Bentuk Panja Tambang Terkait Bima

NERACA

Jakarta---Kasus kerusuhan Bima yang terkait dengan perusahaan tambang PT SMN dan masyarakat perlu direspon dengan membentuk Panja Tambang.  “Ya mari kita coba untuk cari info yang benar, saya akan usul nanti komisi 7 untuk membentuk Panja tentang Tambang PT SMN Bima tersebut. Permasalahan bukan hanya di Bima tapi juga di banyak daerah lainnya,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bathoegana kepad wartawan di Jakarta,5/1

Menurut Sutan, Komisi  VII DPR  akan memanggil semua pihak yang terkait mulai dari PT SMN  dan muspida setempat. Panja akan menanyakan terkait isu kepemilikan saham PT SMN oleh Aburizal Bakrie atau keluarganya.  Sehingga  pemda  Bupati Bima, Ferry Zulkarnain begitu ngotot membela kepentingan PT SMN. “Ya untuk bongkar masalah Bima tersebut kan ada kaitannya dengan komisi 7, minimal PT tersebut dan Bupatinya dapat di undang untuk klarifikasi,” terangnya

Lebih jauh kata Sutan, tak ketinggalan pula Bapapem dimintai keteranganya. “Bappepam akan kita tanyakan isu itu.Nah disana kan bisa kita tahu nanti siapa orang kuat yang dimaksud sehingga jajaran pejabat daerah begitu ngototnya membela perusahaan tambang daripada rakyatnya,” tegasnya.

 Selain itu, kata Sutan, Panja Tambang juga akan mengklarifikasi permasalahan pelaksanaan otonomi daerah di sector tambang. “Selama ini kita sudah sering mendengar adanya upeti-upeti diluar pajak dan bagi hasil tambang kepada  negara, yang diberikan kepada muspida-muspida di daerah. Bahkan upeti itu saya dengar berupa saham dan hasil tambang itu sendiri kepada pribadi kepala daerah,” ucapnya

Saat ditanyakan tak ada kader Gokar yang berteriak dalam kasus PT SMN ini, termasuk Bambang Soesatyo Cs, Sutan mengatakan cuma berani menggoyang SBY. Tapi bicara kepentingan rakyat malah abai. ““Mereka tak  berhenti menggoyang SBY-Boediono. Mereka takkan diam sebelum Syahwat politiknya tersalurkan,” cetusnya

Selain itu, anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul meminta semua pihak yang berkepentingan untuk menelusuri isu adanya kepentingan-kepentingan Golkar dalam kasus PT SMN ini.  “Aneh kelompok Bambang Soesatyo sikapnya berbeda dalam dua kasus yang sama yaitu kerusuhan Mesuji di Lampung dan kerusuhan PT SMN di Bima,”terangnya

Ruhut malah meminta publik mengetahui siapa sebenarnya pemilik perusahaan tambang tersebut. “Sebaiknya masyarakat yang berkepentingan telusuri saja. Jangan biarkan ada pihak yang bermain dua kali, mana kala tidak ada kepentingan dia, dia teriak dan mencak-mencak, tapi begitu ada kepentingannya dia tiarap,” ujar Ruhut.

Malah Ruhut juga mendengar kabar tarik menarik saham perusahaan tambang lainnya yang ada di Nusa Tenggara yaitu Newmont antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang disana yang banyak dikuasai Golkar.  **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…