dibina agar menjadi sehat. Yang tidak bisa disehatkan akan kita tutup, berdasarkan rekomendasi dari daerah. Sejak program Reformasi Total Koperasi kita gulirkan, sekitar 43 ribu kita bubarkan melalui SK Menteri Koperasi dan UKM”, tutur  dia.

Meski begitu, Puspayoga mengakui masih ada beberapa kendala yang menghambat pengembangan koperasi di Indonesia. Salah satunya, terkait pajak yang masih menjadi beban bagi koperasi.

Kontribusi koperasi ke sistem perekonomian Indonesia ternyata cukup besar. Selama ini kotribusi koperasi ke ekonomi Indonesia selalu disebutkan kurang dari 2%. Padahal sebenarnya kontribusi koperasi ke sistem perekonomian nasional hampir mencapai lima persen. 

Puspayoga pernah mengatakan, kontribusi koperasi ke perekonomian nasional pada tahun 2015 mencapai Rp 508,5 triliun. Jika dihitung porsi koperasi mencapai 4,41% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional yang tercatat Rp 11.540,7 triliun. Untuk tahun ini, Puspayoga memperkirakan bakal lebih tinggi lagi. 

Dia mengatakan, ternyata kontribusi koperasi ke sistem perekonomian cukup besar setelah Kementerian Koperasi dan UKM memperbaiki data yang ada. Selama ini memang disebutkan bahwa kontribusi koperasi ke ekonomi Indonesia hanya berkisaran antara satu persen hingga dua persen. "Selama ini disampaikan 1,65% setelah kami hitung terhadap PDB ternyata 4,41%," kata dia di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Bukan hanya itu, data yang baik mendorong kontribusi anggota koperasi ke PDB. Di 2015, kontribusi anggota koperasi ke PDB mencapai Rp 2.158,8 triliun atau 18,71% dari total PDB. Jika ditotal, kontribusi koperasi dan anggota ke PDB mencapai 23,12%. "Kalau kita hitung PDB koperasi dan anggotanya 4 sekian, ditambah 18 sekian," ujarnya.

Sementara, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional sebesar Rp 6.229,2 triliun atau sekitar 61,41% dari total PDB. Jika dirinci, UMKM usaha mikro sebesar 37,88%, 9,71% usaha kecil, dan 13,82% usaha menengah. "Sumbangan PDB akan semakin besar. Termasuk reorientasi meningkatkan kualitas," ujarnya. bari/mohar/fba