NERACA

Jakarta – Pemerintah lewat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen dalam mendorong penurunan biaya logistik di Indonesia yang terkenal cukup mahal. Peran BUMN dalam menurunkan biaya logistik nasional bakal berasal dari logistik beras, minyak sawit, semen dan pupuk. Dengan adanya rencana tersebut, pemerintah berharap biaya logistik di Indonesia bisa turun lebih dari 50%.

“Kita ada problem, logistik kita mahal sekali. BUMN harus berperan untuk menurunkan biaya logistik nasional. BUMN kan ada logistik beras, minyak sawit, semen dan pupuk. Jika rencana ini terlaksana maka dari mata terlihat bahwa, jika misalnya bongkar beras 15 hari bisa jadi lima hari. Dua per tiga biaya bisa terpangkas,” ungkap Menteri BUMN Dahlan Iskan di Jakarta, Senin (9/1).

Menurut dia, kalau BUMN bisa memperbaharui sistem logistiknya, peranan BUMN untuk menurunkan biaya logistik nasional akan besar. Dahlan mencontohkan, pengiriman ekspor sawit Indonesia yang masih menggunakan kapal kecil, karena pantai timur Sumatera tak ada pelabuhan besar. Sehingga kecenderungannya Indonesia menggunakan transit pelabuhan di Singapura yang menjadikan biaya logistik menjadi mahal.

Disinggung soal cara yang akan dilakukan oleh pihak BUMN guna menurunkan biaya logistik dari sektor logistik beras, Dahlan mengaku sudah berbicara dengan Dirut Bulog untuk mengubah pengiriman beras agar tidak lagi dalam bentuk karung kecil, tapi dimasukkan karung  besar berukuran 1 ton, sehingga bongkar muatnya bisa lebih cepat. "Sekarang di satu daerah pelabuhan mengeluh, begitu kapal Bulog datang maka "kiamat" apalagi musim hujan. Karena mengangkut beras satu karung kecil dalam satu kapal diangkut 15 hari. Akhirnya kapal lain yang ingin merapat harus menunggu di tengah laut," terang Dahlan.

Dia mengaku, belum lama ini dia mendapat laporan dari Tonasa bahwa ada 13 kapal yang mengantri di laut untuk menunggu pasokan semen sebab produksi semen tidak mencukupi. Namun dia menjelaskan bila nantinya pabrik PT Semen Gresik (Persero) Tbk (SMGR) yaitu Pabrik Semen Tuban IV dan Pabrik Semen Tonasa V sudah berproduksi maka diharapkan kebutuhan semen nasional dapat terpenuhi. "Saya ke Tonasa, saya betul-betul prihatin, ada 13 kapal yang antre di laut, menunggu semen. Sebab produksi semen tak cukup. Jika Juli nanti Pabrik Semen Tonasa V berproduksi, maka akan tercukupi," papar Dahlan.

Oleh sebab itu, Dahlan mengingatkan, dengan antrean kapal tersebut maka pembangunan daerah di Indonesia timur terhambat. Biaya angkutnya menjadi mahal, karena kapal menganggur. "Ada yang antre dua minggu sampai 20 hari per kapal. Berarti sebetulnya keperluan semen di Indonesia timur luar biasa. Artinya, ekonomi bergerak. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi terhambat karena tak ada semen. Jika dulu terhambat karena tak ada listrik. Oleh karenanya kita kontrol terus agar pembangunan pabrik Tonasa V tak molor, termasuk power plant-nya sedang dibangun," kata dia.

Tertinggi di Asean

Seperti telah banyak diberitakan, biaya distribusi logistik di Indonesia paling tinggi dibanding negara ASEAN, terutama jika dibanding Malaysia. Menurut Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Kadin Indonesia, Natsir Mansyur, menjelaskan biaya logistik di Indonesia mencapai 17% dari biaya keseluruhan, sementara Malaysia hanya berikisar di 8%. Selain itu Indonesia masih kalah dengan negara seperti Filipina yang sudah di bawah 10% dan Singapura hanya 6%.

"Biaya logistik kita 17% dari gabungan biaya-biaya keseluruhan, kalau kita menghitung bunga bank 12%, jadi total 29% biaya yang harus di keluarkan oleh pengusaha, itu belum termasuk biaya kemacetan, preman, dan lainnya," kata Natsir.

Natsir menambahkan, komponen logistik lainnya adalah infrastruktur dan transportasi. Jika dihitung dengan harga barang, maka untuk harga pangan bisa mencapai 300%. "Dampaknya jelas investor selalu memilih negara yang mempunyai daya saing lebih bagus dan infrastruktur lebih bagus juga," kata dia.

Dijelaskan Natsir, karena begitu luasnya cakupan logistik, dia menyarankan pemerintah untuk lebih serius menangani permasalahan ini. Dia mendesak pemerintah bisa menurunkan biaya logistik dari 17% menjadi 10%. Menurut dia, ada beberapa cara yang bisa dilakukan pemerintah yaitu menetapkan pelabuhan pengumpul utama (hub) misalnya pelabuhan Medan, Tanjung Priok sebagai pelabuhan hub. "Tapi regulasinya penetapan dulu, karena kan tinggal ketetapan Menteri saja, nanti daerah lain bisa mengikuti, meskipun terkadang memakan waktu lama," kata dia.

Cara kedua, lanjutnya, perbaikan penunjang, seperti penunjang untuk logistik darat misalnya dengan revitalisasi truk yang sudah tua, anggaran dana dari penyertaan pengusaha daerah untuk revitalisasi. "Tentu harganya lebih murah dari umum, katakanlah umumnya Rp600 juta, kita bisa dapat Rp500 juta," ungkapnya.

Cara selanjutnya, imbuh Natsir, penunjang untuk logistik laut, dengan revitalisasi untuk pelayaran rakyat, kalau kapal-kapal besar diatas 10 ribu ton biar diserahkan pada perusahaan asing karena Indonesia tidak ada yang memilikinya. "Kalau pelayaran rakyat itu kan yang kecil-kecil justru tidak tersentuh ada ribuan, tapi mereka mempunyai peran bagi ekonomi rakyat," urai Natsir.

Langkah terakhir, imbuh Natsir, penunjang logistik udara, itu permasalahan terkait aturan yang masih tumpang tindih. "Problem logistik sangat besar sekali, logistik adalah hal yang harus di perhatikan, harus ada sinergi antar pihak," pungkasnya.