NERACA

Jakarta – Gara-gara penyerapan anggaran 2011 tak maksimal menyebabkan ada dana sekitar Rp39,2 triliun tak terpakai, biasa disebut  sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). "Dalam pelaksanaan APBN-P 2011 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp 39,2 triliun," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/1).

Menurut Agus,  dana menganggur ini didapat karena pemerintah menyerap pembiayaan anggaran senilai Rp 129,3 triliun di 2011 dari utang dan sebagainya. Sementara realisasi defisit anggaran hanya Rp 90,1 triliun. Ini yang menyebabkan munculnya anggaran sisa tersebut.

Pada kesempatan yang sama Agus menyampaikan adanya alokasi dana mitigasi krisis APBN 2012, yaitu dana cadangan risiko fiskal sebesar Rp 15,8 triliun. Kemudian ada juga anggaran bantuan sosial Rp 47,8 triliun. “Termasuk dalam alokasi dana mitigasi krisis untuk subsidi non energi di 2012 dianggarkan mencapai Rp 40,3 triliun. Antara lain untuk pangan Rp 15,6 triliun dan pupuk Rp 16,9 triliun dan cadangan beras pemerintah Rp 2 triliun," tambahnya.

Kinerja APBN 2011 menurut Agus cukup baik. Ini tercermin dari realisasi defisit anggaran awalnya diperkirakan Rp 150,8 triliun atau 2,09% dari PDB.  “Anggaran menganggur ini akan digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan di tahun ini. Salah satunya adalah untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur pemerintah,” terangnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan pada 2012 pemerintah mengalokasikan dana infrastruktur di luar belanja modal sebesar Rp36,7 triliun. Dengan demikian, hingga 2014 masih dibutuhkan dana infrastruktur sebesar Rp306,2 triliun dari total kebutuhan pendanaan pemerintah untuk proyek infrastruktur Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2014 yang diestimasi mencapai Rp363,5 triliun.

 Alasanya, kaat Hatta, pada 2011 dana khusus infrastruktur hanya dialokasikan sebesar Rp20,6 triliun. “Itu [kebutuhan pendanaan infrastruktur hingga 2014] akan ditutup dari BUMN dan penggunaan SAL untuk infrastruktur," ujarnya

Sementara itu, Luki Eko Wuryanto, Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinasi bidang Perekonomian, menilai apabila sebagian dana Silpa yang dikumulasikan menjadi saldo anggaran lebih (SAL) digunakan untuk infrastruktur, maka akan menambah sumber pendanaan pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur hingga 2014 yang masih membutuhkan pendanaan sebesar Rp306,2 triliun.

 Selain tambahan dari SAL, tahun ini pemerintah juga menganggarkan dana infrastruktur tambahan sebesar Rp1 triliun untuk membangun transportasi kapal dan dermaga di perairan laut untuk wilayah Papua, Maluku dan Maluku Utara, serta Nusa Tenggara Timur.

 Hal itu dijadikan prioritas untuk memperlancar komunikasi dan konektivitas antarpulau, antarprovinsi, dan antarkabupaten di kawasan Timur Indonesia. "Kemungkinan kita akan sediakan dana Rp1 triliun untuk konektivitas, jadi kalau satu kapal itu sekitar Rp15 miliar-20 miliar, ya tinggal dikalikan," ujarnya.  **bari/cahyo