Wacana pemindahan ibukota dari Jakarta ke wilayah lain, salah satunya Palangkaraya di Kalimantan terus bergulir. Pemerataan perekonomian dari Jawa ke luar Jawa, banjir, kemacetan menjadi beberapa pertimbangan perlunya memindahkan ibukota yang kini tengah dikaji Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

NERACA

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengakui bahwa rencana pemindahan ibu kota yang kini tengah bergulir, tidak terlepas dari ide Presiden Joko Widodo. "Ya memang pak Presiden pernah juga melontarkan ide soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa," kata Teten.

Menurut Teten, ide pemindahan ibu kota muncul dari pengalaman Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta. "Beliau menyampaikan susah sekali membenahi kota Jakarta ini. Ongkos terlalu mahal, bukan hanya biaya ya, tapi ongkos politik, ongkos sosial," ucap Teten.

Di sisi lain, lanjut Teten, pemerintah ingin ada keseimbangan antara pusat dan daerah. Memindahkan ibu kota ke wilayah tengah Indonesia dinilai bisa menjadi solusi pemerataan. "Kan ada banyak alternatif misalnya Kalimantan daerahnya masih luas tidak ada gempa. Saya kira bagus," ucap Teten.

Pemerintah juga berkaca pada negara-negara yang sudah memisahkan ibu kota negara dengan pusat bisnisnya. Amerika Serikat misalnya, memindahkan ibu kota dari New York ke Washington. Contoh yang lebih dekat, Australia memindahkan ibu kota dari Melbourne ke Canberra. "Saya kira itu wacana yang bisa terus didalami di perkaya. Saya kira beban Jakarta ini terlalu berat karena kota dagang tapi kota pemerintahan juga," ucapnya.

Sementara terkait pembiayaan, Teten mengatakan bahwa tidak harus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah bisa mencari alternatif skema pembiayaan bekerjasama dengan swasta. "Bisa di luar APBN," kata Teten.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mengkaji rencana pemindahan ibu kota. Dua hal utama yang dikaji adalah total kebutuhan pembiayaan dan skema pembiayaannya.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah ingin seminimal mungkin menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dalam rencana pemindahan ibu kota ini. Dengan demikian, pemerintah akan mendorong sektor swasta dalam pendanaan rencana ini. "Kami sedang susun skemanya. Pokoknya skemanya kerja sama pemerintah dengan badan usaha," kata Bambang.

Di dalam skema pembiayaan itu juga akan diatur mengenai skema kepemilikan lahan. Pemerintah tengah mencari lokasi ibu kota baru yang kepemilikan tanahnya berada di pemerintah. Ditargetkan, tahapan pemindahan ibu kota ini sudah dimulai 2018.

Sementara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meyakini pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta bisa dilakukan di era Presiden Joko Widodo. "Kalau Pak Jokowi memulai, bagus. Karena Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) gagal memindahkan ke sana," kata Muhaimin.

Dengan nada berkelakar, Muhaimin mengatakan Presiden yang punya gaya sederhana pasti siap untuk berkantor di Palangkaraya meski belum ada Istana Presiden di sana. "Karena gaya kepemimpinan Pak Jokowi yang merakyat, mungkin kantor istananya pinjem rumah siapa dulu bisa," ujar Muhaimin.

Muhaimin menilai, pemindahan ibu kota sudah amat dibutuhkan. Kondisi Jakarta yang kerap macet parah dinilai menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, pemindahan ibu kota dinilainya bermanfaat untuk pemerantaan pembangunan dan ekonomi. "Supaya ada pemerataan pembangunan. Jakarta ini sudah luar biasa, 85 persen perputaran uang ada di Jakarta ini. Muter di sini (saja)," ujar Muhaimin.

Dia mengatakan, PKB sudah mendorong pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya sejak era Presiden SBY. "Pak SBY, saya, dan PKB juga dulu zaman Pak SBY mendorong, gagal, enggak kuat lagi. Kita coba lagi sekarang," ujar Muhaimin.

Selain itu, wacana awal pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya menurutnya sudah muncul sejak era Presiden Soekarno. Kondisi Palangkaraya untuk jadi pengganti Ibu Kota karena dinilai strategis, berada di tengah, tanahnya datar, dan tahan gempa.

Soal anggaran, Muhaimin mengakui bila menggunakan APBN pasti akan membebankan. Dia berharap pemindahan ibu kota tidak mengganggu tujuan prioritas APBN. Karenanya pemindahan tersebut bisa bekerja sama dengan pihak swasta. "Kalau melibatkan swasta enggak masalah, yang penting cuma (sebatas) bisnis saja. Sama saja kerja sama antar negara dengan kerjasama dengan swasta," ujar Muhaimin.

Dampak Positif

Sedangkan Chief Economist SKHA Institute for Global Competitiveness, Erick Sugandi mengakui dampak positif pemindahan ibu kota bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Jawa dan pemerataan pembangunan antardaerah. "Proses penyiapan gedung-gedung dan infrastruktur baru di tempat baru akan dorong pertumbuhan ekonomi di lokasi baru tersebut dan daerah-daerah sekitarnya," jelas dia.

Bahkan bila pemindahan ibu kota selesai terlaksana, kota dan propinsi yang dipilih sebagai lokasi baru akan menjadi pusat pertumbuhan baru.

Dampak positif lainnya, pemindahan ibukota juga akan meringankan beban Jakarta dari sisi sosial ekonomi. Dari sisi pertahanan, pemerintah akan dipaksa memperkuat pertahanan di ibu kota berada maupun wilayah di sekitarnya. "Selama ini pertahanan Indonesia masih condong terpusat di Jawa. Jika ibukota pindah ke Kalimantan," dia menandaskan.

Apalagi perkembangan teknologi informasi (IT) mendukung menciptakan satu e-government yang bisa diatur pengelolaannya. "Sistem perijinan dan pengurusan dokumen juga bisa online, beda dengan dekade-dekade sebelumnya," dia menuturkan.

Meski sulit terlaksana dalam jangka pendek, dia menilai pemindahan ibu kota sebagai ide positif dan masih bisa berjalan sebagai proyek jangka panjang secara bertahap. Ini bila pemerintah sulit melaksanakannya dalam 1 sampai 2 tahun ke depan.

"Yang jelas rencana ini mesti matang dan jangan malah bikin masalah baru ke pengelolaan defisit APBN. Dan yang penting pemerintah harus dapat persetujuan DPR dulu untuk masukkan anggarannya ke APBN. Kalau mau libatkan swasta, harus transparan dan dibuka ke publik dan sepengetahuan DPR," dia mengingatkan.

Setidaknya, ada tiga lokasi yang tengah dikaji sebagai pengganti Jakarta. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, tiga lokasi tersebut yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Bahkan di Kalimantan Tengah telah ada lahan yang disiapkan seluas 300 ribu hektare (ha).

‎"Belum tahu (lokasinya). Di Kalimantan Tengah di sebelah utara Palangkaraya, itu 300 ribu ha. Di Kalimantan saya belum tahu malahan. Di Kalimantan Selatan saya tidak ngerti. Saya kalau spekulasi kan tidak enak," ujar dia.

Terlepas di mana lokasi pemindahan ibu kota ini, lanjut Basuki, yang jelas di lokasi tersebut harus ada lahan luas yang masih dikuasai oleh negara. "Yang penting lahan masih dikuasai negara. Ada yang menawarkan kepada Presiden. Nanti Presiden yang memutuskan," kata dia. (dbs)