Rencana pemindahan ibukota dari DKI Jakarta ke pulau Kalimantan jangan sampai memperberat beban perekonomian dalam merancang beragam infrastruktur baru yang memadai guna membuat suatu tata kota yang tepat sebagai pusat pemerintahan.
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono dalam rilis, menyatakan perpindahan ibukota bukannya menumbuhkan tetapi justru menggerus ekonomi negara.
Menurut dia, hal tersebut akan menambah beban negara antara lain besarnya anggaran yang dibutuhkan guna membangun infrastruktur baru serta memiliki dampak yang signifikan kepada warga. "Masyarakat harus mengeluarkan biaya ekstra untuk melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan perizinan dari pemerintah pusat," ucapnya.
Politikus Partai Gerindra itu mengingatkan bahwa selain infrastruktur perekonomian yang terpusat di Jawa, sekitar 60-70 persen penduduk Indonesia tersebar di pulau ini. Karenanya, ia menilai implementasi rencana pemindahan ibukota tersebut akan sukar dilakukan, terlebih karena masyarakat dan pemangku kepentingannya juga terpusat di Jawa.
Sebelumnya, konsep Megapolitan yang menggabungkan antara wilayah DKI Jakarta dengan beberapa kota administrasi di sekelilingnya dinilai merupakan alternatif dari wacana pemindahan ibukota yang rencana untuk itu sedang digodok pemerintah. "Saya sampai sekarang masih menganggap teori Megapolitan Bang Yos (mantan Gubernur DKI Sutiyoso) masih masuk akal," kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.
Menurut dia, teori Megapolitan tersebut masuk akal antara lain mengingat beragam kondisi yang ada di wilayah DKI Jakarta pada saat ini. Ia mengingatkan bahwa pada saat ini, semua pejabat negara dan lembaga negara masih ada di Jakarta.
Dengan demikian, lanjutnya, bila pemindahan ibu kota jadi dilaksanakan mulai tahun 2018 sesuai dengan wacana yang sedang berkembang di masyarakat, Fahri menilai bahwa hal tersebut masih perlu dikaji lebih cermat dan mendalam lagi.
Fahri juga menyayangkan bahwa terkait hal itu, terlihat masih belum adanya rembukan bersama seperti dengan sejumlah kepala daerah lainnya di sekitar Jakarta untuk membicarakan permasalahan tersebut.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibukota termasuk soal skema pendanaan direncanakan rampung tahun ini. Sehingga pada 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan.
Sejumlah aspek yang dikaji dalam pemindahan ibukota misalnya penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota. Pemindahan ibukota disebabkan karena pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia.
Namun jika hasil kajian menunjukkan ibukota dipindahkan ke kota lainnya, maka kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana. Sedangkan Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan. (iwan)
Jurus Jitu Selamatkan UMKM Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…
Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…
Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…
Jurus Jitu Selamatkan UMKM Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…
Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…
Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…