Jakarta-Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengingatkan terjadinya gelombang ketiga pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak lemahnya implementasi paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah hingga ke-15. Ancaman PHK kini melanda kaum buruh di sektor ritel, tekstil, garmen, industri elektronik dan otomotif.

NERACA

Menurut Said, paket kebijakan ekonomi yang sebelumnya telah dikeluarkan pemerintah terlihat hanya kuat dalam konsep di atas kertas, tetapi lemah dalam implementasi dan pengawasan. Akibatnya bagi buruh, justru terjadi PHK besar-besaran dalam tiga gelombang. “Ini membuktikan kegagalan efektivitas paket ekonomi pemerintah,” ujarnya, Rabu (12/7).

Said mengatakan, gelombang PHK pertama terjadi pada akhir tahun 2015. Kejadian itu  menimpa buruh sektor tekstil dan garmen. Dimana puluhan ribu buruh kehilangan pekerjaan. Gelombang kedua terjadi pada kurun waktu Januari hingga April 2016, berdampak terhadap industri elektronik dan otomotif. Di industri elektronik, PHK terjadi di PT Toshiba, PT Panasonic, PT Philips, PT Shamoin, PT DMC dan PT Ohsung.

Pengurangan karyawan di industri otomotif juga terjadi pada industri sepeda motor dan roda empat serta turunannya, seperti PT Yamaha, PT Astra Honda Motor, PT Hino, PT AWP, PT Aishin,PT Mushashi, PT Sunstar. Tahun lalu, industri pertambangan dan perminyakan serta farmasi juga melaporkan adanya PHK besar-besaran. Kasus yang mencuat adalah PHK yang terjadi di PT Freeport Indonesia dan PT Smelting.

Saat ini menurut Said, gelombang ketiga PHK terjadi di sektor ritel. Hal ini seiring dengan laporan pengusaha yang mengatakan sepinya penjualan. “Sekarang seudah di depan mata ancaman PHK di industri ritel, seperti penutupan 7-Eleven,” ujarnya.

Tidak hanya itu. Said memperkirakan PHK akan terjad di Hypermart, Ramayana, Hero, Giant, Tiptop, dan beberapa industri yang lainnya dengan cara menututp beberapa gerai di satu daerah tapi dipindahkan ke daerah lain dan hanya dibentuk satu gerai.

 “Paket kebijakan ekonomi tidak bisa mengangkat daya beli, tetapi hanya membuka ruang kemudahan untuk berinvestasi. Tidak diiringi dengan kebijakan peningkatan daya beli. Maka yang terjadi adalah penurunan konsumsi, itulah yang menyebabkan terjadinya PHK besar-besaran pada sektor ritel,” tegas Said.

“Kebijakan upah murah pemerintah melalui PP No 78/2015 tentang pengupahan, faktanya semua harga barang, ongkos transportasi tetap mahal, sewa rumah mahal, serta kenaikan biaya listrik. Akibatnya daya beli masyarakat rendah,” kata dia.

Oleh karena itu, KSPI menuntut kepada pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah untuk menghentikan PHK di industri ritel, keramik, pertambangan, dan pemutihan di sektor tekstil dan garmen.

"Cara kedua adalah meningkatkan daya beli masyarakat dengan mencabut PP 78/2015 yang membatasi kenaikan upah minimum, selain memberikan perlindungan terhadap industri ritel, keramik, dan garmen, dari kebangkrutan," tandas dia.

Dia menuturkan, gelombang PHK pertama terjadi pada akhir 2015. Ini menimpa buruh sektor tekstil dan garmen. Kemudian, gelombang kedua terjadi pada kurun waktu Januari hingga April 2016 yang terjadi di  industri elektronik dan otomotif.

"Tahun lalu, industri pertambangan dan perminyakan serta farmasi juga melaporkan adanya PHK besar-besaran. Kasus yang mencuat adalah PHK yang terjadi di PT Freeport Indonesia dan PT Smelting," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Sementara saat ini gelombang ketiga PHK terjadi di sektor ritel. Hal ini seiring dengan laporan pengusaha yang mengatakan sepinya penjualan. "Sekarang sudah di depan mata ancaman PHK di industri ritel, seperti penutupan 7-Eleven," kata dia.

Bahkan, Said memprediksi PHK akan terjadi di ritel lain, dengan cara menutup beberapa gerai di satu daerah yang kemudian memindahkan ke daerah lain, dengan hanya mengoperasikan satu gerai.

Said menuturkan, kebijakan upah murah pemerintah melalui PP No 78/2015 tentang Pengupahan. Faktanya semua harga barang, ongkos transportasi tetap mahal, sewa rumah mahal, serta kenaikan biaya listrik. Akibatnya daya beli masyarakat rendah.

Penyebab lainnya, menurut dia, adalah regulasi pemerintah yang tidak tepat sasaran. Misalnya, regulasi untuk 7-Eleven hanya diperbolehkan membuka outlet di Jakarta. Sementara tidak ada insentif untuk dunia usaha di bidang ini.

Penurunan Daya Beli

Sebelumnya Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyebut kurang lebih sekitar 3.000 orang ter-PHK, termasuk pegawai 7-Eleven sebagai imbas dari penurunan daya beli masyarakat dan kebijakan pemerintah mengenai toko ritel modern.

Menurut Ketua Umum Aprindo Roy N. Mandey, industri ritel, termasuk toko ritel modern mencatatkan kinerja bisnis yang kurang menggembirakan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Momen puasa dan Lebaran, sambungnya, tak mampu mendobrak penjualan bisnis ritel akibat pelemahan daya beli masyarakat.

"Dari data Minggu I dan II Juni ini, penjualan hypermarket, supermarket, dan minimarket tumbuh negatif, masing-masing 12,2%, 11,5%, dan 1,3%," ujarnya seperti dikutip laman Liputan6.com, belum lama ini.

Roy memprediksi, penjualan industri ritel hanya bertumbuh 3-4% di Juni 2017. Di tahun ini, proyeksinya hanya sekitar 5-6% atau anjlok dibanding periode tahun lalu sebesar 9,2%. Sedangkan realisasi pertumbuhan penjualan ritel pada 2015 sebesar 8,4%.

Industri ritel yang dimaksud adalah gabungan dari format minimarket, supermarket, hypermarket, departement store/speciality store & wholeseller atau kulakan."Ini karena daya beli masyarakat yang turun dan kebijakan pemerintah, terutama toko ritel modern yang sulit ekspansi, seperti yang menimpa 7-Eleven. Padahal mereka bisa hidup dengan ekspansi," ujarnya.

Dengan melihat kondisi tersebut, Roy mengaku, banyak tenant di mal yang tutup akibat tidak mampu lagi membayar sewa tempat lantaran pendapatan tergerus. "Di Plaza Senayan, ada sekitar 12 toko tutup bukan karena under renovation, tapi kabur tidak bisa bayar sewa. Sedangkan pendapatan tidak ada, karena orang ke mal sekarang cuma buat makan dan minum, belanja tidak harus," keluhnya.

Parahnya lagi, menurut dia, pertumbuhan penjualan hypermarket terkontraksi lebih dalam lantaran berkurangnya konsumen yang membeli kebutuhan dalam jumlah banyak atau stok. Alasannya, karena minimarket ada di mana-mana sehingga orang memilih berbelanja sesuai kebutuhan.

"Kalau sudah begini, mau tidak mau pengurangan pegawai. Tapi PHK biasanya jalan terakhir. Kita efisiensi dulu, misal penggunaan energi, pembelian produk hanya yang dibutuhkan masyarakat saja. Kalau sudah efisiensi masih drop, baru PHK," tutur dia.

Namun demikian, dia tidak merahasiakan apabila sudah terjadi PHK meskipun belum secara masif karena perusahaan masih sanggup membiayai operasional dari dana cadangan. Selain 7-Eleven dengan PHK sekitar 2.000 orang karyawan, Roy menyebut, ada sekitar 1.000 pegawai lagi yang sudah dirumahkan karena penurunan penjualan di hypermarket, supermarket, dan minimarket.

"Kalau 7-Eleven kan sudah jelas sekitar 2.000 orang yang di PHK. Nah hypermarket sudah melakukan PHK, karena kapasitas besar, pengunjung kurang, dan tidak ada lagi pembelian stok, jadi ada pengurangan karyawan. PHK di hypermarket, minimarket, dan supermarket kurang lebih 1.000 orang, berarti total 3.000 orang," ujarnya.

Sementara itu, pihak PT Modern International Tbk (MDRN) memenuhi panggilan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menjelaskan perihal kebijakan penutupan gerai 7-Eleven yang dilakukan anak usahanya. Modern International merupakan induk PT Modern Sevel Indonesia, pengelola convenience store 7-Eleven.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat mengakui pada pertemuan hari ini BEI meminta penjelasan terkait penutupan seluruh gerai 7-Eleven pada 30 Juni 2017. "Mereka menjelaskan, misalnya, saat ini perusahaan memutuskan, seperti yang diumumkan di idx," ujarnyaa usai bertemu manajemen MDRN di Jakarta, pekan lalu.

Dalam pertemuan itu, manajemen MDRN mengatakan jika selama ini gerai 7-Eleven menjadi kontributor pendapatan terbesar perseroan, meski perusahaan juga memiliki pendapatan dari usaha lain. Langkah penutupan gerai 7-Eleven dikatakan bertujuan menyelamatkan bisnis perseroan. "Mereka juga menjelaskan ini (7-Eleven) merupakan pendapatan terbesar mayoritas perusahaan, tapi mereka punya pendapatan lain," ujarnya.

Selanjutnya, dia menambahkan, perseroan berencana menggelar public expose untuk memberi penjelasan terkait penutupan gerai. "Ini dilakukan demi menyelamatkan perusahaan juga. Mereka lebih fokus bisnis mereka. Saya kira langkah ini bisa terjadi perusahaan, dan mengenai apa penyebabnya segala macam tanya mereka aja waktu public expose," dia menegaskan.

Sebelumnya, Direktur PT Modern Internasional Tbk Chandra Wijaya menuturkan, seluruh gerai 7-Eleven di bawah manajemen PT Modern Sevel Indonesia yang merupakan salah satu entitas anak perseroan akan menghentikan kegiatan operasional per 30 Juni 2017. Penghentian seluruh kegiatan gerai 7-Eleven itu disebabkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Perseroan untuk menunjang kegiatan operasional gerai 7-Eleven. bari/mohar/fba