NERACA

Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terpilih, Wimboh Santoso berjanji mengupayakan agar anggaran lembaga itu tetap tidak mengandalkan anggaran negara yaitu APBN. Maka dari itu, lembaga ini akan menerapkan efisiensi besar-besaran di tubuh regulator sektor keuangan tersebut. Wimboh menyampaikan hal itu usai Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Kamis (6/7). 

Soal strategi yang akan dilakukan untuk mencegah OJK mengalami defisit anggaran setelah lembaga tersebut, Wimboh mengatakan hanya mengandalkan pendanaan dari iuran industri jasa keuangan pada tahun 2017 ini. “Kami belum tahu internal, tapi kami akan mendorong efisiensi. Kita lihat nanti seberapa jauh kita bisa melakukan efisiensi,” ujar dia setelah Sidang Paripurna DPR yang mengesahkan terpilihnya dia dan enam Anggota DK OJK lainnya.

Wimboh mengatakan dirinya akan langsung mengadakan rapat internal bersama enam Anggota DK OJK terpilih lainnya pada 21 Juli 2017 setelah pengucapan sumpah jabatan di Mahkamah Agung (MA). Karena itu, dia juga masih enggan merinci upaya efisiensi yang akan dia lakukan, sebelum konsolidasi internal setelah acara di MA. “Terlalu dini itu saya jelaskan, semaksimal mungkin ya tidak (dari APBN),” ujar dia.

Rapat internal OJK pada 21 Juli itu juga akan menentukan posisi enam Anggota DK OJK untuk bidang tugas masing-masing. Sebelumnya, Anggota DK OJK Nelson Tampubolon di Bursa Efek Indonesia menegaskan tidak ada kekhawatiran pada tubuh OJK tentang kemungkinan defisit anggaran. Dia mengatakan OJK masih bekerja keras untuk menuntaskan tugas sebelum masa pergantian pimpinan.

Dia juga mengatakan jika terjadi defisit, terdapat opsi lain yang disiapkan untuk membantu pendanaan OJK. "Jangan terlalu ketakutan besar. OJK harus bekerja dengan baik, sumber pungutan akan terbuka, akan ada opsi APBN. Kita lihat situasi nanti. Jangan jadi isu yang dibesar-besarkan, pasti ada solusinya," ujar dia. Sesuai UU OJK Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 34, Anggaran OJK memang dapat bersumber dari APBN dan pungutan dari sektor jasa keuangan. Pada 2016, OJK sudah mencoba untuk mengandalkan anggaran yang sepenuhnya dari pungutan terhadap industri jasa keuangan.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanggapi risiko defisit anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Risiko defisit anggaran disebabkan karena OJK ke depan hanya mengandalkan pendapatan dari pungutan industri keuangan. Mukhamad Misbakhun, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar setuju jika OJK dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Saya setuju kalau OJK mendapatkan pembiayaan dari APBN terutama untuk pembangunan infrastruktur gedung, kendaraan dan IT,” ujar Misbakhun. Walaupun terbuka kemungkinan opsi pembiayaan APBN, disarankan untuk operasional, OJK tetap menyandarkan pada sumber pembiayaan dari pungutan industri.

Untuk melakukan hal ini, menurut Misbakhun, memang harus mengubah undang-undang OJK terlebih dahulu. Karena saat ini dalam UU OJK Nomor 21 Tahun 2011 tertulis , sejak 2016 dan 2017 seluruh pendapatan OJK berasal dari pungutan terhadap industri. Johnny G Plate, Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Nasdem, menambahkan jika nanti iuran OJK dirasa memberatkan nasaah atau masyarakat, ke depan selalu terbuka peluang OJK dibiayai oleh APBN.

Sebagai gambaran, dalam Pasal 34 UU OJK Nomor 21 Tahun 2011 tertulis anggaran OJK bersumber dari dua yaitu APBN dan pungutan dari sektor jasa keuangan. Pada 2013 anggaran secara penuh berasal dari APBN, sedangkan pada 2014 dan 2015 sebagian berasal dari pungutan. Selanjutnya, sejak 2016 dan 2017 seluruhnya berasal dari pungutan terhadap industri.