Jakarta - Ibarat sungai, dari atas terlihat begitu tenang. Namun, ketika kita terjun ke bawah maka akan terbawa oleh arus deras yang mengalir. Hal inilah yang terjadi pada PT Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange/JFX) dan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). Jika dilihat sepintas, perdagangan berjangka komoditi mereka berjalan seperti biasa. Padahal, aroma persaingan tidak sehat tercium begitu pekat.

NERACA

Manajemen PT BKDI disebut-sebut "bermain" tidak fair dalam berbisnis. Menurut sumber Neraca yang dekat dengan JFX, perusahaan berjangka milik Sinar Mas Grup (SMG) itu dituduh melakukan duplikasi (copy paste) kontrak berjangka komoditi hingga ke broker.

Padahal, kata sumber bursa, pihak BKDI secara tertulis telah berjanji akan bermain di transaksi multilateral komoditi primer saja. “Mereka melanggar janji dan telah bermain curang karena telah memotong di atas. Waktu berdiri tahun 2009 sudah jelas kok. Tapi, kenapa menyentuh SPA (sistem perdagangan alternatif) minyak mentah (crude oil) dan CFD (contract for difference). Yang baru ini, kan, kontrak timah tapi bagusnya nggak jadi,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya itu, Selasa (10/1).

Dia lalu menjelaskan kronologis dan tahapan ‘memotong di atas’ dimaksud. Untuk timah, JFX sudah menggodok beberapa tahun. Dari mulai bertemu dan berdiskusi dengan manajemen PT Timah Tbk (TINS) dan pelaku timah melalui Asosiasi Timah Indonesia (ATI) serta memberikan workshop di Pangkal Pinang, Bangka Belitung (Babel).

Nah, di sini mereka mulai terlihat tidak fair. Pada November 2011, BKDI bersama Ketua Harian ATI, Rudy Irawan, menghadap Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk "menjegal" langkah JFX dan mengambil alih kontrak perdagangan timah ke BKDI. Sumber itu menegaskan, ada dua orang pejabat Bappebti yang mendapat tekanan, dan akhirnya terpaksa menyetujui langkah tersebut.

“Salah satunya pak Syahrul (R Sempurnajaya, kepala Bappebti) yang dapat tekanan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Satunya lagi biro hukum. Yang jelas, suara mayoritas Bappebti tidak setuju,” jelasnya. Merasa di atas angin, BKDI lalu mencoba untuk meluncurkan timah untuk dijadikan kontrak berjangka komoditi pada 15 Des. 2011 lalu.

Namun, langkah mereka ditolak mentah-mentah ATI. Alasannya, Rudy sudah tidak dapat mewakili asosiasi dan gagal memenuhi amanat pembentukan pasar timah. Pasar yang dibentuk Rudy di BKDI dinilai tidak sesuai amanat karena tidak melapor ke pengurus lengkap ATI.

Secara tegas, ATI pun menolak bertransaksi di BKDI. Ketua Bidang Hukum ATI, Dharma Sutomo mengatakan, sebanyak 26 dari 28 anggota ATI tidak diajak bicara soal pasar timah. Rudy, satu-satunya anggota asosiasi, yang mendukung transaksi di BKDI. Bahkan, dia diduga aktif mendorong transaksi segera direalisasikan.

“Konsep perdagangan di BKDI tidak menguntungkan produsen. Bursa itu masih mengadopsi pola pasar logam London dan Kuala Lumpur yang selama ini menjadi acuan harga timah. Kami menolak pola perdagangan yang lebih mengutamakan peran spekulan dan manajer lembaga pendanaan," ujar Dharma, beberapa waktu lalu. Alhasil, ATI memecat Rudy karena tidak ingin kesalahan terus terjadi dan merugikan anggota lain.

Kemudian kasus kedua, sebut sumber ini, adalah pengalihan SPA minyak mentah (crude oil) dan CFD. Pihak JFX sebenarnya telah menyerahkan proposal kedua komoditi ini dua bulan sebelum BKDI ikut menyerahkan. Namun, langkah JFX ini ditolak Bappebti. Anehnya, ketika BKDI menyerahkan malah langsung disetujui dan ditetapkan pembagian kontrak berjangka SPA tersebut pada Sept. 2011.

“Setelah dicek, ternyata prososal mereka (BKDI) duplikasi dari milik JFX. Parahnya lagi, mereka juga merekrut beberapa broker JFX untuk jadi mata-mata. Artinya, kalau JFX ingin meluncurkan komoditi A, begitu juga dengan mereka,” ujarnya.

Informasi terakhir yang didapat Neraca menyebutkan, komoditi batu bara juga segera dikeluarkan BKDI. Proposal yang dipakainya pun hasil duplikasi milik kajian Bappebti. Mereka sudah memberikan proposal tersebut ke regulator bursa berjangka dan rencananya diluncurkan pada semester I-2012 mendatang.

“Apalagi tujuannya kalau bukan untuk menjegal (lagi). Ini tidak bisa didiamkan. Kompetisi harus fair dan terbuka. Jangan sradak-sruduk. Kita siap berkompetisi dengan siapapun, asalkan sehat,” tegas sumber ini. Bahkan, sumber tersebut tidak segan-segan menyebutkan kalau dibelakang BKDI adalah taipan TW dan AH, yang tidak lain orang dekat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“TW memang main di timah. Dia pakai tangan BKDI untuk "menjegal". Sedangkan AH dibelakang BKDI. Meski sempat diprotes lalu hilang. Tapi masih tetap ada (namanya). Kepentingan BKDI di olein (minyak curah/palm oil) dan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Sebab, mereka dibawah SMG. Muter-muter saja jadinya,” katanya.

Ketika dikonfirmasi melalui telepon, Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya menegaskan tidak ada indikasi adanya polemik atau persaingan tidak sehat antara JFX dengan BKDI. Namun menurut dia, adalah wajar jika persaingan terjadi diantara keduanya, asalkan dilakukan secara sehat.

Apabila, sambung Syahrul, diantara mereka dizalimi maka diperlukan bukti yang nyata atas pelanggarannya dan apakah bertentangan dengan tata tertib yang berlaku. “Setelah terbukti Bappebti akan menindaklanjuti,” katanya kepada Neraca, kemarin.

Sedangkan tentang komoditi timah yang direncanakan masuk perdagangan bursa berjangka tahun lalu, Syahrul menilai, JFX sampai sekarang belum mengajukan surat resmi kepada Bappebti dan tidak ada pertemuan dengan pihak pelaku usaha timah. Sehingga, tidak dapat terealisasi untuk masuk bursa berjangka. “Kalau  BKDI sudah ada nota kesepahaman, antara produsen dengan pelaku usaha timah. Mulai schedule perencanaan sampai mengajukan verifikasi kontrak dengan pihak pelaku usaha timah,” ujarnya.

Membantah

Di tempat terpisah, Chief Executive Officer (CEO) BKDI, Megain Widjaja membantah tuduhan yang dialamatkan ke perusahaannya. Dia mengatakan berita miring tersebut tidak benar dan kembali menuduh balik pelapor yang tidak mempercayai Bappebti selaku pengawas dan auditor. “Saya ingin katakan, oknum ini jelas-jelas meragukan kapabilitas Bappebti yang mewakili pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai auditor karena tidak dapat membuktikan kecurangan,” ungkap dia. tim