Pemerintah Akan Kembali Revisi DNI, Untuk Siapa?

NERACA

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan kembali melakukan revisi terhadap Daftar Negatif Investasi (DNI). Revisi ini dimaksudkan untuk membuka keran investasi asing di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menko Darmin usai melakukan rapat kemudahan investasi di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Darmin mengungkapkan, sejumlah sektor usaha akan dibuka lebih besar untuk investor asing agar semakin banyak modal yang masuk ke Indonesia. DNI tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Menurut dia, masalah kemudahan investasi masih belum tuntas. Masih banyak sektor-sektor investasi dalam DNI yang dianggap belum sepenuhnya investasi lantaran masih dibatasi kepemilikannya. “Presiden minta supaya kita bahas dulu, diorganisir di kantor Menko. Itu banyak sekali,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa Presiden Jokowi meminta kepada seluruh menteri kabinet kerja mengkaji kembali keluhan-keluhan yang dilontarkan pelaku usaha terkait dengan investasi di dalam negeri.

Menkeu juga menjelaskan, Presiden Jokowi ingin berbagai keluhan maupun persoalan-persoalan yang disampaikan pelaku usaha di dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia untuk disikapi secara serius.

“Bapak presiden ingin kita melihat Daftar Negatif Investasi termasuk yang dibahas mengenai insentif perpajakan, masalah perizinan ketenagakerjaan, termasuk masalah peraturan yang berubah kontrak,” kata di.

Dalam sebuah kesempatan, Sri Mulyani memaparkan kebutuhan pembiayaan investasi di 2018 hingga Rp5.041 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,4 persen atau Rp5.171 triliun untuk target pertumbuhan ekonomi 6,1 persen.

Belanja modal dari korporasi sektor swasta ditargetkan Rp1.901 triliun dan pembiayaan investasi dari sisi pasar modal diharapkan mencapai Rp882 triliun. Sumber lainnya, lanjut Sri, yaitu belanja modal BUMN beserta anak-anak perusahaannya yang pada 2018 ditargetkan sebesar Rp549 triliun.

Pada 2018, sumber pembiayaan dari investasi langsung direncanakan mencapai Rp819 triliun atau meningkat 22 persen dibanding 2017. Pemerintah optimistis target tersebut dapat tercapai dengan memperhatikan perkembangan historis realisasi PMA dan PMDN beberapa tahun terakhir serta membaiknya iklim investasi.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyoroti semakin banyaknya perkembangan arus modal yang berasal dari sesama negara berkembang dan hal tersebut perlu diberdayakan lebih besar lagi potensinya. "Semakin banyak arus modal itu antarnegara berkembang," kata Thomas Lembang yang disalin dari Antara.

Kepala BKPM juga mengingatkan arahan Presiden Jokowi terus mencari prospek investasi baru dari berbagai negara investasi nontradisional seperti Rusia, negara-negara di kawasan Timur Tengah dan juga di benua Afrika. Menurut Thomas, banyak potensi dari kawasan Timur Tengah dan Rusia yang dinilai juga memiliki kemampuan modal yang cukup besar, serta dapat masuk kepada beragam sektor seperti pariwisata, kepelabuhanan, atau bandara.

Thomas Lembong menyatakan bahwa peningkatan peringkat investasi Indonesia berdasarkan pemeringkatan lembaga keuangan internasional Standard & Poor's (S&P) beberapa waktu lalu bakal mempermudah tugas yang diamanahkan Presiden Jokowi kepada BKPM. "Tentunya kami ketika keliling dunia akan jualan tentang investasi di Indonesia lebih gagah lagi dengan peningkatan peringkat investasi," ujarnya.

Thomas Lembong juga menyatakan peningkatan peringkat investasi tersebut belum membuat pemerintah merevisi target investasi, tetapi yang pasti bakal jauh lebih mempermudah tugas dari BKPM.

Peningkatan peringkat investasi Indonesia itu merupakan sebuah pengakuan istimewa dan sebuah angin positif dalam upaya untuk menggolkan investasi karena diharapkan dapat mendorong mereka yang selama ini ragu-ragu untuk bisa menanamkan modal di Indonesia. munib

BERITA TERKAIT

DUGAAN KORUPSI DANA KREDIT DI LPEI: - Kejagung Ingatkan 6 Perusahaan Terindikasi Fraud

Jakarta-Setelah mengungkapkan empat perusahaan berpotensi fraud, Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin mengungkapkan ada enam perusahaan lagi yang berpeluang fraud dalam kasus…

Jakarta Jadi Kota Bisnis Dunia Perlu Rencana Jangka Panjang

NERACA Jakarta – Pasca beralihnya ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan membuat status Jakarta berubah menjadi kota bisnis.…

LAPORAN BPS: - Februari 2024, Kelapa Sawit Penopang Ekspor

NERACA Jakarta –  Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor sektor pertanian pada Februari 2024 mengalami peningkatan sebesar 16,91 persen…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

DUGAAN KORUPSI DANA KREDIT DI LPEI: - Kejagung Ingatkan 6 Perusahaan Terindikasi Fraud

Jakarta-Setelah mengungkapkan empat perusahaan berpotensi fraud, Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin mengungkapkan ada enam perusahaan lagi yang berpeluang fraud dalam kasus…

Jakarta Jadi Kota Bisnis Dunia Perlu Rencana Jangka Panjang

NERACA Jakarta – Pasca beralihnya ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan membuat status Jakarta berubah menjadi kota bisnis.…

LAPORAN BPS: - Februari 2024, Kelapa Sawit Penopang Ekspor

NERACA Jakarta –  Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor sektor pertanian pada Februari 2024 mengalami peningkatan sebesar 16,91 persen…