Pembatasan BBM Picu Masalah Baru

Oleh : Ahmad Syaikhon

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

April mendatang, pemerintah akan menerapkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Memang, kebijakan ini dibuat untuk menekan tingginya subsidi BBM yang tinggi. Tetapi, apakah kebijakan ini merupakan langkah tepat untuk diambil? Pertanyaan seperti inilah yang terus menyeruak ke permukaan dengan berkaca pada langkah-langkah yang diambil pemerintah.

Ya, rasanya, kebijakan ini harus dikaji ulang untuk meminimalisir dampak negatif yang akan timbul setelahnya. Dan jika pemerintah ngotot menerapkannya, berarti pemerintah telah memaksakan program pembatasan BBM subsidi. Karena sebetulnya, masih ada cara lain yang lebih efektif.

Jangan hanya karena anggaran subsidi 2011 membengkak jadi Rp167 triliun akibat terlampauinya kuota BBM subsidi, kemudian pemerintah bertindak reaktif dan memaksakan program pembatasan harus terlaksana. Ini mengindikasikan pemerintah hanya ingin mengambil langkah mudah sebagai pemegang kekuasaan tanpa melaksanakan kewajiban memenuhi hak rakyat terhadap transportasi publik yang layak.

Memang, kita harus menyadari bahwa subsidi BBM itu harus dibatasi dan diberikan tepat sasaran, dan untuk memperbaikinya, tidak mungkin bisa dilakukan dengan cara instan seperti itu. Ya, dalam hal ini pemerintah perlu menyiapkan rencana pembatasan subsidi secara komprehensif dan terintegrasi. Sehingga tidak akan menimbulkan masalah baru.

Seperti kita ketahui, mobil berplat hitam itu bukan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi tetapi juga digunakan untuk kelangsungan hidup usaha bagi sektor usaha, baik untuk sektor usaha UKM maupun usaha skala besar, dengan demikian akan ada satu permasalahan baru yang timbul.

Tak hanya itu, masalah lain pun juga berpotensi terjadi jika kebijakan ini benar-benar diterapkan. Seperti inflasi misalnya, dapat dipastikan meninggi akibat pembatasan BBM subsidi ini. Kebijakan ini juga akan menimbulkan korupsi (penggelapan) gaya baru jika kontrol yang diberikan pemerintah lemah. Maka dari itu, pemerintah perlu dihadapkan akan masalah pengendalian penggunaan BBM subsidi.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi pun akan tersendat, biaya ekonomi akan meninggi, sehingga dapat berpotensi menurunkan minat investor asing untuk masuk ke Indonesia. Sekalipun ada, paling hanya sebatas investor pada sektor migas dan investasi di pasar modal, sementara sektor manufaktur tidak akan menarik lagi.

Memang, siapapun pemerintah yang memimpin, jika dihadapkan pada situasi seperti sekarang ini, mungkin pengurangan subsidi BBM akan diambil sebagai solusinya.. Tetapi, apakah dengan mengeluarkan kebijakan seperti ini akan banyak memberikan manfaat untuk APBN. Karena, tanpa pemenuhan prasyarat untuk menerapkan kebijakan ini, tidak pantas para pejabat pemerintah berbicara mempromosikan suatu program yang tidak jelas dasar perencanan dan tahapannya. Bukankah lebih baik menaikkan harga BBM di kisaran yang tidak memberatkan rakyat, rasanya lebih layak dipertimbangkan.

BERITA TERKAIT

Masalah Kejiwaan di DKI Didominasi Tekanan Ekonomi

Penyebab timbulnya masalah kejiwaan atau gangguan kesehatan mental di DKI Jakarta didominasi oleh tekanan ekonomi dan situasi sosial keluarga."Penyebab paling…

Pemkot Tangerang Gandeng BPPT Selesaikan Masalah Kota

Pemkot Tangerang Gandeng BPPT Selesaikan Masalah Kota NERACA Tangerang - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi…

Penerapan BBM Satu Harga Tinggal 14 Titik

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat Program BBM Satu…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Mengukur Kekuatan Koalisi pada Pilgub Jabar 2018

Oleh: Ajat Sudrajat Sejumlah partai politik mulai bermanuver terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018, salah…

Media Sosial Sebagai Ekspresi Kekinian

Oleh: Dra. Ihsanira Dhevina E, MA, Widyaiswara Kementerian Sekretariat Negara Terasa sudah komunikasi sebagai bagian dari kebutuhan hidup manusia. Keperluan untuk…

Inklusi Kesadaran Pajak, Menuju Negara Mandiri Finansial

Oleh: Dewi Damayanti, KPP Pratama Jkt Kebon Jeruk Dua DJP *) Pajak sebagai tulang punggung pembangunan menyimpan masalah krusial yang…