Pemerintah Jangan Terapkan Kontrol Devisa

NERACA

Jakarta--- Pemerintah disarankan jangan menerapkan kebijakan kontrol devisa di Indonesia. Alasanya sistemlah yang mengharuskan investor menahan portofolionya di pasar keuangan. Masalahnya hal ini hanya akan berakibat negatif pada perekonomian. "Capital control (kontrol devisa) hanya akan merugikan pasar, jangan sampai pemerintah menerapkannya di Indonesia," kata Chief Economist BNI, Ryan Kiryanto kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/1)

Lebih jauh kata Ryan, pemerintah perlu mengambil pelajaran dari negeri tetangga, pengalaman negara yang telah melakukan kontrol devisa seperti Thailand dan Malasyia belum tentu berhasil. “Thailand hanya satu hari menerapkan kontrol devisa. Malasyia-pun hanya menerapkan semi capital control. Itupun dilakukan karena mata uang mereka dijaga terus," tambahnya.

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang kekuasaan fiskal dan moneter, dinilai telah cukup menerapkan dua kebijakan penting yang menyebabkan struktur investasi di pasar keuangan Indonesia, khususnya terdiri dari investasi jangka panjang dan bukan sekedar hot money. "Kita kan punya PBI (Peraturan Bank Indonesia) tentang Devisa Hasil Ekspor dan PBI Devisa Utang Luar Negeri harus disimpan di perbankan nasional. Ini bentuk dari protocol management krisis dari pemerintah yang bisa sharing hot money," tandasnya.

Berbeda dengan Peneliti Center for Information and Development Studies (Cides) Umar Juoro yang beberapa waktu lalu justru mengusulkan dan mempertimbangkan untuk melakukan capital control agar aliran dana tidak bebas keluar masuk. "Capital control (kontrol devisa) itu bukan sesuatu yang negatif, ini langkah untuk menstabilkan perekonomian kita. Kalau kita lihat negara-negara tetangga di Thailand dan Malaysia kan juga sudah melakukannya, apalagi World Bank dan IMF (International Monetary Fund) juga tidak alergi," ujar nya

Menurut Umar, Bank Indonesia (BI) saat ini telah melakukan beberapa langkah pencegahan agar capital inflow (aliran dana masuk) ke Indonesia, tidak terlalu bebas keluar masuk. Meski begitu, Pemerintah dan Bank Sentral, juga dinilai sudah perlu mengkaji capital control. "Tahun depan sudah ada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Arus Devisa, ini bagus meskipun belum dikatakan capital control,”" lanjut Umar.

Di tahun depan, dengan diraihnya status investment grade dari Fitch beberapa minggu lalu, aliran dana masuk, khususnya dari asing akan terus masuk ke Indonesia dengan pertumbuhan mencapai 8,6 persen (year on year). "Investasi langsung di sektor real dan investasi di portofolio akan terus masuk, khususnya dana dari PMA," tambah dia. **cahyo

BERITA TERKAIT

Cegah Kartel Perdagangan Nikel, Aturan Pertambangan Perlu Diperbaiki

NERACA Jakarta - Dugaan praktek kartel perdagangan nikel domestik oleh pabrik smelter yang telah beroperasi di Indonesia kian meresahkan pengusaha…

Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Capai 79,24%

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan realisasi penerimaan bea dan…

Kemenaker Klaim Angka Pengangguran Terendah Sejak Reformasi

  NERACA   Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI mengatakan angka pengangguran di Tanah Air pada 2019 mengalami penurunan hingga…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Realisasi Belanja Negara Hingga Oktober Capai 73,1%

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa realisasi belanja negara sejak Januari hingga Oktober…

Cara Menpan RB Rampingkan Birokrasi

    NERACA   Jakarta - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyampaikan langkah-langkah perampingan…

Kemendagri Minta Pemda Evaluasi Perda Terkait Dugaan Desa Fiktif

    NERACA   Jakarta - Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah agar mengevaluasi peraturan daerah pembentukan desa terkait belakangan…