Perundingan Kemitraan RI-Uni Eropa Akan Dipercepat

NERACA

Jakarta – Pemerintah berupaya untuk mempercepat penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dengan melakukan pertemuan intersesi pada 6-9 Juni 2017 di Brussels, Belgia.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengatakan bahwa pertemuan intersesi tersebut dilakukan sebelum putaran ketiga perundingan IEU-CEPA yang akan berlangsung pada September 2017.

"Kami ingin menjaga momentum yang kami bangun pada perundingan putaran kedua Januari lalu di Bali dengan memperdalam pembahasan teknis atas draf teks yang ada," kata Iman, disalin dari Antara.

Iman menambahkan, dalam pertemuan intersesi tersebut diakukan pembicaraan intensif terkait draf teks perjanjian di beberapa sektor seperti perdagangan barang, ketentuan asal barang, perdagangan jasa, investasi, Hak Kekayaan Intelektual, dan kerja sama ekonomi dan peningkatan kapasitas.

Selain itu, pada pertemuan intersesi tersebut kedua delegasi sepakat untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi ke dalam dua kategori. Pertama, adalah isu yang bersifat teknis atau terkait dengan proses penulisan teks atau drafting, dimana penyelesaian dapat dilakukan pada tingkat kelompok runding masing-masing atau di tingkat Ketua Perundingan.

Kemudian, isu-isu yang terkait dengan kebijakan, yang penyelesaiannya memerlukan pertimbangan Ketua Perundingan kedua pihak atau bahkan pada tataran menteri. "Kita ingin pastikan tidak ada pendekatan hostage-taking dalam perundingan ini. Semua isu harus dibahas secara paralel sesuai dengan bobot kepentingannya masing-masing," tambah Iman.

Sejak awal, pihaknya sepakat bahwa perundingan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip single-undertaking, yang artinya paket perjanjian lengkap akan disetujui apabila setiap bagian dari perjanjian itu telah disepakati. "Namun kami ingin pastikan tidak ada penyanderaan perundingan di satu isu ketika terjadi kebuntuan pada isu yang lain," ujar Iman.

Perundingan Indonesia-EU CEPA diluncurkan pada tanggal 18 Juli 2016 setelah pada sebelumnya Presiden Joko Widodo dan Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker mencapai kesepakatan mengenai lingkup perundingan.

Tercatat, pada tahun 2016 Uni Eropa merupakan tujuan ekspor dan asal impor nonmigas terbesar ketiga bagi Indonesia, dengan nilai masing-masing sebesar 14,4 miliar dolar AS dan 10,7 miliar dolar AS. Adapun total perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa mencapai 25,2 miliar dolar AS.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, neraca perdagangan kedua ekonomi menunjukkan surplus bagi Indonesia. Sejauh ini investasi Uni Eropa ke Indonesia masih tergolong kecil dibanding investasi Uni Eropa ke beberapa negara anggota ASEAN.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri memperjuangkan keputusan panel Dispute Settlement Body World Trade Organization (WTO) melalui forum Appellate Body WTO terkait sengketa certain fatty alcohols asal Indonesia.

"Indonesia mengajukan banding ke AB-WTO yang akan berfokus pada SEE karena mempunyai arti penting khususnya bagi metodologi penentuan normal value untuk harga ekspor dan harga domestik bagi produsen atau eksportir yang memiliki afiliasi di luar negeri," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan disalin dari Antara.

Secara terminologi, SEE menerangkan jika perusahaan induk dan anak perusahaan dikontrol oleh perusahaan induk, kondisi ini dikatakan sebagai satu kesatuan unit ekonomi (SEE). Certain fatty alcohols merupakan produk kimia turunan dari minyak nabati (sawit). Certain fatty alcohols dapat digunakan sebagai bahan dasar utama surfaktan untuk kebutuhan detergen, produk perawatan tubuh, dan kosmetik.

Indonesia keberatan terhadap putusan panel DSB yang memenangkan Uni Eropa atas penerapan Article 2.3 dan 2.4, serta Article 3.1 dan 3.5 Anti-Dumping Agreement (ADA). Indonesia hanya memenangkan klaim terkait article 6.7 ADA mengenai transparency of investigation report.

Putusan panel tersebut menghasilkan posisi 2:1 untuk UE yang tidak menguntungkan bagi Indonesia. "SEE digunakan oleh hampir seluruh produsen atau eksportir Indonesia di sektor minyak kelapa sawit. Putusan panel WTO mengenai SEE ini apabila dimenangkan Indonesia, dapat menjadi yurisprudensi untuk kasus serupa di masa mendatang," kata Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati.

BERITA TERKAIT

Konsultan: Tren Penutupan Gerai Perbelanjaan Akan Berlanjut

Konsultan: Tren Penutupan Gerai Perbelanjaan Akan Berlanjut  NERACA Jakarta - Lembaga Konsultan Properti Colliers International memprediksi tren penutupan gerai di…

Komisi I DPRD Akan Datangi Dishub Kota Sukabumi - Terkait Persoalan Angkutan Online

Komisi I DPRD Akan Datangi Dishub Kota Sukabumi Terkait Persoalan Angkutan Online NERACA Sukabumi - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat…

Cari Utang Rp25,5 triliun, Pemerintah akan Terbitkan SUN

    NERACA   Jakarta - Pemerintah akan melelang lima seri obligasi negara atau Surat Utang Negara (SUN) pada 16…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Ekspansi Bisnis - Setelah ASEAN dan Asia Selatan, INKA Mulai Rambah Pasar Afrika

NERACA Jakarta – PT Industri Kereta Api (Persero) mulai merambah pasar di Benua Afrika sebagai ekspansi bisnis setelah memasarkan produk…

Berdasarkan Data KKP - Hingga Oktober 2017, Ekspor Produk Perikanan US$ 3,62 miliar

NERACA Jakarta – Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ekspor produk perikanan Indonesia tercatat sebesar US$ 3,62…

Indonesia-Tanzania Tingkatkan Relasi Perdagangan

NERACA Jakarta – Dubes RI untuk Tanzania Ratlan Pardede melakukan pertemuan dengan Presiden Zanzibar Ali Mohamed Shein pada Jumat (24/11)…