NERACA

Jakarta – Pemerintah cukup lelah harus menanggung beban kerugian yang dialami PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) akibat pengelolaan yang tidak becus. Alhasil, tidak mau terus dibebani, Menteri BUMN sekarang memberikan batas waktu setahun untuk bisa "sembuh" dari sakitnya dan bila tidak akan dibiarkan “mati”.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, dirinya tidak mau berandai-andai tentang nasib Merpati Nusantara Airlines apabila gagal dalam masa setahun kinerjanya dan termasuk nasib karyawan, “Tunggu satu tahun lagi saja," katanya.

Menyikap hal tersebut, anggota DPR Komisi VI Prof Dr. Hendrawan Supratikno mengatakan, persoalan Merpati ada di pengelolaannya dan hal itu ada di internal perusahaan, bukan eksternal yang dinilai sulit untuk diselesaikan, “Masalah managemen perusahaan harus dilakukan revitalisasi dan reorganisasi secara menyeluruh dan bila tidak bisa, maka satu pilihannya adalah "menyuntik" mati,” katanya kepada Neraca di Jakarta, Senin (9/1).

Hendrawan mengakui, "menyuntik" mati Merpati dinilai sangat disayangkan jika opsi tersebut harus diambil pemerintah. Alasannya, Merpati sebagai BUMN industri dirgantara memiliki prospek yang sangat bagus, punya infrastruktur yang sangat baik, tapi tidak bisa menjadi bisnis yang menguntungkan, bahkan membebani negara.

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah dan MNA harus duduk bersama. “Merpati tidak boleh lagi mengemis untuk dapat dana penyertaan modal dari negara. MNA harus diubah manajemennya, dikelola, dan disulap seperti yang dilakukan pada Air Asia di Malaysia,”tandasnya.

Dia menilai, restrukturisasi Merpati sejauh ini masih setengah-setengah. Padahal, sebelumnya DPR menuntut restrukturisasi besar-besaran. Karena bagaimanapun, prospek Merpati untuk dikembangkan sangat baik, khususnya di Indonesia Timur.

Pertimbangan lain, saat ini industri penerbangan tengah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan terlebih persoalan internal Merpati sebenarnya tidak berat untuk diselesaikan, berbeda misalnya dengan permasalahan industri kertas yang lebih dipengaruhi faktor internal.

Sementara Ketua Forum Transportasi Udara Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI, Suharto Abdul Madjid mengatakan, hancurnya Merpati akibat banyaknya kepentingan politis. Suharto menjelaskan, ada tiga macam yang membuat perusahaan penerbangan perintis pelat merah ini kolaps.

Pertama, dirinya menduga jangan-jangan MNA didesain untuk dijadikan alat "sapi perah" pejabat. “Ini sudah umum di perusahaan BUMN. Sudah biasa,” jelasnya kemarin. Kedua, siapapun direktur utamanya dan sepintar apapun dia, tidak akan dengan mudah mengubah MNA. Pasalnya, banyak "permainan" dan kebocoran, terutama di sektor operasional.

Ditambah lagi, pengawasan internal tidak berjalan sama sekali. Ketiga, ke depan, campur tangan pemerintah harus dikurangi, sebab, jika ingin maju dan profesional harus merekrut karyawan dari luar MNA. Sehingga, ‘pembersihan’ perusahaan dari hulu sampai hilir dapat dilaksanakan.

“Apapun keputusan pak Dahlan (Menteri BUMN-Red.), saya setuju. Tapi menurut saya, menata kembali perusahaan penerbangan minimal dua tahun. Apalagi untuk go public, janganlah. Bunuh diri itu namanya. Reformasi dulu internal manajemen. Kalau setahun tidak berubah, ditutup saja,” tegas Suharto.

Serahkan Ke Pemda

Sementara Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara lebih memilih menyelamatkan Merpati ketimbang harus menutup perusahaan penerbangan plat merah tersebut. Alasannya, Merpati adalah pesawat perintis perlu diperhatikan juga bahwa masih banyak daerah-daerah terpencil yang membutuhkan jalur transportasi udara, supaya daerah tersebut tidak terisolir.

Menurut Marwan, Pemda bisa menjadikan Merpati sebagai transportasi udara untuk dinasnya, “Tentunya perlu diatur penyelamatan Merpati, apakah dalam bentuk subsidi atau memang pemda nya sendiri yang mau menginvestasikannya,”ujarnya.

Soal kinerja Merpati, dia menuturkan, harus ada dukungan dari pemerintah, “Jika memang merugikan ya dilihat manajemennya, perlu diganti itu. Masa iya mau rugi melulu walau sudah di berikan bantuan. Karena manajemennya itu harus diberesin,”tegasnya.

Sebut saja pembenahan Merpati harus dimulai dari leasing yang selama ini di mark-up, pemilihan armada yang kurang layak terbang (seperti MA 60) yang dari China. Dan seharusnya kejadian kecelakaan yang belakangan ini terjadi bisa diminimalisir apabila di kelola dengan manajemen yang baik.

Selain itu, produk pesawat nasional sebenarnya layak terbang, dulu pesawat buatan Habibie bisa dipakai, tapi kenapa malah beli dari luar, atau malah membiarkan penerbangan swasta makin banyak. Karena itu, perlu kepastian kebijakan yang lebih adil kepada Merpati dan permasalahannya, kata Marwan, pemerintah tidak mau membatasi penerbangan pihak swasta, “Selama ini pemerintah hanya mengejar rente nya saja sih, jadinya Merpati tidak pernah bisa berkembang,”cetusnya.

Asal tahu saja, bukan kali ini Merpati harus masuk dalam Perusahaan Pengelolaa Aset (PPA) yang terdeteksi sebagai perusahaan BUMN sakit. Bahkan kala itu, terpaksa harus menyuntik dana Rp 561 miliar dengan catatan ada jaminan perubahan, “Daripada uang Rp 561 miliar tersebut akan terhambur ke udara begitu saja dan karyawan pada akhirnya akan kehilangan pekerjaan juga, lebih baik Merpati ditutup sekarang juga,” kata Komisaris PT MNA, Said Didu mengutip pernyataan Dahlan.

Saat itu, Dahlan mengusulkan untuk segera menghentikan kegiatan usaha Merpati karena beban operasionalnya sangat tinggi. Apalagi beban itu belum ditambah beban-beban utangnya. Pendapatan Merpati tiap bulan hanya Rp 133 miliar, padahal pengeluarannya Rp 178 miliar. “Restrukturisasi perusahaan dengan cara yang modern sudah dicoba sejak dua tahun lalu. Tapi sayang belum ada hasil yang signifikan,” tambahnya. novi/munib/ardi/bani