NERACA

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk selalu mengikutsertakan para pengusaha dalam hal ini Kamar Dagang dan Industri (Kadin) guna memberikan pertimbangan dan masukan dalam mengambil kebijakan. "Kalau Kadin selalu diajak pemerintah, itu sudah kewajiban pemerintah. Apalagi saat ini pemerintah paling banyak pengusahanya. Presidennya pengusaha, wapresnya pengusaha dan beberapa menterinya," kata Wapres Jusuf Kalla saat buka puasa bersama dengan Kadin di Jakarta, Rabu (7/6).

Sebelumnya Kadin mengucapkan terima kasih katena pemerintah selalu melibatkan Kadin dalam pengambilan kebijakan negara. Lebih lanjut Wapres menegaskan bahwa pemerintah ingin dunia usaha maju dan para pengusaha bisa menjadi pelopor kemajuan. Dengan demikian tambah Wapres jika dunia usaha maju maka negara juga akan kuat karena pendapatan pajak meningkat.

Dalam kesempatan itu Wapres secara berkelakar mengatakan bahwa salah satu acara yang tepat waktu adalah acara buka bersama. "Salah satu acara yang ngak ada jam karetnya di Indonesia itu buka puasa. Buka puasa selalu tepat waktu, kalau acara yang lainnya biasa mundur-mundur,” kata Jusuf kalla yang disambut ketawa.

Meskipun pemerintah selalu berkordinasi dengan dunia usaha, namun nyatanya menurut Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), komunikasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah belum mengalir dengan lancar. “Komunikasi kebijakan belum mengalir lancar dari pusat ke daerah maupun dari pemda ke pengusaha,” kata ekonom manajemen publik ADB Rabin Hattari.

Robin menilai tidak lancar komunikasi tersebut menyebabkan perbedaan persepsi dan minim informasi tentang isi paket kebijakan. Hal tersebut kemudian berimplikasi kepada respons kebijakan yang lambat, seperti yang terpantau di lima kota bisnis utama, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Balikpapan, dan Makassar. Pada gilirannya, kata Rabin, resonansi kebijakan menjadi terdengar lemah di kalangan asosiasi dan pelaku bisnis, sehingga mereka sulit memonitor dan menagih konsistensi pelaksanaan paket kebijakan ke pemda setempat.

Sebagaimana diketahui, pemerintah sudah meluncurkan inisiatif bagi perbaikan iklim usaha daerah melalui Paket Kebijakan Ekonomi XII tentang kemudahan berusaha. Strategi atau instrumen pelaksanaan paket tersebut adalah deregulasi (rasionalisasi jumlah/jenis aturan) dan debirokratisasi (efisiensi proses bisnis).

Kebijakan tersebut mengandung semangat besar terkait reformasi struktural dalam kebijakan, kelembagaan, dan pelayanan pemerintah agar dunia usaha berkembang produktif dan kompetitif. ADB-KPPOD menilai upaya mewujudkan perubahan yang lebih bermakna, berkelanjutan, serta memperluas reformasi ke daerah-daerah lain menjadi pekerjaan rumah besar ke depan, mengingat efektivitas pelaksanaan paket kebijakan bagi penciptaan iklim usaha kondusif masih menghadapi tantangan di aras lokal.