Oleh: Muhammad Razi Rahman

Mantan Perdana Menteri Selandia Baru John Key pernah menyatakan, "Investment is crucial. Because the truth is, you only get jobs and growth in the economy when people invest money, at their own risk, in setting up a business". Ya, investasi merupakan suatu sarana yang penting bila sebuah negara ingin mengatasi permasalahan seperti pengangguran dan stagnasi ekonomi.

Untuk itu, tidak salah bila persiapan infrastruktur untuk investasi juga dilakukan dengan sangat matang, seserius persiapan infrastruktur mudik pada tahun 2017. Sebagaimana diketahui, hingga tulisan ini diturunkan, aktivitas arus mudik pada Lebaran kali ini relatif berjalan lebih lancar, setidaknya tidak ada kejadian seperti tragedi "Brexit" pada tahun lalu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan kesiapan infrastruktur jalan tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya dalam melayani arus mudik Lebaran tahun 2017.

Menurut Basuki di Jakarta, Selasa (6/6), jalur Pantai Utara Jawa diprediksi masih menjadi primadona pemudik, baik melalui jalan tol maupun jalan nasional. Pihaknya juga telah menyiapkan jalur utama pemudik lainnya yakni jalan nasional baik di selatan Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali dan Sulawesi yang dalam kondisi mantap sejak "H-10" sebelum lebaran.

Begitu pula terdapat sejumlah inovasi dalam persiapan mudik kali ini, seperti adanya pembukaan sejumlah ruas jalan tol yang masih belum 100 persen jadi untuk dioperasikan sebagai jalan fungsional. Atau inovasi lainnya adalah aturan yang mengharuskan para pemudik untuk tidak berlama-lama untuk beristirahat di titik lelah yang terdapat di sejumlah ruas jalan tol, guna menghindari kepadatan.

Peningkatan kesuksesan persiapan mudik pada tahun ini (dibandingkan dengan tahun lalu), seharusnya juga bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam mempersiapkan infrastruktur untuk investasi.

Apalagi, sebelumnya Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menginginkan sektor logistik benar-benar dibenahi guna mengantisipasi peningkatan perdagangan global, di mana pertumbuhan majemuk tahunan perdagangan Indonesia adalah tertinggi di ASEAN. "Pertumbuhan CAGR (Compound Annual Growth Rate/Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan) pada interval 2013-2017 sebesar 11,7 persen. Sementara volatilitas 'freight forwarding' (agen pengiriman/penerimaan ekspor-impor) mencapai 11,8 persen. Kemudian, pengiriman kecil dan ekspres mencapai 21,7 persen. Hal ini menjadikan volatilitas Indonesia tertinggi se-ASEAN," kata Ketum DPP ALFI Yukki Nugrawan Hanafi.

Dia mengingatkan bahwa Indonesia mulai memasuki era pasar global di mana hambatan perdagangan menurun, dan tingkat persaingan meningkat. Secara garis besar, market size logistik nasional cenderung mengalami volatilitas atau peningkatan.Menurut Yukki, kondisi demikian merupakan pengaruh dari tingginya permintaan pasar di Indonesia seiring menjamurnya bisnis e-commerce atau perdagangan barang dan jasa yang dilakukan di dalam dunia maya.

Yukki menilai saat ini konsumen dalam negeri sudah lebih cermat dalam berburu produk-produk impor dan nasional yang berkualitas baik dengan harga relatif rendah. "Meski sempat dilanda krisis ekonomi global, dan melemahnya ekspor,sektor logistik Indonesia mampu bertahan bahkan permintaan dari konsumen terus meningkat," ucapnya.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan sektor logistik negara lain di ASEAN, Yukki mengatakan Indonesia tergolong beruntung. Pasalnya volatilitas di beberapa negara tetangga mulai terlihat menurun. Misalnya, CAGR Singapura hanya sebesar 7,3 persen, Filipina 11,3 persen, dan Thailand 9,7 persen, semuanya juga pada interval periode 2013-2017.

Sederhanakan Regulasi

Infrastruktur untuk investasi bukan hanya terkait soal fisik, karena ada permasalahan regulasi atau perizinan yang kerap menjadi hambatan bagi investor.

Untuk itu, sejumlah langkah terobosan perlu dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan yang telah menyederhanakan perizinan di berbagai sektor yang berada di bawah kewenangannya sebagai upaya meningkatkan investasi.

Menteri Jonan dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (14/6), menyatakan penyederhanaan perizinan yang dilakukan adalah guna meningkatkan investasi yang dilakukan pihak BUMN atau swasta.

Hal tersebut, lanjutnya, karena pemerintah menyadari bahwa tidak semua hal yang terkait dengan sektor yang berada di bawah kementerian yang dipimpinnya dapat dibebankan kepada APBN. Dia memaparkan penyederhanaan perizinan itu dilakukan pertama di sektor migas dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 yang menyederhanakan dari 104 perizinan menjadi hanya enam perizinan.

Kemudian kedua, perizinan di sektor minerba ((mineral dan batubara)dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 34/2017 dengan menyederhanakan dari 117 menjadi hanya enam perizinan.

Ketiga, perizinan di sektor ketenagalistrikan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12/2016 sehingga 10 perizinan sudah dilimpahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terdapat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan yang ditangani ESDM hanya tiga sertifikasi dan dua rekomendasi. Selanjutnya untuk sektor energi baru dan terbarukan, dengan regulasi yang sama penyederhanaan perizinan juga dilakukan oleh Kementerian ESDM.

Jonan juga mengemukakan, selain penyederhanaan, pihaknya juga bakal mempercepat dan memperbaiki pelayanan terus-menerus terhadap perizinan.

Sedangkan terkait dengan jumlah investasi yang akan meningkat dengan langkah penyederhanaan perizinan ini, Menteri ESDM menyatakan saat ini masih sukar untuk diproyeksikan realisasi kenaikannya pada tahun 2017.

Sementara pada tahun 2016, realisasi investasi untuk seluruh sektor yang ada di bawah naungan ESDM adalah sekitar 27 miliar dolar AS, yang terdiri atas sektor migas 10 miliar dolar AS, minerba delapan miliar dolar AS, ketenagalistrikan tujuh miliar dolar AS dan Energi Baru Terbarukan 1,6 miliar dolar AS.

Investor Baru

Langkah yang telah dilakukan oleh Menteri ESDM itu juga harus ditiru oleh pejabat-pejabat lainnya dalam Kabinet Kerja guna menumbuhkan investasi lebih pesat lagi. Apalagi, Indonesia juga sejak Mei 2017 telah meraih peringkat layak investasi dari BB+ menjadi BBB- dari lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor's (S&P).

Hal tersebut juga menunjukkan adanya kepercayaan yang tinggi dari dunia internasional kepada perekonomian Indonesia, sehingga mampu menurunkan biaya utang pemerintah agar lebih efisien dan memberikan ruang fiskal lebih besar.

Terkait dengan kondisi global, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyoroti semakin banyaknya perkembangan arus modal yang berasal dari sesama negara berkembang dan hal tersebut perlu diberdayakan lebih besar lagi potensinya.

"Semakin banyak arus modal itu antarnegara berkembang," kata Thomas Lembang ketika ditemui seusai penandatanganan acara MoU BKPM-Standard Chartered Bank di Kantor BKPM, Jakarta, Rabu (31/5).

Kepala BKPM juga mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo adalah terus mencari prospek investasi baru dari berbagai negara investasi nontradisional seperti Rusia, negara-negara di kawasan Timur Tengah dan juga di benua Afrika.

Menurut Thomas, banyak potensi dari kawasan Timur Tengah dan Rusia yang dinilai juga memiliki kemampuan modal yang cukup besar, serta dapat masuk kepada beragam sektor seperti pariwisata, kepelabuhanan, atau bandara.

Dengan mencari potensi investor yang baru di luar investor tradisional selama ini, maka Indonesia juga akan mendapatkan kesempatan yang lebih luas dalam menarik lebih banyak lagi investasi ke dalam negeri. Hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan keseriusan dan kesungguhan persiapan yang benar-benar diterapkan oleh seluruh elemen terkait, (Ant.)