NERACA

Jakarta--- Kebijakan pemerintah terkait  pembatasan BBM bersubsidi 1 April 2012 diragukan bisa berjalan lancar. Alasanya selain sulit mengontrolnya, juga malah mendorong inflasi lebih tinggi ketimbang menaikkan harga BBM Rp500-Rp1000/liter. "Saya sangat yakin bahwa ini tidak akan dilaksanakan. Malah  Saya mengindikasi kuat, akan gagal di tengah jalan," ujar  Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi kepada wartawan di Jakarta.

Menurut Tulus, langkah pembatasan BBM ini adalah konsep lama yang sebenarnya beberapa kali gagal dilaksanakan. Namun tetap dipaksakan. “Sebenarnya ini kan konsep lama, kalau sudah berulang kali dan terus gagal, maka ini menunjukkan bahwa konsep yang tidak jelas dan aspek politiknya jauh lebih besar dibanding aspek ekonomi, sosial dan aspek kebijakan energinya,” tambahnya

Lebih jauh kata Tulus, dari sisi kepentingan konsumen, maka kebijakan ini sangat menyulitkan konsumen dan akan berdampak tidak baik.  "Tentu sangat menyulitkan konsumen dan akan menimbulkan distorsi yang jauh lebih besar jika pemerintah menaikkan harga BBM itu sendiri. Karena pemaksaan pemindahan dari premium ke pertamax akan sangat memberatkan masyarakat," ujarnya

Dirinya juga mengatakan kebijakan tersebut melanggar konstitusi karena dianggap mengekang kebebasan warga negara untuk memilih BBM yang mereka gunakan.  "Secara konstitusional, ini juga bertentangan. Karena adalah kewajiban negara untuk memasok bahan bakar kepada masyarakat. Sehingga tidak ada hak bagi negara untuk melarang masyarakat menggunakan bahan bakar apapun. Itu adalah hak pilih warga negara atau konsumen dalam menggunakan suatu barang dan jasa," ucapnya

Diakui Tulus, pemberian subsidi pada BBM memang tak menguntungkan rakyat kecil. Karena lebih banyak dinikmati orang kaya. "Dari 50% orang kaya menikmati BBM subsidi 90%. Sedangkan orang miskin hanya 4% yang menikmati BBM subsidi," cetusnya

Namun demikian, Tilus berharap kebijakan pemerintah dalam subsidi ini pada dasarnya adalah pembodohan. Di mana pemerintah telah mengikat diri mereka untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi. "Pemerintah sudah mengikat dirinya sendiri dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak akan menaikkan BBM eceran," imbuhnya.

Hal yang sama dikatakan ekonom Drajat Wibowo, pemerintah dinilai terlalu takut menaikkan harga BBM, padahal harga minyak dunia terus merangkak naik dan anggaran subsidi terus membengkak. "Secara sektoral masing-masing. Dimana Menkeu berkutat pada nilai APBN-nya saja, Menteri ESDM pada teknis nya saja dan Mendagri malah tidak tahu apa peranannya, padahal data penduduk yang berhak atas subsidi BBM harusnya ada pada Kemendagri," ujarnya

Karena menyangkut hajat hidup rakyat banyak, Drajad menambahkan harusnya kebijakan BBM ini didekati dari semua penjuru, komprehensif. Pemerintah terlalu ribet dalam mengambil kebijakan tersebut. "Jadi ketika misalkan pemerintah menaikkan harga BBM, solusi bagi rakyat miskin bukan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Buktinya, meski sudah dinaikkan berkali-kali sudah ada BLT, tetap saja subsidi BBM membengkak dalam APBN. Artinya kombinasi kenaikan harga BBM dan BLT gagal mencapai tujuan fiskalnya," ungkapnya. **cahyo