Kota Sukabumi Mendapatkan Ribuan Jatah Prona

NERACA

Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi mendapatkan jatah pembuatan sertifikat tanah sebanyak 1500 dari pusat dalam program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Jumlah tersebut, mengalami peningkatan dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya 700 sertifikta."Alhamdulillah tahun ini, kita mendapatkan 1500 sertifikat tanah secara gratis bagi masyarakat," ujar Asda I Kota Sukabumi Andri Setiawan, kemarin.

Andri mengatakan, sebanyak 1500 sertifikat tersebut diperuntukan bagi warga BACILE (Baros Cibeureum Lembursitu). Dan saat ini kata Andri, pihaknya tengah melakukan pendataan dengan pihak kelurahan wilayah BACILE karena tahun ini proses pengumpulan data harus selesai tahun ini."Dirinya berharap adanya program dari pemerintah pusat tersebut, diharapkan dapat mengakomodir antusiasme masyarakat terhadap prona," terangnya. 

Untuk mempercepat pelayanan proses Prona, lanjut Andri, warga diharapkan bisa koordinasi dengan pihak keluarahan, dan petugas dari Badan Pertanahan NAsional (BPN) Kota Sukabumi. Dengan demikian, petugas BPN dapat dengan mudah melakukan pensertifikatan secara terpadu."Teknisnya pertama dari BPN menyampaikan ke kelurahan dan langsung di sampaikan ke RT, RW, dan warga masyarakat datang ke kelurahan menyelesaikan langkah dan persyaratannya," jelas Andri.

Untuk saat ini dirinya juga belum bisa mengetahui berapa banyak masyarakat kota yang sudah mempunyai sertifikat, makanya dengan adanya prona ini salah satu manfaatnya bisa terlihat berapa jumlah warga yang sudah mempunyai sertifikat, tak hanya itu mereka yang tak mempunyai uang pun bisa membuat."Biasanya kan suka terkendali sama masalah keuangan juga jadi pada suka nunda buat sertifikat ini, dengan adanya prona semua gratis" imbuhnya.

Sekedar informasi, PRONA adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertipikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal. PRONA dimulai sejak tahun 1981 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Berdasarkan keputusan tersebut, Penyelenggara PRONA bertugas memproses pensertipikatan tanah secara masal sebagai perwujudan daripada program Catur Tertib di Bidang Pertanahan.

Kegiatan PRONA pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. PRONA dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyeselaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Tujuan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh indonesia dengan mengutamakan desa miskin/tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat.

PRONA merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Biaya pengelolaan penyelenggaraan PRONA, seluruhnya dibebankan kepada rupiah murni di dalam APBN pada alokasi DIPA BPN RI. Sedangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah, patok batas, materai dan BPHTB/PPh menjadi tanggung jawab Peserta PRONA. Arya