Ketum REI: SLF Jangan Sampai Beratkan Pengembang

NERACA

Jakarta - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), Soelaeman Soemawinata berharap kebijakan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) jangan sampai memberatkan pengembang yang membangun rumah subsidi.

"Tujuannya bagus untuk melindungi konsumen agar spesifikasi bangunan sesuai dengan yang diperjanjikan saat penjualan," kata Soelaeman di Jakarta, Rabu (21/6).

Menurut Soelaeman kebijakan tersebut tepat untuk diterapkan pada rumah bukan subsidi agar pengembang menepati janjinya saat serah terima, karena sesuai kebijakan tanpa adanya SLF maka bank tidak akan mencairkan dananya.”Namun kalau diterapkan di rumah subsidi dirasakan belum perlu mengingat untuk rumah subsidi sudah ada standarisasinya, serta akan terlihat kalau pembangunannya tidak sesuai dengan Bestek,” jelas Soelaeman.

Bestek merupakan peraturan dan syarat-syarat pelaksanaan suatu pekerjaan bangunan atau proyek. Dalam arti luas, bestek adalah suatu peraturan yang mengikat, yang diuraikan sedemikian rupa, terinci, cukup jelas dan mudah dipahami.

Soelaeman mengatakan, sebagian besar pengembang rumah subsidi merupakan pengembang kecil yang mengandalkan kredit konstruksi untuk membangun rumah, sehingga kalau SLF ini tidak segera diperoleh maka serah terimanya menjadi molor, sementara bunga kredit terus dihitung.

“Pengembang kecil selama ini memperhitungkan jangka waktu serah terima rumah, bank tidak akan mencairkan dana kalau sertifikat belum pecah, listrik belum masuk, dan air belum tersedia, serta ditambah lagi dengan SLF,” kata Soelaeman.

"Batasnya tiga bulan, kalau lebih dari tiga bulan bank belum juga kunjung mencairkan dananya, maka bisa bangkrut," tambah dia.

Soelaeman mengatakan, REI saat ini miliki tagline "garda terdepan dalam membangun rumah rakyat" artinya perlu adanya dukungan juga dari pemerintah agar program satu juta rumah dapat direalisasikan.

Soelaeman memastikan swasta (pengembang) memiliki peran penting untuk mewujudkan program ini mengingat tidak sepenuhnya dapat ditanggung pemerintah karena keterbatasan pendanaan, sehingga regulasi seharusnya juga ikut mendukung.

Pemerintah saat ini fokus menyelesaikan pembangunan infrastruktur, sedangkan untuk penyediaan rumah selain melalui BUMN seperti Perumnas, juga dari swasta namun butuh dukungan untuk regulasi terutama terkait perizinan serta sistem perbankan.

Targetkan Bangun 210.000 Rumah Subsidi 

Lalu, dia memastikan target pembangunan rumah subsidi dari anggotanya mencapai 210.000 unit dengan target pasar pekerja informal, pekerja industri, TNI/ Polri, dan PNS."Kami akan mengerahkan seluruh potensi yang ada untuk mendukung program satu juta pemerintah," kata Soelaeman.

Soelaeman mengatakan, pada sisi demand (permintaan) organisasi telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang selama ini menjadi target pasar.”Sebagai contoh REI telah menjalin kerja sama dengan Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) TNI, Mabes Polri, Korpri dan Bapertarum, serta BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Soelaeman.

Sedangkan untuk masuk ke pasar informal, Soelaeman mengatakan, masih menunggu regulasi yang lebih rinci terutama terkait dengan skema pembiayaan agar pekerja informal dapat membeli rumah.

Data BPS mencatat per Februari 2017 jumlah pekerja di Indonesia mencapai 140 juta jiwa, dengan demikian terdapat potensi pasar 80 juta jiwa dari mereka yang bekerja di sektor informal.

Bagi REI sendiri kata Soelaeman, target 210.000 unit rumah bersubsidi akan dapat dicapai mengingat tahun 2016 anggotanya berhasil membangun 250.000 unit, angkanya dari pembeli yang sudah akad kredit.

Sedangkan di sisi suplai (pasokan), REI memiliki program kerja sama antara pengembang besar dan kecil yang dilaksanakan di 10 provinsi untuk meningkatkan kapasitas finansial, teknis, manajemen dan SDM."Kendala pengembang kecil pada akses permodalan untuk penyediaan tanah, pengembang besar dalam hal ini dapat berperan untuk memberikan dukungan yang akan difasilitasi organisasi," kata Soelaeman. 

“Bentuk kerja samanya juga bisa pengembang besar yang beli lahan, pengembang kecil yang membangun serta memasarkan. Bentuknya bisa penyertaan modal serta pola lainnya yang biasa dipergunakan,” lanjut Soelaeman.

REI, kata Soelaeman juga akan fokus membangun rumah di daerah terluar dan pulau terpencil, salah satu yang telah direalisasikan adalah Mentawai Sumatra Barat dan Lingga Kepulauan Riau.n Soelaeman berharap program sejuta rumah ini dapat menjadi pendorong bisnis anggota REI di daerah yang sebagian besar merupakan pengembang rumah subsidi, serta diharapkan memberikan "multiplier effects" ekonomi di daerah. Mohar/Ant