Perusak Pertumbuhan

Oleh: Firdaus Baderi

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Sejumlah peserta rapat kerja pemerintah dari level pejabat eselon satu, gubernur, walikota, bupati, dan pimpinan BUMN dipastikan merah kupingnya saat mendengar pidato pembukaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait program percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 2025 di Istana Bogor, pekan ini.

Pasalnya, SBY memaparkan pengalamannya memimpin Indonesia selama enam tahun, ternyata terungkap masalah birokrasi yang berjalan lambat. Pemerintah pusat, terutama birokrasi sering lambat dan tidak sejalan dengan apa yang diputuskan presiden dan para menteri.

Kita tentu trenyuh melihat paparan presiden tersebut, dimana para bawahannya kurang bertindak sigap dan cepat dalam merespon instruksi atau keputusan presiden. SBY mengakui jika dalam sidang kabinet, sudah diputuskan A, menteri yang bersangkutan mengertinya A. Namun begitu mengalir di kementerian, sering terhenti. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, tidak ada kabar berita.

Gaya birokrat di level eselon I/II hampir di semua kementerian seringkali memiliki persepsi berbeda dengan menteri atau atasannya. Akibatnya, petunjuk teknis yang seharusnya dibuat untuk mendukung kebijakan pemerintah, ternyata sering tidak sinkron dalam pelaksanaan di lapangan.

Kepala Negara juga menyoroti program pembangunan sarana transportasi di DKI Jakarta yang dinilainya mirip seperti “pepesan kosong”, karena selama ini terkesan banyak rencana dibuat namun realisasinya tidak seperti yang diharapkan. Contoh program mass rapid transportation (MRT), monorel hingga sekarang memang tidak jalan. Yang terlihat hanya tiang pancangnya saja di sepanjang Jl. Rasuna Said, Kuningan.

Tidak hanya itu. Program transportasi busway yang sudah berjalan terlihat masih amburadul. Misalnya, jarak antarbus (headway) kini sudah tidak beraturan bahkan hingga mencapai 30 menit lamanya sehingga banyak penumpang berjubel menunggu di halte. Akibatnya, kondisi menjadi tidak nyaman karena membludaknya penumpang tersebut, khususnya pada jam-jam sibuk kantor. Padahal idealnya, headway itu antara 7-10 menit.

Selain itu, SBY juga melihat masih adanya konflik kepentingan di tingkat pelaksanaan, karena sang bupati dan wali kota tidak setuju. Anehnya, alasan seringkali tidak masuk akal, padahal proyek investasi itu untuk guna menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan menggerakkan ekonomi lokal.

Gambaran birokrasi seperti itu memang sangat memprihatinkan. Untuk itu perlu pembenahan yang menyeluruh terhadap struktur dan budaya organisasi pemerintahan, agar tidak ketinggalan zaman yang setiap saat dapat berubah. Pola pikir birokrat pegawai negeri sipil (PNS) juga perlu diubah secara radikal supaya cepat menyesuaikan dengan kondisi terkini.

Akhirnya, SBY perlu memberikan lima instruksi khusus kepada para peserta rapat. Tujuannya agar semua pihak bersungguh-sungguh menyukseskan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Dan, jangan lupa presiden harus tegas memberikan reward dan punishment terhadap birokrat yang lalai menjalankan instruksi tersebut.

Related posts