Masyarakat Miskin Perlu “Diamankan” - Pembatasan BBM Bersubsidi

NERACA

Jakarta---Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi harus benar-benar memberikan kesejahteraan padan rakyat miskin. Karena pemerintah perlu mengambil langkah berani, termasuk mengamankan masyarakat miskin dari dampak kebijakan itu. “Untuk masyarakat kelas menengah ke bawah ini tidak mampu membeli pertamax. Kami mendorong membeli gas. Namun membeli gas ada peralatan yang harus ada, satu di mobilnya sendiri harus ada converter kit dan inilah yang harus kita urus," kata Menteri ESDM Jero Wacik kepada wartawan di Jakarta,9/1

Menurut Jero, bagi masyarakat menengah ke atas tidak ada masalah dengan migrasi ke pertamax. Hanya saja, masyarakat yang beralih ke pertamax dikarenakan tidak mengetahui skema dari converter tersebut. "Pusing mereka, (jadi pindah ke pertamax) gak apa-apa mahal sedikit," tambahnya

Lebih jauh kata Jero, Presiden pernah memberikan contoh. "Misalnya guru nabung sekian tahun kemudian bisa membeli mobil. Mobilnya pelat hitam dan tahunnya mungkin tidak tahun baru atau mobil tua, kalau langsung beli pertamax ya pasti berat. Jadi ada sebagian masyarakat kita seperti itu, jadi harus diamankan," terangnya

Karenanya, kata Jero, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi harus dilakukan karena, selama ini subsidi masih dinikmati oleh masyarakat yang tidak berhak atau orang kaya. "Jangan sampai negara memberikan subsidi kepada menengah atas," tuturnya.

Untuk masyarakat kelas menengah yang punya mobil akan didorong menggunakan gas tapi harus membeli konverter kit dengan harga sekira Rp11 juta hingga Rp14 juta. "Barangnya itu sepertinya mahal, tapi ini akan menghemat dalam jangka panjan," imbuhnya

Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan menyayangkan APBN makin dibebani oleh subsidi khususnya BBM. APBN belum mampu mendorong perekonomian karena terlalu terbebani oleh belanja subsidi tersebut. "Untuk pelaksanaan APBN 2012, Dewan melihat bahwa tantangan yang akan dihadapi akan lebih besar mengingat kondisi perekonomian yang tidak menentu," kata Marzuki.

Marzuki meminta pemerintah harus mempersiapkan langkah-langkah yang terukur guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Untuk mendorong pertumbuhan ekomomi seharusnya belanja barang dan belanja modal seharusnya memperoleh porsi lebih besar,” ungkapnya.

Dikatakan Marzuki, perlu dipikirkan secara bertahap adanya pola penurunan biaya rutin dan biaya subsidi tersebut. Selain itu, dirinya berpendapat jika ke depan gejolak harga minyak dunia akan semakin kencang. "Pastinya akan berdampak membengkaknya subsidi BBM yang pada akhirnya membebani anggaran negara,” pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Bikin Hari Matcha Nasional, Matchamu Targetkan Produksi 1 Juta Sachet

    NERACA   Jakarta - PT Matchamu Muda Manggala mulai banyak melakukan ekspansi bisnis di industri makanan dan minuman.…

Kasus Chuck Dianggap Prestasi, Jaksa Agung Burhanuddin Disebut Halalkan Kriminalisasi Jaksa

  NERACA Jakarta - Jaksa Agung ST Burhanuddin dinilai masih belum bisa membedakan mana kasus kriminalisasi dan kasus murni korupsi…

PDIP Arahkan Indonesia jadi Negara Industri Berbasis Riset dan Inovasi

NERACA Jakarta - Rapet Kerja Nasional (Rakernas) pertama PDI Perjuangan 2020 telah selesai diselenggarakan yang dirangkai dengan peringatan HUT PDI…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Jamin Biodiesel B30 Tidak Pengaruhi Mesin

    NERACA   Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin pemanfaatan biodiesel dengan campuran nabati 30…

Kesepakatan Perang Dagang AS - China Berikan Kepastian

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan kesepakatan perdagangan awal yang ditandatangani Amerika Serikat (AS)…

Reformasi Birokrasi dan Omnibus Law Terwujud, Pertumbuhan Ekonomi Melesat

  NERACA   Jakarta - Perlambatan ekonomi dunia masih menjadi perhatian. Ekonom Bank Dunia menilai perlambatan ekonomi global semakin meluas dan…