Lembaga keuangan internasional, IMF dan Bank Dunia, baru-baru ini memprediksi ekonomi Indonesia masih tumbuh di level rendah yaitu 5,1%-5,2% pada tahun ini dan 5,3% tahun 2018, atau lebih rendah dari target RAPBN 2018 yaitu 5,4-6,1%.

Meski pemerintah telah mengeluarkan beberapa paket kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bahkan OJK dan Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai insentif dan pelonggaran untuk mendorong ekspansi kredit dan pembiayaan. Realisasi pertumbuhan ternyata hanya di kisaran 5,0%-5,2%. Mengapa?

Kita melihat sejauh ini, efek kebijakan itu terhadap pertumbuhan belum banyak terlihat. Banyak analis menyatakan implementasi kebijakan di lapangan tidak berjalan sesuai harapan sehingga kebijakan tidak mencapai sasarannya. Ataukah kebijakan yang ada selama ini belum menjawab akar masalah dari rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia?

Kita melihat permasalahan utama dari rendahnya pertumbuhan adalah akibat rendahnya harga komoditas, namun efek rendahnya harga komoditas itu hanya dialami oleh daerah tertentu yang ekonominya bertumpu pada pertambangan dan perkebunan, misal di Kalimantan dan Sumatra. Ini terlihat dari rendahnya pertumbuhan ekonomi di kedua provinsi tersebut yang rata-rata hanya tumbuh 2,5% dan 4,1% selama periode 2014-2017.

Pertumbuhan di Kalimantan dan Sumatra menyumbang 30%-32% dari PDB nasional, sehingga dampak penurunan pertumbuhan di Kalimantan dan Sumatera cukup signifikan terhadap pertumbuhan nasional. Di sisi lain, pertumbuhan di wilayah lainnya cukup tinggi. Pada periode sama, pertumbuhan Jawa masih masih tinggi mencapai 5,6%. Bahkan, pertumbuhan Bali-Nusa Tenggara dan Sulawesi sangat tinggi, masing-masing 7% dan 7,5%.

Kurang efektifnya kebijakan yang diambil selama ini karena kebijakan lebih bersifat generik dan berlaku untuk seluruh wilayah, padahal wilayah di luar Kalimantan dan Sumatra tidak memiliki masalah pertumbuhan. Selain kurang efektif, beberapa insentif dapat menimbulkan permasalahan ke depan. Misalnya, naiknya kredit secara berlebih di suatu wilayah dapat memicu overheating dan potensi meningkatnya kredit bermasalah di masa depan.

Permasalahan rendahnya pertumbuhan Indonesia sebenarnya akan selesai sendiri jika harga komoditas membaik, namun sinyal perbaikan harga komoditas saat ini belum terlihat, bahkan prediksi IMF (April 2017) mengisyaratkan penurunan harga komoditas di tengah membaiknya pertumbuhan ekonomi global.

Hal ini dipengaruhi oleh rebalancing ekonomi China yang beralih dari sektor manufaktur menuju sektor jasa sehingga menurunkan permintaan komoditas global. Karenanya, permasalahan pertumbuhan di Sumatera dan Kalimantan perlu diatasi. Satu-satunya cara adalah mentransformasi struktur perekonomian agar lebih terdiversifikasi sehingga tidak terlalu menggantungkan pada sector tambang dan perkebunan.

Pemerintah juga diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat di Kalimantan dan Sumatra di tengah penurunan pendapatan akibat penurunan harga komoditas. Salah satu strategi adalah memberlakukan diskriminasi harga. Inflasi yang dapat menggerogoti daya beli akhir-akhir ini banyak didorong kenaikan administered price seperti tarif listrik dan harga BBM.

Pemerintah dapat membantu mengurangi inflasi di Kalimantan dan Sumatra dengan menunda kenaikan tarif listrik dan BBM di wilayah itu. Selain itu, program-program untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah di tengah krisis perlu diaktifkan di Kalimantan dan Sumatra.

Bagaimanapun, terjaganya daya beli merupakan prasyarat utama ekonomi dapat bertransformasi karena permintaan masih ada sehingga aktivitas produksi dapat terjaga. Kemudian, bagaimana kita dapat memanfaatkan kelebihan kapasitas di sektor komoditas, khususnya sektor pertambangan. Jika harga komoditas tinggi, penerimaan dan belanja pemerintah daerah tinggi. Saat harga komoditas jatuh dan ekonomi daerah memerlukan stimulus dari APBD, justru APBD ikut terkontraksi sehingga memperparah efek penurunan harga komoditas. Ini lazim dialami negara yang ekonominya berbasis komoditas.