Gubernur Jabar Berbagi Rahasia Raih Opini WTP

NERACA

Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan berbagi sedikit rahasia tentang prestasi Pemprov Jawa Barat meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut dari BPK RI atas laporan keuangan daerahnya.

"Rahasianya banyak dong, tapi salah satu tips kami bisa meraih WTP adalah merekrut SDM keuangan, dalam hal ini akuntan," kata Ahmad Heryawan usai menerima LHP LKPD Tahun Anggaran 2016 dari BPK RI di Gedung DPRD Jawa Barat Kota Bandung, Senin (12/6).

Gubernur yang akrab disapa Aher ini mengatakan pada 2009, Pemprov Jabar pun membuat tim khusus penataan aset dan pada tahun berikutnya penataan aset milik Pemprov Jabar pun semakin baik."Kami waktu itu dianjurkan oleh BPK untuk mengadakan SDM keuangan. SDM Akuntansi. Ternyata ketika lihat di berbagai OPD itu ada yang tidak ada (SDM keuangan). Dan saya merasa bahwa orang yang jujur saja tanpa Ilmu Akuntansi sulit melaporkan dengan baik. Oleh karena itu, perlu jujur dan perlu ilmu akuntansi baru laporan keuangannya bisa dibaca dengan benar," kata Aher.

Kesempatan tersebut oleh Aher digunakan untuk mengajukan perekrutan tenaga ahli Akuntansi. Ia mengatakan Pemprov Jawa Barat mengajukan kepada Pemerintah Pusat sekitar 80 tenaga akuntan dari 160 formasi pegawai yang akan dijadikan PNS dan hasilnya pemerintah pusat hanya mengabulkan 38 orang akuntan.

"Itu (80 akuntan) sesuatu banget karena ketika kami sebar ke masing-masing OPD punya tugas khusus untuk melaporkan keuangan. Dan semenjak itu laporan keuangan berjalan lebih baik," ujar Aher.

Ia juga menekankan bahwa Pemprov Jawa Barat mendapatkan WTP enam kali berturut-turut tanpa embel-embel apapun. Hal ini terkait BPK yang saat ini tengah mendapat sorotan karena salah satu pegawainya tertangkap KPK.

"Santai aja kami, tidak ada masalah apa-apa. Tidak perlu bela diri atau apapun. Pokoknya Jawa Barat tanpa basa-basi, tanpa embel-embel, tanpa apa-apa, enam kali berturut-turut WTP. Titik," kata dia. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang keenam kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2011 hingga saat ini tahun anggaran 2016.

Penyerahan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD tersebut dilakukan langsung Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dalam Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), di Gedung DPRD Jawa Barat Kota Bandung, Senin (12/6) dan dihadiri oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan serta Wagub Deddy Mizwar.

Moermahadi mengatakan predikat opini WTP yang keenam kalinya diterima oleh Pemprov Jawa Barat ini merupakan hasil pemeriksaan yang detail dan benar oleh pihaknya."Memang wajar, masa kita diada-adain, karena sudah sewajarnya tadi begitu saya sampaikan dalam pidato," kata dia.

Pihaknya menjelaskan laporan keuangan Pemprov Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 sudah memenuhi emppat syarat kelayakan dan standar laporan yang dijadikan acuan oleh BPK dalam memberikan penilaian tersebut."Jadi apakah laporan keuangan disajikan sudah sesuai dengan standar akutansi pemerintah, kedua kecukupan bukti, ketiga pendalian internnya, keempat ketaatan pada peraturan perundang-undangan," ujar dia.

Walaupun meraih opini WTP, lanjut dia, pihaknya tetap memberikan catatan dalam laporan keuangan daerah Pemprov Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 seperti masalah aset, penyaluran dana BOS, dan terkait pelaksaan PON XIX dan Peparnas XV Tahun 2016. Ant