Pembatasan BBM Picu Masalah Baru

Oleh : Ahmad Syaikhon

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

April mendatang, pemerintah akan menerapkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Memang, kebijakan ini dibuat untuk menekan tingginya subsidi BBM yang tinggi. Tetapi, apakah kebijakan ini merupakan langkah tepat untuk diambil? Pertanyaan seperti inilah yang terus menyeruak ke permukaan dengan berkaca pada langkah-langkah yang diambil pemerintah.

Ya, rasanya, kebijakan ini harus dikaji ulang untuk meminimalisir dampak negatif yang akan timbul setelahnya. Dan jika pemerintah ngotot menerapkannya, berarti pemerintah telah memaksakan program pembatasan BBM subsidi. Karena sebetulnya, masih ada cara lain yang lebih efektif.

Jangan hanya karena anggaran subsidi 2011 membengkak jadi Rp167 triliun akibat terlampauinya kuota BBM subsidi, kemudian pemerintah bertindak reaktif dan memaksakan program pembatasan harus terlaksana. Ini mengindikasikan pemerintah hanya ingin mengambil langkah mudah sebagai pemegang kekuasaan tanpa melaksanakan kewajiban memenuhi hak rakyat terhadap transportasi publik yang layak.

Memang, kita harus menyadari bahwa subsidi BBM itu harus dibatasi dan diberikan tepat sasaran, dan untuk memperbaikinya, tidak mungkin bisa dilakukan dengan cara instan seperti itu. Ya, dalam hal ini pemerintah perlu menyiapkan rencana pembatasan subsidi secara komprehensif dan terintegrasi. Sehingga tidak akan menimbulkan masalah baru.

Seperti kita ketahui, mobil berplat hitam itu bukan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi tetapi juga digunakan untuk kelangsungan hidup usaha bagi sektor usaha, baik untuk sektor usaha UKM maupun usaha skala besar, dengan demikian akan ada satu permasalahan baru yang timbul.

Tak hanya itu, masalah lain pun juga berpotensi terjadi jika kebijakan ini benar-benar diterapkan. Seperti inflasi misalnya, dapat dipastikan meninggi akibat pembatasan BBM subsidi ini. Kebijakan ini juga akan menimbulkan korupsi (penggelapan) gaya baru jika kontrol yang diberikan pemerintah lemah. Maka dari itu, pemerintah perlu dihadapkan akan masalah pengendalian penggunaan BBM subsidi.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi pun akan tersendat, biaya ekonomi akan meninggi, sehingga dapat berpotensi menurunkan minat investor asing untuk masuk ke Indonesia. Sekalipun ada, paling hanya sebatas investor pada sektor migas dan investasi di pasar modal, sementara sektor manufaktur tidak akan menarik lagi.

Memang, siapapun pemerintah yang memimpin, jika dihadapkan pada situasi seperti sekarang ini, mungkin pengurangan subsidi BBM akan diambil sebagai solusinya.. Tetapi, apakah dengan mengeluarkan kebijakan seperti ini akan banyak memberikan manfaat untuk APBN. Karena, tanpa pemenuhan prasyarat untuk menerapkan kebijakan ini, tidak pantas para pejabat pemerintah berbicara mempromosikan suatu program yang tidak jelas dasar perencanan dan tahapannya. Bukankah lebih baik menaikkan harga BBM di kisaran yang tidak memberatkan rakyat, rasanya lebih layak dipertimbangkan.

BERITA TERKAIT

MA Siapkan 977 SDM untuk Pengadilan Baru

MA Siapkan 977 SDM untuk Pengadilan Baru NERACA Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menyiapkan 977 aparatur peradilan sebagai sumber daya…

Tiga Pilar Menanti Dana Segar Investor Baru - Danai Restrukturisasi Utang

NERACA Jakarta – Di balik perseteruan manajemen direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) dengan komisaris, pihak manajemen menegaskan…

Tiga Mobil Baru BMW Bakal Dirilis Jelang Akhir Tahun

BMW Indonesia masih menyisakan tiga model terbaru yang akan dikenalkan pada akhir tahun 2018, yang membuat merek mobil mewah asal…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Keuangan Pemerintah Masih Aman

Oleh: Dr. Lana Soeliastianingsih MA, Ekonom UI Sebetulnya jika ditinjau dari sudut APBN pemerintah tidak terlalu mengalami kesulitan keuangan karena…

Perekonomian Berbasis Industri dan Sistem Pembayaran

  Oleh: Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis   Sejarah perekonomian di Jepang dan Korea Selatan memperlihatkan…

Pengakuan Internasional atas Kesejahteraan Rakyat Indonesia

  Oleh: Norah C, Pemerhati Ekonomi Kerakyatan             Menjelang pemilu 2019, suhu perpolitikan Indonesia mulai memanas. Aksi saling serang, mulai…