NERACA

Jakarta - Satuan Tugas atau Satgas Pangan akan memberikan perhatian khusus dalam pemberantasan mafia beras dibandingkan dengan komoditas lainnya. "Masalah beras menjadi atensi khusus dibanding sembako lainnya," kata Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta, seperti dikutip Antara, kemarin.

Menurut dia, pengawasan harga beras penting karena perputaran uang dalam perdagangan beras di Tanah Air merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan penjualan sembako lainnya, yakni mencapai Rp487 triliun per tahun.

Kendati demikian, dari sekian banyaknya uang yang beredar tersebut, petani tidak menjadi pihak yang paling diuntungkan, tetapi justru pedagang yang meraup lebih banyak keuntungan."Pedagang mendapat keuntungan berkali lipat daripada petani," ujar dia.

Masalah ketidakadilan dalam pembagian porsi keuntungan ini menurut dia, diperkirakan akibat adanya sejumlah mafia beras yang menimbun atau menjual stok beras dengan harga yang tinggi. Untuk itu, demi menjaga kestabilan harga beras, Satgas Pangan akan fokus dalam mengawasi jalur distribusi perdagangan beras.

"Pengawasan terutama di jalur distribusinya. Kartel atau mafia beras, mereka yang menimbun, memainkan harga akan kami lakukan penegakkan hukum," kata dia. 

Lalu, Kapolri juga memastikan masa tugas Satgas Pangan akan tetap berlanjut meski Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah telah berlalu."Kami ingin satgas terus bergerak," kata Kapolri.

Menurut dia, satgas tersebut akan tetap memantau harga sembako agar tetap stabil di pasaran serta untuk memberantas kartel dan spekulan pangan yang masih tersisa. Pihaknya belum memastikan kapan masa tugas satgas selesai. Menurut dia, selama ada instruksi dari Menteri Pertanian, maka Satgas Pangan akan tetap bekerja."Satgas akan terus bekerja, komando diserahkan ke Pak Mentan. Polri akan dukung apapun kebijakan Pak Mentan," papar dia.

Pihaknya mencatat ada 212 kasus pidana yang ditindak oleh Satgas Pangan selama Bulan Puasa dan Lebaran 1438 H."Sebanyak 105 kasus terkait sembako, 107 kasus non-sembako," ujar dia. 

Sementara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan selisih antara keuntungan yang didapat oleh petani dan pedagang harus diperkecil. Pasalnya jika dihitung per individu, seorang petani hanya mendapatkan keuntungan Rp1,2 juta.

"Kami akan beri ruang petani agar meraih keuntungan lebih banyak karena mereka yang berproduksi selama 120 hari. Sementara pedagang yang jumlahnya 400 ribu orang mendapatkan untung Rp133 triliun. Artinya per orang mendapatkan untung Rp100 juta sampai Rp300 juta," kata dia.

Untuk itu pihaknya mengupayakan penurunan harga beras di luar petani agar perbedaan keuntungan yang diraup petani dan pedagang tidak terlalu jauh."Turun harga di middle man, bukan harga di tingkat petani. Petani harus untung. Artinya bagaimana caranya menurunkan harga di tingkat pedagang," kata dia.

Pada Rabu (5/7), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan sejumlah perwakilan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kementerian Perdagangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemui Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Ketua Satgas Pangan Irjen Pol Setyo Wasisto dan jajaran anggota Satgas Pangan.

Kedatangan mereka adalah untuk mengapresiasi kinerja Satgas Pangan."Kami mengapresiasi Kapolri, rekan-rekan yang tergabung dalam Satgas Pangan, KPPU, Kemendag, Kementan," tambah Kapolri.

Sekedar informasi, Satgas Pangan dibentuk sebelum Bulan Ramadhan 1438 Hijriah. Di tingkat pusat, Satgas Pangan Mabes Polri dipimpin oleh Irjen Pol Setyo Wasisto, dan anggotanya yang terdiri atas beberapa perwakilan Mabes Polri, perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Bulog, Bea dan Cukai.

Di tingkat daerah, Satgas Pangan Polda terdiri dari penyidik Polda dan perwakilan dinas terkait yakni Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan. Satgas Pangan Polda dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda. mohar