Pembatasan BBM Butuh Komitmen Tinggi

Rabu, 11/01/2012

Kebijakan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dipastikan akan mulai diberlakukan 1 April 2012. Artinya, kendaraan pribadi atau pelat hitam sejak tanggal itu tidak diperkenankan lagi menggunakan premium (bersubsidi), tapi harus menggunakan pertamax. BBM bersubsidi hanya diperuntukkan bagi angkutan umum, pelayanan umum, dan sepeda motor.

Untuk tahap pertama, pembatasan BBM baru diberlakukan di Jabodetabek. Menyusul kemudian di Jawa dan Bali. Pemberlakuannya tidak perlu persetujuan dari DPR karena sudah tercantum dalam UU APBN 2012, namun cukup dengan peraturan presiden yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat ini.

Sejatinya apa yang diprogramkan pemerintah itu sepertinya akan berjalan mulus. Namun, ini tidak berarti sesuatu yang mudah di atas kertas tidak menimbulkan dampak di lapangan. Jabodetabek merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, tentu akan banyak orang siap bereaksi dengan keputusan pelarangan mobil pribadi menggunakan BBM bersubsidi. Ini artinya kesiapan pemerintah akan diuji, karena dengan adanya pembatasan tersebut, pemilik mobil pribadi harus diberi pilihan lain, misalnya pindah ke kendaaran umum.

Hanya masalahnya sekarang, apakah pemerintah sudah siap dengan transportasi umum agar pemilik kendaraan pribadi mempunyai pilihan seperti bus kota, KRL dan lainnya. Jika tidak, berarti pemerintah secara sadar mempersulit dan menambah beban masyarakat. Dampaknya sudah jelas, tidak hanya sebagian perekonomian masyarakat di Jabodetabek yang akan mengalami gangguan, tetapi harga bahan pokok juga naik. Ingat, tidak semua pemilik kendaraan pribadi merupakan orang kaya.

Kita melihat sarana transportasi umum saat ini baik TransJakarta maupun KRL Commuter Line masih terlihat amburadul. Lihat saja keterlambatan waktu tempuh terus saja terjadi, di samping masalah keterbatasan sarana fisik bus maupun gerbong KRL. Akibatnya, sebagian besar masyarakat masih merasa nyaman menggunakan kendaraan pribadi.

Kebijakan baru itu dipastikan juga akan melahirkan masalah pelik lainnya, seperti munculnya mafia BBM yang mempermainkan BBM bersubsidi. Hal seperti itu sudah dianggap biasa di negeri ini. Nah, apakah pemerintah sudah siap mengatasi semua itu? Jika tidak, jangan kaget pembatasan subsidi BBM hanya akan menguntungkan pihak atau kelompok tertentu. Tidak tertutup kemungkinan, angkutan umum berubah menjadi alat untuk “mencuri” BBM bersubsidi untuk dijual kembali ke publik.

Karena itu, kita meminta pemerintah harus siap dalam segala hal terkait dengan keputusan membatasi penggunaan BBM bersubsidi, terlebih bagi bagi pemilik kendaraan pribadi yang selama ini menggunakan premium. Harus ada alternatif misalnya, peralihan dari BBM ke gas-LGV (liquid gas for vehicle) atau ke bahan bakar gas (BBG) lainnya-yang harganya lebih murah dibanding BBM.

Mengganti alternatif pilihan pindah ke gas juga bukan hal mudah, karena kendaraan harus memiliki alat converter kit yang harganya tidak murah, sekitar Rp 12 juta-Rp 15 juta. Selain harga cukup mahal, alat itu untuk saat ini juga masih harus didatangkan dari luar negeri karena belum ada industri dalam negeri yang memasarkan converter kit dalam jumlah besar (massal).

Jadi, pemerintah harus betul-betul siap dan komitmen tinggi untuk menjalankan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi itu. Menteri Perekonomian dan jajarannya, bahkan presiden, harus memperhitungkan segalanya secara komprehensif. Jangan sampai keputusan pembatasan BBM justeru menjadi bumerang, sehingga dapat menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Semoga!