Masyarakat Dorong Moratorium Tambang - Terkait Kasus Bima

NERACA

Jakarta---Masyarakat antusias terkait penutupan eksplorasi pertambangan yang dilakukan PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) di Kabupaten Bima, Nusa Tengara Barat (NTB). “Terlepas pro dan kontra. Tapi yang kami temukan adalah masyarakat begitu bersemangat dan kuat sekali keinginannya bahwa itu harus ditutup," kata Direktur Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Thamrin Sihite kepada wartawan di Jakarta,9/1

Menurut Thamrin, semenjak adanya pembagian kewenangan yang telah ditetapkan maka jika Izin Usaha Pertambangan (IUP) ada di wilayah kekuasaannya. "Ada pembagian kewenangan. Jika lokasinya ada di kabupaten, maka izinnya di Bupati," ujarnya

Sebelumnya, PT SMN mengklaim telah menggelontorkan dana sebesar Rp5 triliun-Rp6 triliun untuk melakukan eksplorasi pertambangan di daerah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). "Kami telah mengeluarkan dana sebesar Rp5 triliun-Rp6 triliun untuk mengeksplorasi wilayah pertambangan di Bima," ujar General Manager SMN Sucipto Maridjan.

Karenanya, pihaknya akan menyesalkan larinya dana tersebut, jika memang pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) terjadi. "Maka dari itu kami berniat untuk melanjutkan tahap eksplorasi tersebut sampai berakhirnya pemberhentian sementara ini," jelasnya.

Ditempat terpisah, anggota Komisi II DPR RI, Budiman Sudjamiko mengaku dirinya kerap mendengar laporan adanya upeti yang dipungut bupati di daerah terhadap perusahaan yang mengolah sumber daya alam. Hal ini yang menyebabkan terjadinya peristiwa di Bima, NTB dan Mesuji lampung. “Saya akan menginisiasi dibentuknya pansus agraria. Sudah ada dukungan. Dengan pansus ini, kita bisa panggil pengusaha itu dan menyelidiki semuanya,” ujarnya

Dirinya yakin ada kader-kader Golkar yang juga mendukung dirinya. ”Sudah terlalu banyak korban kekerasan karena sengketa seperti ini. Saya sendiri tidak tahu pemetaan di dalam tubuh Golkar, tapi ada kader Golkar yang setuju dengan ide pembentukan pansus ini,” imbuhnya.

Lebih jauh kata Budiman, lawan yang dihadapinya tidak mudah. Karena selain pengusaha, para pemilik perusahaan tambang ini juga berafiliasi dengan partai tertentu. Namun dirinya mengaku siap melawan hal itu. Bahkan mengupayakan mereview semua yang terkait dengan tambang dan perkebunan baik itu hak guna usaha, kuasa pertambangan dan berbagai rekomendasi dan keputusan.

Menurut Budiman dari pansus itu akan diusulkan dibentuk badan yang khusus akan menangani reforma agraria. “Kita ingi ada transparansi dan keterlibatan masyarakat.Semua harus dikembalikan ke bawah. Kewenangan pemda boleh saja, namun masyarakat juga harus bisa menikmati, tidak seperti sekarang masyarakt hanya mendapati daerahnya rusak akibat ekploitasi pertambangan seperti itu,” tandasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Kebijakan Penanganan Covid 19 Harus Berbasis Riset

    NERACA   Jakarta - Kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid 19) yang telah menewaskan ratusan jiwa…

Upaya Advance Cegah Penyebaran Covid 19

    NERACA   Jakarta - Naiknya grafik jumlah kasus penyebaran virus corona di Indonesia kerap membuat resah masyarakat. Advance…

Berlakukan WFH, Bhinneka.com Pastikan Aktivitas Pengantaran Berjalan Terkendali

    NERACA   Jakarta - Demi mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 di mana keselamatan karyawan menjadi prioritas Bhinneka.com. Kini Bhinneka.com…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anggaran Pembangunan Ibukota Baru Minta Dialihkan untuk Beli APD Tenaga Medis

    NERACA   Jakarta - Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah merealokasikan semua dana pengembangan…

Kebijakan Penanganan Covid 19 Harus Berbasis Riset

    NERACA   Jakarta - Kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid 19) yang telah menewaskan ratusan jiwa…

Upaya Advance Cegah Penyebaran Covid 19

    NERACA   Jakarta - Naiknya grafik jumlah kasus penyebaran virus corona di Indonesia kerap membuat resah masyarakat. Advance…