Jakarta – Pengamat ekonomi dan akademisi menilai kebijakan pembatasan BBM  yang siap diterapkan April 2012 akan berdampak meningkatkan laju inflasi lebih tinggi, ketimbang jika menaikkan harga Premium antara Rp 500 hingga Rp 1.000 per liter. Pasalnya, kebijakan itu nanti akan ”memaksa” pemilik mobil pribadi beralih menggunakan Pertamax, yang harga jualnya dua kali dari Premium.

NERACA

Staf pengajar pascasarjana Universitas Muhammiyah Jakarta (UMJ) Dr. Muhammad Qudrat Nugraha, menyatakan tidak sependapat dengan hasil penelitian Bank Indonesia (BI) bahwa dampak dari pemberlakuan kebijakan pembatasan BBM terhadap laju inflasi berada di kisaran 0,2%-0,4%. Pasalnya, BBM ini sangat dibutuhkan moda transportasi yang sangat mempengaruhi laju inflasi.

“Saya pesimistis dengan pendapat BI, entah hitungan mereka seperti apa. Karena menurut saya, laju inflasi akibat pembatasan BBM ini berada di kisaran 1,5% lebih tinggi,” tegas Qudrat kepada Neraca, Kamis (5/1).

Menurut dia,  ada hal laini yang perlu dipertimbangkan terkait  dengan kebijakan pembatasan BBM. Karena dikhawatirkan ada pihak ketiga yang “bermain” dengan pembatasan BBM nanti. “Kasus seperti ini tentu akan menambah masalah baru, karena memungkinkan untuk terjadinya penimbunan dan lain sebagainya,” ujarnya.

Jadi secara otomatis, menurut dia, akan memicu inflasi lebih tinggi lagi. Sebab itu, dia  menilai  pemerintah lebih baik menaikkan harga BBM, yang tentu harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi rakyat. “Ya paling tidak naik Rp.500, jadi Rp.5.000 lah seperti di negara tetangga Malaysia, itu lebih baik ketimbang  kebijakan pembatasan BBM yang akan menimbulkan masalah baru,” katanya.

Risiko Besar

Secara terpisah, mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan, dampak pembatasan dan pengalihan BBM dari premium ke pertamax akan sangat besar di masyarakat. Bahkan menurut dia, bisa muncul gejolak dan masalah sosial-ekonomi. “Masyarakat bisa shock, apalagi berbagai regulasi yang mengaturnya belum ada,” ujarnya, belum lama ini.

Lebih jauh dijelaskan Anggito, tim dari Universitas Gajah mada (UGM), Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) telah merekomendasikan kenaikan harga BBM dengan kenaikan sekitar Rp500/liter dengan rentang waktu sekitar dua tahun mulai bulan Maret 2011 lalu. Bersamaan dengan itu, secara gradual dilakukan pengalihan konsumsi premium ke pertamax.

Menurut Anggito, dari sisi dampak inflasi, pembatasan BBM oleh dilakukan pemerintah bisa menimbulkan inflasi antara 5%-7,5%. Sedangkan usulan dari tim UGM, UI dan ITB hanya berdampak inflasi sekitar 0,5%-0,6%. “Namun usulan tersebut tidak dipakai oleh pemerintah. Pemerintah lebih memilih dengan pengalihan yang langsung dilakukan pada bulan April 2012 dengan target penghematan dan risiko fiskal sekitar 12 juta KL atau Rp16 Triliun. Sedang dari tim akademisi ada penghematan 3,2 juta KL dan Rp3,4 Triliun,” terang Anggito.

Dalam catatan Anggito, konsumsi premium saat ini sebanyak 23 juta kilo liter. Perinciannya motor sebanyak 40%, monil barang 4% dan kendaraan umum 3%. Sedangkan jumlah terbesar untuk mobil pribadi sekitar 53%. “Meski ada risiko, pemerintah sebaiknya segera menyiapkan dan memperbaikinya dengan melakukan sosialisasi hingga April 2012 nanti,” ujar direktur penelitian dan pelatihan ekonomika dan bisnis (P2EB) UGM ini.

 Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berpandangan, pembatasan subsidi BBM akan menimbulkan efek sosial dan ekonomi. Efek sosial yang akan terjadi salah satunya, sopir angkot atau sopir bus memborong premium untuk dijual di rumahnya pada pengguna mobil.

Bagi kosumen menggunakan Pertamax kenaikan biayanya akan terlalu besar. Harga Pertamax Rp 8 ribuan, artinya naik 100 % dari Premium. Ditambah lagi harga pertamax mengalami ketidakpastian harga.

"Menurut BI dengan adanya pembatasan BBM akan terjadi inflasi meskipun lebih rendah dibandingkan bila menaikkan harga premium. Namun BI ini kan belum memperhatikan distorsi ekonomi yang terjadi seperti perpindahan pengguna roda empat menjadi roda dua," urainya.

Saran YLKI, daripada pembatasan BBM pemerintah sebaiknya menaikan harga Premium secara berkala dengan presentasi terukur. Sehingga harganya jadi ideal. Sebab selama ini pemerintah mengeluh harga jual BBM masih di bawah harga produksi. Tapi di sisi lain, kata Tulus, subsidi tetap diperlukan pada golongan yang berhak.

Sayangnya, imbuh Tulus, Presiden SBY tidak punya keberanian menaikan harga BBM. Selama ini masalah BBM menjadi komoditas politik pemerintah. Mereka ingin citranya dikatakan baik di mata masyarakat.Sementara sasaran dari subsidi BBM tersebut salah alamat. Pemerintah justru menguntungkan kalangan menengah atas bukan menengah ke bawah

Anggota Komisi XI DPR RI Nusron Wahid mengatakan mengenai Bank Indonesia (BI) yang mewaspadai tekanan inflasi di tahun 2011 akibat pembatasan BBM bersubsidi yang akan diterapkan awal April mendatang. Perpindahan konsumsi premium ke pertamax akan memberikan tekanan inflasi minimal 0,2% – 0,4%.

Oleh karena itu, menurut Nusron bahwa masyarakat kecil harus menikmati subsidi BBM dan orang kaya tidak bisa menikmati subsidi tersebut, hanya orang miskin yang menikmati subsidi BBM.

“Masyarakat yang mempunyai mobil itu sudah dianggap masyarakat kalangan atas dan tidak seharusnya menikmati subsidi BBM,” kata Nusron.

Dengan kemungkinan naiknya tingkat inflasi inti sebesar 0,2% – 0,4% akan berdampak bagi masyarakat yakni bahkan akan ada keseimbangan baru, di mana masyarakat kalangan menengah ke atas akan banyak menggunakan bahan bakar minyak Pertamax tetapi hal ini hanya sesaat saja dan akan berjalan normal seperti biasanya.

Pemerintah harus berupaya sedapat mungkin mengecilkan dampaknya terhadap inflasi. “Seharusnya pemerintah tidak membatasi subsidi BBM kepada masyarakat, pemerintah membuat kebijakan yang baik untuk pembatasan BBM tersebut,” kata Nusron.

Mengenai pendapat beberapa pakar ekonomi yang memperkirakan inflasi akan mengalami kenaikan. Menurut Nusron, perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai pendapat para pakar ekonomi mengenai kenaikan inflasi 1 – 2% dan harus berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

Pasar Gelap

Anggota DPR RI Komisi XI lainnya Arif Budimanta mengatakan bahwa dia tidak akan membicarakan tentang prediksi Bank Indonesia mengenai inflasi yang bisa naik antara 0,2% – 0,4% dan banyak pengamat ekonomi yang memperkirakan 1% – 2% kenaikan inflasi dalam hal pembatasan BBM. Arif menegaskan bahwa pemerintah harus mengikuti amanat konstitusi dimana energi merupakan kebutuhan dasar masyarakat kemudian tidak bisa dipertentangkan bahkan dibatasi. “Pemenuhan energi merupakan hak masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan energi yang tersedia di negeri ini,” ujarnya.  

Mengenai kebijakan pembatasan BBM ini, Arif berpendapat bahwa akan muncul problem baru dan berpotensi menimbulkan pasar gelap (black market) sehingga menimbulkan keresahan sosial yang bermuara kepada kisruh dalam dunia politik Indonesia. Pemerintah dalam menyelesaikan masalah energi, pemerintah harus memperbaiki sistem di hulunya terlebih dahulu.tim