Masyarakat Dorong Moratorium Tambang - Terkait Kasus Bima

NERACA

Jakarta---Masyarakat antusias terkait penutupan eksplorasi pertambangan yang dilakukan PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) di Kabupaten Bima, Nusa Tengara Barat (NTB). “Terlepas pro dan kontra. Tapi yang kami temukan adalah masyarakat begitu bersemangat dan kuat sekali keinginannya bahwa itu harus ditutup," kata Direktur Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Thamrin Sihite kepada wartawan di Jakarta,9/1

Menurut Thamrin, semenjak adanya pembagian kewenangan yang telah ditetapkan maka jika Izin Usaha Pertambangan (IUP) ada di wilayah kekuasaannya. "Ada pembagian kewenangan. Jika lokasinya ada di kabupaten, maka izinnya di Bupati," ujarnya

Sebelumnya, PT SMN mengklaim telah menggelontorkan dana sebesar Rp5 triliun-Rp6 triliun untuk melakukan eksplorasi pertambangan di daerah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). "Kami telah mengeluarkan dana sebesar Rp5 triliun-Rp6 triliun untuk mengeksplorasi wilayah pertambangan di Bima," ujar General Manager SMN Sucipto Maridjan.

Karenanya, pihaknya akan menyesalkan larinya dana tersebut, jika memang pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) terjadi. "Maka dari itu kami berniat untuk melanjutkan tahap eksplorasi tersebut sampai berakhirnya pemberhentian sementara ini," jelasnya.

Ditempat terpisah, anggota Komisi II DPR RI, Budiman Sudjamiko mengaku dirinya kerap mendengar laporan adanya upeti yang dipungut bupati di daerah terhadap perusahaan yang mengolah sumber daya alam. Hal ini yang menyebabkan terjadinya peristiwa di Bima, NTB dan Mesuji lampung. “Saya akan menginisiasi dibentuknya pansus agraria. Sudah ada dukungan. Dengan pansus ini, kita bisa panggil pengusaha itu dan menyelidiki semuanya,” ujarnya

Dirinya yakin ada kader-kader Golkar yang juga mendukung dirinya. ”Sudah terlalu banyak korban kekerasan karena sengketa seperti ini. Saya sendiri tidak tahu pemetaan di dalam tubuh Golkar, tapi ada kader Golkar yang setuju dengan ide pembentukan pansus ini,” imbuhnya.

Lebih jauh kata Budiman, lawan yang dihadapinya tidak mudah. Karena selain pengusaha, para pemilik perusahaan tambang ini juga berafiliasi dengan partai tertentu. Namun dirinya mengaku siap melawan hal itu. Bahkan mengupayakan mereview semua yang terkait dengan tambang dan perkebunan baik itu hak guna usaha, kuasa pertambangan dan berbagai rekomendasi dan keputusan.

Menurut Budiman dari pansus itu akan diusulkan dibentuk badan yang khusus akan menangani reforma agraria. “Kita ingi ada transparansi dan keterlibatan masyarakat.Semua harus dikembalikan ke bawah. Kewenangan pemda boleh saja, namun masyarakat juga harus bisa menikmati, tidak seperti sekarang masyarakt hanya mendapati daerahnya rusak akibat ekploitasi pertambangan seperti itu,” tandasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

BPKN SOROTI KASUS OVO DAN BANK MANDIRI - Insiden Konsumen E-Commerce Diduga Meningkat

Jakarta-Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memperkirakan insiden perlindungan konsumen (PK) terkait e-commerce akan meningkat pesat di tahun mendatang, seiring dengan…

Menteri LHK: Justru Pak Jokowi Membenahi yang Salah-salah - Divonis Bersalah Kasus Karhutla

Menteri LHK: Justru Pak Jokowi Membenahi yang Salah-salah Divonis Bersalah Kasus Karhutla NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan…

Menteri LHK: Justru Pak Jokowi Membenahi yang Salah-salah - Divonis Bersalah Kasus Karhutla

Menteri LHK: Justru Pak Jokowi Membenahi yang Salah-salah Divonis Bersalah Kasus Karhutla NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Modena Benamkan Teknologi Magnihealth di Produk Water Heater

      NERACA   Jakarta - PT Modena Indonesia mewujudkan inovasi terbarunya dalam bentuk unit pemanas air kapasitas 20…

Taiwan Excellence Dorong Pertumbuhan E-sports di Indonesia

    NERACA   Jakarta - Potensi pasar gaming di Indonesia saat ini kian berkembang. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh…

Ancaman Gagal Panen Berpotensi Naikkan Harga Komoditas Pangan

    NERACA   Jakarta - Gagal panen terancam akan terjadi pada komoditas pangan, terutama komoditas strategis seperti beras. Ancaman…