Kredibilitas Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

 

 

Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara

Peneliti INDEF

 

Pemerintah berencana merevisi target pertumbuhan ekonomi dalam APBN Perubahan 2017 dari 5,1% menjadi 5,3%. Tentu kabar ini bisa dimaknai dua hal. Pertama, ada optimisme bahwa ekonomi Indonesia di tahun 2017 sudah melewati titik terendah. Kedua, disisi yang lain timbul pertanyaan, apakah target ini over estimate alias sulit tercapai? Tentu ditengah tekanan eksternal cukup besar, mencapai target 5,3% sangat sulit dilakukan. Secara global misalnya pertumbuhan global hanya 2,7% berdasar proyeksi Bank Dunia atau tidak berubah dari tahun sebelumnya, sementara mitra dagang terbesar Indonesia yakni China terus mengalami penurunan pertumbuhan hingga 2019 mendatang.

Melihat situasi eksternal yang cukup sulit maka harapan untuk mengejar target pertumbuhan super tinggi ada dua yakni investasi dan ekspor. Investasi selama dua tahun terakhir terus mengalami penurunan pertumbuhan dari yang sebelumnya mampu tumbuh 17,8% di 2015 kemudian hanya 12,4% di 2016. Disisi yang lain investasi langsung atau FDI tumbuh dibawah 1% di triwulan I 2017. Tentu kondisi ini mencemaskan, padahal porsi investasi terhadap PDB mencapai 31,5% atau terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga. Tahun 2017 masih ada harapan untuk mendongkrak investasi, terlebih tiga lembaga rating telah memberikan predikat layak investasi. Tugas Pemerintah kedepan tinggal mengalihkan investasi yang masuk dari pasar saham dan surat utang ke sektor riil. Kunci meningkatkan investasi di sektor riil adalah menggenjot daya saing dan kemudahan berbisnis.

Sementara kinerja ekspor bisa tumbuh dan mencatat surplus perdagangan di tahun 2017 akibat kenaikan harga komoditas yang cukup tinggi sejak awal tahun. Ekspor nonmigas sanggup naik 12,63% secara tahunan di bulan April. Namun, dengan gejolak yang terjadi di Qatar tentu harga komoditas menjadi sulit ditebak. Jika krisis politik berlanjut bukan tidak mungkin harga minyak bisa naik lebih dari US$50 per barel, tapi disatu sisi ancaman keluarnya Qatar dari OPEC untuk sementara justru melemahkan harga minyak.

Oleh karena itu postur ekspor Indonesia harus mulai diubah. Berdasarkan data WTO, porsi ekspor manufaktur terhadap total ekspor hanya 8,6%. Sedangkan yang dominan adalah ekspor komoditas mentah yakni 79,6%. Ekspor barang industri yang harus jadi kunci utama agar produk ekspor tahan turbulensi harga komoditas. Insentif bagi industri pengolahan jangan berhenti pada dokumen paket kebijakan tanpa implementasi yang jelas.

Pemerintah juga berkejaran dengan waktu. Setidaknya butuh pertumbuhan 5,3-5,4% di triwulan III dan IV kedepan untuk mencapai total pertumbuhan 5,3%. Asalkan fokus, dan bisa menjaga kondisi politik agar tetap stabil pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan mustahil. Namun, sebaliknya jika angka 5,3% terlanjur disodorkan ke parlemen sementara persiapan kurang. Pemerintah akan dianggap tidak kredibel dalam mengatur perekonomian. Kepercayaan investor yang sudah terbangun bisa runtuh. 

BERITA TERKAIT

Antisipasi Kebijakan Ekonomi & Politik dalam Perang Iran -Israel

    Oleh: Prof. Dr. Didik Rachbini Guru Besar Ilmu Ekonomi, Ekonom Pendiri Indef   Serangan mengejutkan dari Iran sebagai…

Iklim dan Reformasi Kebijakan

Oleh: Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan Sebagai upaya untuk memperkuat aksi iklim, Indonesia memainkan peran penting melalui kepemimpinan pada Koalisi…

Cawe-cawe APBN dalam Lebaran 1445 H

  Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan kepada Presiden Joko…

BERITA LAINNYA DI

Antisipasi Kebijakan Ekonomi & Politik dalam Perang Iran -Israel

    Oleh: Prof. Dr. Didik Rachbini Guru Besar Ilmu Ekonomi, Ekonom Pendiri Indef   Serangan mengejutkan dari Iran sebagai…

Iklim dan Reformasi Kebijakan

Oleh: Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan Sebagai upaya untuk memperkuat aksi iklim, Indonesia memainkan peran penting melalui kepemimpinan pada Koalisi…

Cawe-cawe APBN dalam Lebaran 1445 H

  Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan kepada Presiden Joko…