Pemerntah melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kenkominfo)mengancam bakal  menutup layanan media sosial dan Over The Top (OTT), jika tidak bisa diajak kerja sama. hal itu terkait maraknya konten bermasalah yang meresahkan masyarakat saat ini,

Menurut Menteri Kominfo, Rudiantara , saat ini banyak konten yang sudah keterlaluan dan meresahkan masyarakat. Karena itu,dirinya mengimbau media sosial dan OTT pada umumnya, dapat bekerja sama untuk mengatasi konten-konten semacam itu, termasuk memblokir akun-akun bermasalah. “Kemkominfo bisa menutup akun, bahkan sangat dimungkinkan Facebook juga bisa ditutup, jika memang nanti diperlukan,” tegas  Rudiantara.

Rudi menegaskan, ancaman itu tidak hanya Facebook, namun berlaku juga pada layanan media sosial lain seperti Twitter. Jika tidak mengikuti aturan yang berlaku. “Kami minta kepada seluruh penyelenggara medsos, OTT pada umumnya, untuk bekerja sama. Bekerja sama itu artinya memberikan service level, misalnya jika pemerintah meminta perlakuan tertentu pada sebuah akun, ya dilakukan,” jelasnya.

Meski penutupan media sosial sangat mungkin dilakukan, Rudiantara berharap hal itu tidak sampai terjadi, sehingga masyarakat Indonesia tetap bisa menggunakan layanan tersebut.

Ditempat terpisah, Pengamat Media Agus Sudibyo mengatakan Penyebaran berita bohong atau hoax di kalangan masyarakat memang sudah sangat meresahkan, dan penyebaran berita bohong ini didominasi oleh media sosial. Untuk itu,  seharusnya pemerintah berani meminta pertanggungjawaban pemilik perusahaan media sosial tersebut bilamana terjadi pemberitaan bohong.  "Yang terjadi di kita kalau ada hoax perusahaan medsos-nya tidak dimintai pertanggungjawaban. Kalau di Amerika dan Kanada misalkan ada hoax dari FB (Facebook-red) mereka ikut tanggung jawab, karena siapa yang tau hoax itu kan mereka yang di media sosial. Mereka yang paham bagaimana caranya menyebarkan hoax itu," katanya.

Menurutnya, akibat penyebarluasan berita hoax tersebut dapat menguntungkan perusahaan media sosial. Sehingga ia pun meminta kepada perusahan media sosial agar dapat berperan secara langsung dalam mengendalikan berita hoax ini.   "Hoax itu yang diuntungkan perusahaan media sosial itu sendiri. Kalau kita lihat penyebarluasan hoax itu dilakukan bukan karena orang yang punya akun. Kalau tidak dibantu oleh pihak perusahaannya maka hoax itu tidak akan menyebar luas,"  ucapnya.

Seperti diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa hukum dan pedoman bermuamalah atau berperilaku melalui media sosial. Fatwa ini sebagai tindak lanjut janji MUI yang mengaku prihatin dengan berita bohong dan ujaran provokatif di media sosial.

Ketua MUI Ma’aruf Amin mengatakan ghibah di medsos dengan di dunia nyata sama-sama memiliki makna yang sama, yakni sama-sama menggunjing. dan akibat berita bohong di media sosial, berpotensi memecah kebhinekaan umat. “Saya kira ghibah itu, baik verbal maupun dalam bentuk tulisan ada kaidah yang mengatakan kalau tulisan itu sama dengan verbal. Jadi, sama saja ghibah tulisan sama dengan pengucapan, penuturan,” tuturnya.