Dampak Pembatasan BBM Perlu Ditekan

NERACA

Jakarta----Pemerintah diminta mengurangi dampak negatif program pembatasan BBM bersubsidi yang akan dimulai secara bertahap di wilayah Jawa-Bali per 1 April 2012. "Tentu harus ada langkah solutif agar dampak negatif dapat dikurangi. Jika tidak, lebih baik program ditunda saja," kata Direktur Iress Marwan Batubara di Jakarta, Selasa.

Menurut Marwan, pemerintah perlu menyiapkan rencana pembatasan secara komprehensif, terintegrasi dengan energi lain, tahapan implementasi yang terukur, pembahasan seksama bersama DPR, dan sosialisasi terbuka kepada masyarakat. “Pemerintah juga harus membenahi transportasi umum dan sarana jalan raya,” tambahnya.

Lebih jauh kata mantan anggota DPD RI ini, pihaknya memahami subsidi harus dibatasi dan diberikan secara tepat sasaran, objektif, dan berkeadilan. “Ya, memang subsidi mesti dibatasi dan harus tepat yang menerimanya,” tuturnya.

Marwan juga mengatakan, pihaknya setuju program konversi BBM ke gas merupakan salah satu cara terbaik untuk mengurangi subsidi BBM. Selain lebih murah, penggunaan gas lebih ramah lingkungan dan tersedia banyak di dalam negeri, sehingga mendukung kemandirian energi.

Pemerintah, lanjutnya, juga mesti memperhatikan keselamatan pengguna alat konversi dan menyosialisasikannya ke masyarakat. "Namun, sebelum program konversi dilaksanakan, berbagai prasyarat harus dipenuhi pemerintah baik dalam bentuk kebijakan atau aturan, maupun dalam bentuk program aksi, sarana, dan anggaran," tandasnya

Sementara, Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi mengatakan, sampai saat ini, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta sudah siap 80%.

Hanya saja, lanjut Eri, kesiapan sumber daya manusia yang memang perlu ditingkatkan dan juga sosialisasi ke masyarakat. "Masyarakat belum mendapatkan informasi yang jelas dan akurat," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menegaskan rencana pemerintah melarang mobil pribadi di Jawa-Bali menggunakan bensin premium mulai April 2012 bisa menimbulkan kekacauan di masyarakat. "Mobil pribadi dilarang membeli premium bersubsidi, tapi pada saat yang sama mereka kesulitan memperoleh pertamax lantaran SPBU penjualnya belum ada di daerah yang bersangkutan," kata Aria.

Dia menyatakan, jika kekhawatirannya terbukti maka saat kebijakan ini berjalan akan ada antrean panjang di SPBU-SPBU yang menimbulkan kekacauan. Karena itu politisi PDIP ini mendesak pemerintah menunda dan mengkaji ulang kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi dan konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG). **cahyo

BERITA TERKAIT

Perpres No 191/2014 Tentang BBM Minta Direvisi

  NERACA Jakarta - Pengamat Energi yang juga Direktur Puskepi, Sofyano Zakaria mendesak Perpres No. 191/2014 tentang Penyedian, Pendistribusian dan…

APPTHI: KPK Perlu Didukung Karena Naikkan IPK

APPTHI: KPK Perlu Didukung Karena Naikkan IPK NERACA Jakarta - Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) menilai keberadaan Komisi…

UU Perlindungan Konsumen Perlu Direvisi

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman mengatakan perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Infrastruktur jadi Senjata Pemerintah Atasi Middle Income Trap

      NERACA   Jakarta – Indonesia digadang-gadang akan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap.…

Pariwisata Digadang-gadang Bakal jadi Penyumbang Terbesar Devisa

    NERACA   Jakarta - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan sektor pariwisata Indonesia diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar pada…

LTC Glodok Sediakan Layanan SIM dan STNK Keliling

  NERACA   Jakarta – Pusat perbelanjaan Lindeteves Trade Center Glodok (LTC Glodok) bekerjasama dengan Polda Metro Jaya mengadakan pelayanan…