Masyarakat Miskin Perlu “Diamankan” - Pembatasan BBM Bersubsidi

NERACA

Jakarta---Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi harus benar-benar memberikan kesejahteraan padan rakyat miskin. Karena pemerintah perlu mengambil langkah berani, termasuk mengamankan masyarakat miskin dari dampak kebijakan itu. “Untuk masyarakat kelas menengah ke bawah ini tidak mampu membeli pertamax. Kami mendorong membeli gas. Namun membeli gas ada peralatan yang harus ada, satu di mobilnya sendiri harus ada converter kit dan inilah yang harus kita urus," kata Menteri ESDM Jero Wacik kepada wartawan di Jakarta,9/1

Menurut Jero, bagi masyarakat menengah ke atas tidak ada masalah dengan migrasi ke pertamax. Hanya saja, masyarakat yang beralih ke pertamax dikarenakan tidak mengetahui skema dari converter tersebut. "Pusing mereka, (jadi pindah ke pertamax) gak apa-apa mahal sedikit," tambahnya

Lebih jauh kata Jero, Presiden pernah memberikan contoh. "Misalnya guru nabung sekian tahun kemudian bisa membeli mobil. Mobilnya pelat hitam dan tahunnya mungkin tidak tahun baru atau mobil tua, kalau langsung beli pertamax ya pasti berat. Jadi ada sebagian masyarakat kita seperti itu, jadi harus diamankan," terangnya

Karenanya, kata Jero, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi harus dilakukan karena, selama ini subsidi masih dinikmati oleh masyarakat yang tidak berhak atau orang kaya. "Jangan sampai negara memberikan subsidi kepada menengah atas," tuturnya.

Untuk masyarakat kelas menengah yang punya mobil akan didorong menggunakan gas tapi harus membeli konverter kit dengan harga sekira Rp11 juta hingga Rp14 juta. "Barangnya itu sepertinya mahal, tapi ini akan menghemat dalam jangka panjan," imbuhnya

Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan menyayangkan APBN makin dibebani oleh subsidi khususnya BBM. APBN belum mampu mendorong perekonomian karena terlalu terbebani oleh belanja subsidi tersebut. "Untuk pelaksanaan APBN 2012, Dewan melihat bahwa tantangan yang akan dihadapi akan lebih besar mengingat kondisi perekonomian yang tidak menentu," kata Marzuki.

Marzuki meminta pemerintah harus mempersiapkan langkah-langkah yang terukur guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Untuk mendorong pertumbuhan ekomomi seharusnya belanja barang dan belanja modal seharusnya memperoleh porsi lebih besar,” ungkapnya.

Dikatakan Marzuki, perlu dipikirkan secara bertahap adanya pola penurunan biaya rutin dan biaya subsidi tersebut. Selain itu, dirinya berpendapat jika ke depan gejolak harga minyak dunia akan semakin kencang. "Pastinya akan berdampak membengkaknya subsidi BBM yang pada akhirnya membebani anggaran negara,” pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Karyawan Telkomsel Bangun Jembatan Berdaya - Permudah Akses Masyarakat di Pelosok Garut

Sebagai wujud kepedulian bagi masyarakat sekitar tempat beroperasi, Telkomsel bersinergi bersamaan salah satu komunitas keagamaan karyawan, Majelis Taklim Telkomsel (MTT)…

Momok PKI Membodohi Masyarakat

NERACA Jakarta - Pada 2018 Indonesia akan memasuki tahun politik dalam rangka memilih kepala daerah untuk lima tahun ke depan.…

Skema KPBU Perlu Dukungan Kepala Daerah

      NERACA   Lampung - Pemerintah tengah fokus dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun yang jadi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Berantas Pungli, Pelindo I Luncurkan E-Berthing

  NERACA Riau - PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 melakukan Launching E-berthing di Pelabuhan Sri Bintan Pura,…

Konsumen Berhak untuk Tarif Listrik Wajar

  NERACA Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan konsumen berhak atas tarif listrik…

Proyek Irigasi di 2018 Bertambah 2.000

  NERACA Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan jumlah proyek irigasi nasional pada 2018 tercatat…